Membangun Literasi Dinilai Perlu Dukungan Pemerintah Daerah

Jum'at, 19 Maret 2021 - 10:28 WIB
loading...
Membangun Literasi Dinilai Perlu Dukungan Pemerintah Daerah
Penguatan budaya literasi yang holistik dan terintegrasi dari hulu hingga hilir, membutuhkan sinergi seluruh stakeholders baik di pusat maupun di daerah. Foto/Ilustrasi
A A A
JAKARTA - Penguatan budaya literasi yang holistik dan terintegrasi dari hulu hingga hilir, membutuhkan sinergi dan dukungan dari seluruh stakeholders baik di pusat maupun di daerah. Penguatan hulu budaya literasi di antaranya berupa pengembangan perbukuan dan penguatan konten literasi.

Baca juga: LPS Ungkap Literasi Keuangan Indonesia Masih Rendah, Hati-Hati Bias Informasi

Sementara, hilir budaya literasi adalah budaya kegemaran membaca serta peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Hal tersebut dikemukakan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando pada konferensi pers Rakornas Bidang Perpustakaan 2021 yang bertema 'Integrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural' di Lantai 24 Gedung Perpusnas RI Jakarta, Kamis 18 Maret 2021.

Baca juga: Kemenpora Bekali Pemuda Literasi Hukum Perkawinan

"Literasi adalah kunci untuk berdaya saing. Tugas kita saat ini adalah memastikan sisi hulu berperan optimal dan berfungsi baik. Memastikan kebutuhan bahan bacaan bagi 270 juta penduduk terpenuhi," kata Syarif Bando dalam keterangan pers, Jumat (19/3/2021).

Selain Syarif, hadir pula Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami yang mengatakan, integrasi penguatan sisi hulu dan hilir budaya literasi dalam pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, pemerintah melakukan serangkaian kebijakan terobosan.

Baca juga: Masalah Literasi Dinilai Punya Peran Penting dalam Pembangunan SDM

"Antara lain: kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan berbasis literasi dan kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten-kota," ucapnya.

"Pemerintah juga mendorong pemanfaatan dana desa untuk pengembangan perpustakaan-perpustakaan desa sebagai pusat pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga terus memperluas kegiatan pembudayaan gemar membaca di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan melibatkan para pegiat literasi di daerah, termasuk pustakawan sebagai aktor penting dalam integrasi penguatan sisi hulu dan hilir budaya literasi dalam pemulihan ekonomi dan reformasi struktural," tambah Amich Alhumami.

Mewakili Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Moh Ilham A Hamudy Kepala Perpustakaan Amir Machmud Setjen Kemendagri menyatakan, dalam mendukung peningkatan literasi di daerah, Kemendagri telah menerbitkan Peraturan Mendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1423 seconds (10.101#12.26)