Tengahi Konflik Demokrat, Pemerintah Diyakini Lebih Memilih Stabilitas Politik

JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti mengaku, tak mengetahui secara pasti apa keputusan yang bakal diambil pemerintah dalam hal ini Kemenkumham untuk menengahi konflik dualisme kepengurusan di internal Partai Demokrat (PD).

"Tapi beberapa pernyataan Pak Mahfud (Menko Polhukam) menyiratkan pemerintah yang terlihat independen bahkan cenderung lebih mempertahankan kestabilan politik," ujarnya saat dihubungi, Jumat (19/3/2021). Baca juga: Kubu AHY Ajak Seluruh Kader Awasi Begal Politik di Daerah

Menurut Ray, artinya dalam menengahi dualisme kepengurusan PD, pemerintah tidak sedang dalam posisi ingin adanya berbagai kekisruhan yang bisa jadi menambah beban pemerintah mengelola situasi sekarang ini. "Oleh karena itu, kans keduanya (kubu Agus Harimurti Yudhoyono dan kubu Moeldoko) akan berimbang," katanya. Baca juga: Periksa Dokumen Partai, Kemenkumham Diingatkan Mengacu UU Parpol dan AD/ART

Dalam konteks ini, mantan aktivis 98 itu menilai, hanya alat bukti dan kesesuaian aturan yang memungkinkan kelebihan masing-masing kubu. "Jika kubu AHY dapat memberikan bukti bahwa kepengurusan mereka cukup solid, maka pertanyaannya siapa pengurus yang hadir di KLB Deli Serdang itu," tutup Ray.