Bansos Cair April, Risma Dorong Kepala Daerah Lengkapi Data Penerima Manfaat

JAKARTA - Menteri Sosial ( Mensos), Tri Rismaharini mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan pencairan bantuan sosial ( bansos ) yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk bulan April.

Namun, Risma meminta para kepala daerah di 514 kabupaten/kota untuk segera melengkapi data penerima manfaat. Pasalnya, dari hasil evaluasi Kemensos untuk BPNT 13.228.513 penerima manfaat. Kemudian untuk PKH sebanyak 8.907.446, dan BST sebanyak 8.428.327 penerima manfaat.

“Beberapa bulan kemarin kami melakukan perbaikan dan evaluasi data dengan daerah. Dan kami lakukan evaluasi juga dengan bank jalur maupun PT Pos. Hasilnya saat ini kami sudah bisa temukan bahwa untuk pengurus, pengurus ini adalah Kepala Keluarga yang menerima manfaat. Jadi keluarga penerima manfaat, untuk BPNT 13.228.513. Kemudian untuk PKH, 8.907.446. Untuk BST pengurus penerima manfaat adalah 8.428.327,” kata Risma dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/3/2021).

Sementara itu, Risma mengatakan bahwa target penerima bansos BPNT yakni 18.800.000 keluarga penerima manfaat. PKH 10 juta keluarga, dan BST 10 juta penerima manfaat. “Jadi sesuai dengan target yang program dari bantuan dari Kementerian Sosial yaitu ada tiga program. Terdiri dari BPNT, PKH dan BST. Untuk targetnya BPNT adalah dengan 18.800.000 keluarga penerima manfaat. Kemudian untuk PKH itu 10 juta keluarga penerima manfaat dan kemudian BST 10 juta penerima manfaat,” jelas Risma.

Bahkan, kata Risma, saat ini ada beberapa daerah yang belum 100% memadankan data penerima manfaat dengan data kependudukan. “Kemudian ini belum sesuai karena ada beberapa daerah yang belum 100% memadankan data dengan data kependudukan.”

Risma pun telah menurunkan staf ke daerah-daerah untuk mempercepat proses validasi data penerima manfaat. “Ada kurang lebih yang kita harus jemput perbaikan datanya, jadi kami menurunkan staf, kerja sama dengan daerah, kami menurunkan staf untuk mempercepat di 514 kabupaten kota,” kata Risma.

“Kenapa ini harus kita lakukan terutama kami kerjasama dengan Dirjen Dukcapil terutama pada suku-suku terpencil di kawasan Sumatera, Kalimantan dan Papua. Kita harus melakukan ini karena kita harus, data kita yang kita keluarkan harus benar-benar betul,” sambungnya.

Sementara itu, Risma mengatakan khusus untuk daerah terpencil proses ini akan berjalan secara paralel. “Khusus untuk daerah-daerah terpencil paralel kami akan melakukan. Namun data yang sudah masuk akan kami penuhi kemudian akan kami lakukan perekaman dengan mendatangi kawasan-kawasan tersebut.”

“Saat ini petugas kami berada di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Papua kami bekerjasama dengan Universitas Cendrawasih dan Perguruan Tinggi di sana untuk melakukan verivaly data di lapangan,” imbuhnya. Baca juga: Kasus Bansos Corona, KPK Perpanjang Penahanan Mantan PPK Kemensos

Risma pun mendorong pemerintah daerah segera melengkapi data penerima manfaat bansos ini agar pencairan segera terealisasi. “Sekali lagi kami mohon kepada daerah untuk bisa mendukung para program ini. Sehingga pencairan pada bulan April yang kita akan berikan di bulan di Minggu terakhir bulan Maret bisa terealisasi dengan baik,” tegasnya.