Indonesiasentris & Pembangunan Seluruh Rakyat Indonesia

Muhammad Syarif Hidayatullah
Ketua Bidang OKP PB PMII & Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Ekonomi Trisakti

“KEADILAN sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,”begitulah bunyi sila kelima dari Pancasila yang merupakan dasar Negara kita. Ada pesan mendasar, bahwa seluruh rakyat Indonesia dari ujung Pulau Sumatera hingga ujung Pulau Papua mesti merasakan pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia secara adil dan merata.

Negara sudah sepatutnya menghadirkan pemerataan pembangunan yang menjangkau dari Sabang sampai Merauke dan Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Program pembangunan Negara yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan akses teknologi harus dirasakan seluruh anak bangsa.

Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana pemerintah sebagai kepanjangantangan pemerintah mengikhtiyarkan pemerataan pembangunan sebagai manifestasi dari mandate sila keadilan social bagi seluruh rakyat?

Dulu, sebelum reformasi 1998, pembangunan Indonesia Nampak sangat Indonesia sentris. Bahkan masyarakat di luar pulau Jawa, merasakan pembangunan pada orde sebelum reformasi sebagai Jawa sentris. Sebabnya, berbagai produk pembangunan nampak sangat sentralistik. Alasannya, Jawa merupakan tempat yang dekat dengan pusat Ibu kota Negara.

Tumbangnya Orde Baru yang ditandai dengan reformasi melahirkan sebuah kebijakan otonomi daerah. Dampak politiknya adalah, mulanya pemerintahan Indonesia bersifat sentralistik, berubah melalui desentralisasi dengan model otonomi daerah.

Kebijakan politik pemerintahan itu kemudian bertransformasi sebgaia pintu gerbang pemerataan pembangunan. Salah satu indikasinya otonomi daerah telah menstimulus pembangunan di setiap daerah yang dilakukan oleh para pemimpin daerah yang tersebar di 514 kabupaten/kota. Namun demikian, kebijakan ini belum cukup signifikan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang melahirkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di masa pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, muncul suatu gagasan baru dalam upaya pemerataan pembangunan di Indonesia yang disebut dengan istilah “Indonesia-sentris”. Dalam gagasan Jokowi itu, berbagai kebijakan dan program pembangunan dicanangkan dan dilaksanakan untuk mewujudkan Indonesia-sentris itu. Jika mengacu pada data data BPS tahun 2018, kontribusi ekonomi terhadap PDB di Pulau Jawa sebesar 58,49%, sebanyak 20,85% diantaranya disumbang oleh Jabodetabek. Sementara pulau lainnya sangat jauh tertinggal.

Merujuk satu indicator data di atas, sudah menunjukkan adanya ketimpangan antara daerah di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Belum lagi jika dilihat dari indicator lainnya semisal Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tentu wilayah di luar Pulau Jawa masih sangat tertinggal. Realitas inilah menjadi penting untuk melaksanakan agenda pembangunan yang bersifat Indonesia-sentris, sehingga bias terwujud keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Diantara pelaksanaan gagasan Indonesia-sentris itu salah satunya adalah menggenjot pembangunan infrastruktur dasar di wilayah luar Pulau Jawa. Di ujung Barat Indonesia misalnya, dibangun jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.987 km. Saat ini pemerintahan Jokowi sudah menyelesaikan 653 km yang sudah dapat dioperasikan dan dinikmati oleh masyarakat.

Kemudian, di ujung Timur Indonesia dibangun Jalan Trans Papua dengan panjang 2.902 km. Selain itu juga, ada yang disebut dengan pembangunan Tol Laut. Termasuk data hingga tahun 2019 sudah ada 18 trayek Tol Laut yang bias meningkatkan konektivitas daerah-daerah di Indonesia yang secara geografis merupakan wilayah kepualauan yang dihubungkan oleh laut.

Tentu jika infrastruktur dasar khususnya peningkatan konektivitas antara daerah ini terus digenjot, maka daerah-daerah terisolir karena termasuk daerah terpencil Indonesia akan merasakan kehadiran Negara. Mereka yang tidak memiliki akses akan merasakan berbagai sentuhan Negara yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi.

Di Papua misalnya, dulu harga-harga barang begitu mahal akibat biaya distribusi yang begitu tinggi. Namun demikian, dengan terbukanya akses dan konektivitas melalui Tol Laut menjadikan harga barang di sana bias serupa dengan daerah lain di luar Papua.

Pascakepemimpinan Jokowi, masyarakat yang mulanya menjumpai jalan-jalan megah di PulauJawa, saat ini bisa kita lihat di Aceh hingga di Papua. Tentu ini, capaian baik ini bagian dari semangat pembangunan Indonesia-sentris ala Presiden Jokowi.

Selain pembangunan infrastruktur dasar baik jalan raya maupun pelabuhan-pelabuhan (Tol Laut) sebagai pembangunan yang bersifat Indonesia-sentris, ada juga rencana pemindahan Ibu Kota Negara, dari Jakarta ke Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penejam Paser Utara. Kehendak politik Pemerintahan Jokowi itu menandakan ada sebuah harapan di balik rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Yang paling Nampak dari pemindahan Ibu Kota di luar Pulau Jawa, pembangunan akan mengalami pemerataan.

Jika pembangunan selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa, maka dengan adanya kebijakan pemindahan Ibu Kota keluar Pulau Jawa akan berpotensi membangun sendi-sendi ekonomi baru. Imbasnya pemerataan pembangunan di Indonesia bisa terwujud.
Melihat upaya-upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia saatini, gagasan pembangunan Indonesia-sentris harus menjadi komitmen bersama seluruh elemen bangsa Indonesia.

Para founding father Indonesia telah bersepakat, Pancasila sebagai dasar Negara kita yang di dalamnya ada Sila. Singkat pendapat, sila kelima harus kemudian disepakati dan menjadi komitmen setiap elemen bangsa untuk merealisasikan dengan seadil-adilnya. Muara dari makna sila kelima itu adalah komitmen pemerintah mensublimasikan kehadiran Negara dengan kerja-kerja menciptakan rencana pembangunan yang bias dinikmati seluruh rakyat dimanapun mereka berada.

Rakyat yang ada di Sabang, Merauke, PulauMiangas hingga Pulau Rote akan mendapatkan akses pembangunan. Atas nama Indonesia pembangunan Indonesia tidak lagi Jawa Sentris, melainkan Nusantara seutuhnya. Penutupnya, gagasan Indonesiasentris inilah adalah salah satu manifesto dari Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.