KLB Demokrat, Karma Politik dan Kudatuli

JAKARTA - Kisruh internal Partai Demokrat menyita perhatian banyak pihak. Beberapa hari lalu, Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut) bikinan mereka yang kontra dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko sebagai ketua umum periode 2021-2025 partai berlambang mercy itu.

Mantan Sekretaris Kabinet era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dipo Alam pun ikut berkomentar. Dipo Alam yakin, Partai Demokrat Perjuangan akan lahir jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) membiarkan Moeldoko.

"Saya yakin bila @jokowi diamkan 'moeldoko-klb demokrat? PARTAI DEMOKRAT PERJUANGAN akan lahir, dan kelak rebound berhitung di 2024... dengan tetap berkoalisi bersama RAKYAT. LANJUTKEN," cuit Dipo Alam di akun Twitternya, @dipoalam49, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Dua Agenda Politik Besar di Balik Pembegalan Partai Demokrat

Cuitan Dipo Alam itu pun mendapat respons banyak pihak. Tak terkecuali, mantan kader Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika. Pasek menilai pendapat Dipo Alam itu merupakan ide bagus. Pasek pun menyinggung tragedi berdarah 27 Juli 1996 atau disebut sebagai Peristiwa Kudatuli.

"Sepertinya ide bagus... ikuti jejak PDI yang diserbu kantornya dan diambil alih paksa di era Kasdam Jaya nya Pak @SBYudhoyono shg Ibu Mega buat PDIP dan layak buat Beliau ikuti buat PD Perjuangan," cuit Gede Pasek Suardika di akun Twitternya, @G_paseksuardika, Sabtu (6/3/2021).

Sekadar diketahui, dalam peristiwa Kudatuli, Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, yang
dikuasai Ketua Umum PDI kongres Surabaya, Megawati Soekarnoputri diserbu Ketua Umum PDI hasil kongres Medan Soerjadi dan beberapa prajurit TNI dan menguasai kantor itu. Dalam tragedi berdarah itu, 5 orang tewas, 149 orang terluka, dan 23 orang hilang.

Baca juga: Padati DPP Partai Demokrat, Kader-Simpatisan Gelar Mimbar Bebas Kecam Moeldoko

Cuitan Gede Pasek Suardika itu pun ditanggapi oleh Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA), Fadhli Harahab. "Karma politik. Penyerbuan kantor DPP PDI yang lebih dikenal peristiwa Kudatuli membuka kembali memori kita soal dugaan keterlibatan SBY. Mudah-mudahan demokrasi kita berjalan waras," cuit Fadhli Harahab di akun Twitternya, @FadhliHarahab, Minggu (7/3/2021) malam.

Sekadar informasi, SBY yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Jaya disebut-sebut memutuskan penyerbuan atau pengambilalihan kantor DPP PDI. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun memasukkan peristiwa Kudatuli itu sebagai pelanggaran HAM berat.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bersama beberapa rekan separtainya pernah mendatangi Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis 26 Juli 2018. Saat itu, PDIP meminta SBY bersaksi atas tragedi Kudatuli.