Indonesiasentris & Pembangunan Seluruh Rakyat Indonesia
loading...
A
A
A
Kemudian, di ujung Timur Indonesia dibangun Jalan Trans Papua dengan panjang 2.902 km. Selain itu juga, ada yang disebut dengan pembangunan Tol Laut. Termasuk data hingga tahun 2019 sudah ada 18 trayek Tol Laut yang bias meningkatkan konektivitas daerah-daerah di Indonesia yang secara geografis merupakan wilayah kepualauan yang dihubungkan oleh laut.
Tentu jika infrastruktur dasar khususnya peningkatan konektivitas antara daerah ini terus digenjot, maka daerah-daerah terisolir karena termasuk daerah terpencil Indonesia akan merasakan kehadiran Negara. Mereka yang tidak memiliki akses akan merasakan berbagai sentuhan Negara yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi.
Di Papua misalnya, dulu harga-harga barang begitu mahal akibat biaya distribusi yang begitu tinggi. Namun demikian, dengan terbukanya akses dan konektivitas melalui Tol Laut menjadikan harga barang di sana bias serupa dengan daerah lain di luar Papua.
Pascakepemimpinan Jokowi, masyarakat yang mulanya menjumpai jalan-jalan megah di PulauJawa, saat ini bisa kita lihat di Aceh hingga di Papua. Tentu ini, capaian baik ini bagian dari semangat pembangunan Indonesia-sentris ala Presiden Jokowi.
Selain pembangunan infrastruktur dasar baik jalan raya maupun pelabuhan-pelabuhan (Tol Laut) sebagai pembangunan yang bersifat Indonesia-sentris, ada juga rencana pemindahan Ibu Kota Negara, dari Jakarta ke Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penejam Paser Utara. Kehendak politik Pemerintahan Jokowi itu menandakan ada sebuah harapan di balik rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Yang paling Nampak dari pemindahan Ibu Kota di luar Pulau Jawa, pembangunan akan mengalami pemerataan.
Jika pembangunan selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa, maka dengan adanya kebijakan pemindahan Ibu Kota keluar Pulau Jawa akan berpotensi membangun sendi-sendi ekonomi baru. Imbasnya pemerataan pembangunan di Indonesia bisa terwujud.
Melihat upaya-upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia saatini, gagasan pembangunan Indonesia-sentris harus menjadi komitmen bersama seluruh elemen bangsa Indonesia.
Para founding father Indonesia telah bersepakat, Pancasila sebagai dasar Negara kita yang di dalamnya ada Sila. Singkat pendapat, sila kelima harus kemudian disepakati dan menjadi komitmen setiap elemen bangsa untuk merealisasikan dengan seadil-adilnya. Muara dari makna sila kelima itu adalah komitmen pemerintah mensublimasikan kehadiran Negara dengan kerja-kerja menciptakan rencana pembangunan yang bias dinikmati seluruh rakyat dimanapun mereka berada.
Rakyat yang ada di Sabang, Merauke, PulauMiangas hingga Pulau Rote akan mendapatkan akses pembangunan. Atas nama Indonesia pembangunan Indonesia tidak lagi Jawa Sentris, melainkan Nusantara seutuhnya. Penutupnya, gagasan Indonesiasentris inilah adalah salah satu manifesto dari Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Lihat Juga: Menelaah Perlawanan Warga Dago Elos Bandung dalam Perspektif Teori Manajemen Konflik Komunikasi
Tentu jika infrastruktur dasar khususnya peningkatan konektivitas antara daerah ini terus digenjot, maka daerah-daerah terisolir karena termasuk daerah terpencil Indonesia akan merasakan kehadiran Negara. Mereka yang tidak memiliki akses akan merasakan berbagai sentuhan Negara yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi.
Di Papua misalnya, dulu harga-harga barang begitu mahal akibat biaya distribusi yang begitu tinggi. Namun demikian, dengan terbukanya akses dan konektivitas melalui Tol Laut menjadikan harga barang di sana bias serupa dengan daerah lain di luar Papua.
Pascakepemimpinan Jokowi, masyarakat yang mulanya menjumpai jalan-jalan megah di PulauJawa, saat ini bisa kita lihat di Aceh hingga di Papua. Tentu ini, capaian baik ini bagian dari semangat pembangunan Indonesia-sentris ala Presiden Jokowi.
Selain pembangunan infrastruktur dasar baik jalan raya maupun pelabuhan-pelabuhan (Tol Laut) sebagai pembangunan yang bersifat Indonesia-sentris, ada juga rencana pemindahan Ibu Kota Negara, dari Jakarta ke Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penejam Paser Utara. Kehendak politik Pemerintahan Jokowi itu menandakan ada sebuah harapan di balik rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Yang paling Nampak dari pemindahan Ibu Kota di luar Pulau Jawa, pembangunan akan mengalami pemerataan.
Jika pembangunan selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa, maka dengan adanya kebijakan pemindahan Ibu Kota keluar Pulau Jawa akan berpotensi membangun sendi-sendi ekonomi baru. Imbasnya pemerataan pembangunan di Indonesia bisa terwujud.
Melihat upaya-upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia saatini, gagasan pembangunan Indonesia-sentris harus menjadi komitmen bersama seluruh elemen bangsa Indonesia.
Para founding father Indonesia telah bersepakat, Pancasila sebagai dasar Negara kita yang di dalamnya ada Sila. Singkat pendapat, sila kelima harus kemudian disepakati dan menjadi komitmen setiap elemen bangsa untuk merealisasikan dengan seadil-adilnya. Muara dari makna sila kelima itu adalah komitmen pemerintah mensublimasikan kehadiran Negara dengan kerja-kerja menciptakan rencana pembangunan yang bias dinikmati seluruh rakyat dimanapun mereka berada.
Rakyat yang ada di Sabang, Merauke, PulauMiangas hingga Pulau Rote akan mendapatkan akses pembangunan. Atas nama Indonesia pembangunan Indonesia tidak lagi Jawa Sentris, melainkan Nusantara seutuhnya. Penutupnya, gagasan Indonesiasentris inilah adalah salah satu manifesto dari Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Lihat Juga: Menelaah Perlawanan Warga Dago Elos Bandung dalam Perspektif Teori Manajemen Konflik Komunikasi
(hab)