Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Moeldoko Klaim Tapera Bukan untuk Biayai Makan Siang Gratis atau Pembangunan IKN
loading...
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan mengenai Tapera dalam konferensi pers di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (31/5/2024). FOTO/MPI/RAKA DWI NOVIANTO
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan Tabungan Perumahan Rakyat ( Tapera ) tidak ada hubungannya dengan pembiayaan makan siang gratis ataupun pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Tapera, kata Moeldoko, akan dikelola secara transparan.
"Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN, tidak ada upaya pemerintah untuk membiayai makan siang gratis apalagi untuk IKN. Semuanya sudah ada anggarannya," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (31/5/2024).
Moeldoko meyakini dana Tapera akan dikelola secara transparan dengan hadirnya Komite. "Transparansi ada komite dipimpin Menteri PUPR, anggotanya Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, OJK, dan badan profesional," katanya.
Mantan Panglima TNI itu menyebut dana Tapera akan dikelola baik dan aman dengan hadirnya Komite Tapera. Komite Tapera bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan umum serta strategi pengelolaan Tapera. Komite Tapera terdiri dari lima anggota, yaitu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta para profesional.
"Berikutnya membangun sistem pengawasan untuk menjamin dana dikelola dengan baik, akuntabel dan transparan. Kita hadirkan OJK, di situ ada komite tapi OJK juga punya fungsi pengawasan," kata Moeldoko.
Moeldoko mewanti-wanti agar BP Tapera dapat mengelola dana dengan baik tidak seperti Asabri. "Nah ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri," katanya.
Pengelolaan dana untuk Asabri tidak bisa disentuh sekali pun dirinya menjabat sebagai Panglima TNI. "Ini uang prajurit saya masa saya nggak tahu gimana sih ini, bayangkan. Panglima TNI punya anggota 500 ribu prajurit nggak boleh nyentuh Asabri," katanya.
"Akhirnya kejadian seperti kemarin, kita nggak ngerti, gitu," sambungnya.
"Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN, tidak ada upaya pemerintah untuk membiayai makan siang gratis apalagi untuk IKN. Semuanya sudah ada anggarannya," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (31/5/2024).
Moeldoko meyakini dana Tapera akan dikelola secara transparan dengan hadirnya Komite. "Transparansi ada komite dipimpin Menteri PUPR, anggotanya Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, OJK, dan badan profesional," katanya.
Mantan Panglima TNI itu menyebut dana Tapera akan dikelola baik dan aman dengan hadirnya Komite Tapera. Komite Tapera bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan umum serta strategi pengelolaan Tapera. Komite Tapera terdiri dari lima anggota, yaitu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta para profesional.
"Berikutnya membangun sistem pengawasan untuk menjamin dana dikelola dengan baik, akuntabel dan transparan. Kita hadirkan OJK, di situ ada komite tapi OJK juga punya fungsi pengawasan," kata Moeldoko.
Moeldoko mewanti-wanti agar BP Tapera dapat mengelola dana dengan baik tidak seperti Asabri. "Nah ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri," katanya.
Pengelolaan dana untuk Asabri tidak bisa disentuh sekali pun dirinya menjabat sebagai Panglima TNI. "Ini uang prajurit saya masa saya nggak tahu gimana sih ini, bayangkan. Panglima TNI punya anggota 500 ribu prajurit nggak boleh nyentuh Asabri," katanya.
"Akhirnya kejadian seperti kemarin, kita nggak ngerti, gitu," sambungnya.
Explore More
