Rekomendasi Rakernas, PKS Bakal Perkuat Sikap Oposisi di DPR
loading...
Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi menyebut rakernas menghasilkan rekomendasi kebijakan partai. Salah satunya adalah memperkuat posisi PKS sebagai oposisi di DPR. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) telah menuntaskan rapat kerja nasional (rakernas) yang digelar sejak 1 hingga 18 Maret 2021 secara daring dan luring.
Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi menyebut rakernas menghasilkan rekomendasi kebijakan partai. Salah satunya adalah memperkuat posisi PKS sebagai oposisi di DPR.
"Memperkuat sikap oposisi PKS sebagai partai yang terdepan dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan kepada rakyat Indonesia," katanya, Kamis (18/3/2021).
Baca juga: Presiden PKS: Demokrasi Indonesia Perlahan Menuju Jurang Kehancuran
Menurutnya, sikap ini akan diperkuat melalui berbagai program kerja dari seluruh bidang, badan, dan fraksi. Khususnya pada misi pelayanan sosial kemanusiaan yang mendesak dalam penanganan dampak pandemi COVID-19.
"Serta berbagai bencana alam yang terjadi di Indonesia agar bangsa Indonesia mampu melewati krisis pandemi dan beratnya tekanan ekonomi," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa PKS juga berkomitmen untuk mengawal transisi kepemimpinan nasional dan berbagai proses legislasi di MPR, DPR, dan DPRD. Hal ini agar tetap sejalan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan fitrah demokrasi.
Baca juga: Rakernas 2021 Terpanjang Dalam Sejarah PKS
"Transisi kepemimpinan dan peraturan perundang-undangan yang mampu mencegah kembalinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fitrah demokrasi yang dibangun dengan mencari titik keseimbangan antara kebebasan dan tanggungjawab, serta penegakkan hukum yang adil bagi semua, tanpa tebang pilih," katanya.
Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi menyebut rakernas menghasilkan rekomendasi kebijakan partai. Salah satunya adalah memperkuat posisi PKS sebagai oposisi di DPR.
"Memperkuat sikap oposisi PKS sebagai partai yang terdepan dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan kepada rakyat Indonesia," katanya, Kamis (18/3/2021).
Baca juga: Presiden PKS: Demokrasi Indonesia Perlahan Menuju Jurang Kehancuran
Menurutnya, sikap ini akan diperkuat melalui berbagai program kerja dari seluruh bidang, badan, dan fraksi. Khususnya pada misi pelayanan sosial kemanusiaan yang mendesak dalam penanganan dampak pandemi COVID-19.
"Serta berbagai bencana alam yang terjadi di Indonesia agar bangsa Indonesia mampu melewati krisis pandemi dan beratnya tekanan ekonomi," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa PKS juga berkomitmen untuk mengawal transisi kepemimpinan nasional dan berbagai proses legislasi di MPR, DPR, dan DPRD. Hal ini agar tetap sejalan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan fitrah demokrasi.
Baca juga: Rakernas 2021 Terpanjang Dalam Sejarah PKS
"Transisi kepemimpinan dan peraturan perundang-undangan yang mampu mencegah kembalinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fitrah demokrasi yang dibangun dengan mencari titik keseimbangan antara kebebasan dan tanggungjawab, serta penegakkan hukum yang adil bagi semua, tanpa tebang pilih," katanya.
(abd)
Explore More