Loyalis AHY: Pemerintah Wajib Lindungi Demokrat dari Ancaman Moeldoko
Minggu, 07 Maret 2021 - 06:34 WIB
loading...
Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyatakan pemerintah wajib melindungi partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari ancaman Moeldoko. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat , Herzaky Mahendra Putra menyatakan pemerintah wajib melindungi partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) dari ancaman Jenderal TNI (Purn) Moeldoko .
"Pemerintah wajib melindungi dan mengayomi Partai Demokrat yang sah dan melawan tindakan Moeldoko guna menjaga iklim demokrasi Indonesia serta menegakkan keadilan," ujar Herzaky melalui keterangan resminya, Minggu (7/3/2021). Baca juga: Kisruh Partai Demokrat, Jimly Asshiddiqie Usulkan 2 Hal Ini ke Pemerintah
Menurut Herzaky, saat ini hanya ada satu Ketum di Partai Demokrat yakni, AHY. Kepengurusan AHY, kata dia, sudah disahkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
"Jadi, sangat tidak adil jika pemerintah masih menerima hasil KLB abal-abal yang menetapkan Moeldoko, apalagi hanya menganggap ini isu internal," ucapnya.
Herzaky berharap pemerintah dapat menciptakan iklim demokrasi yang sehat dengan tidak mengesahkan hasil KLB di Deli Serdang. "Harapan kami, kita semua dapat menjaga iklim demokrasi ini dengan menegakkan aturan hukum yang ada, dan fokus membantu rakyat yang sedang susah karena pandemi serta bencana. Itulah komitmen Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketum AHY, yang saat ini sedang diganggu oleh para pelaku GPK-PD yang lekat sekali dengan oknum kekuasaan," bebernya.
"Pemerintah wajib melindungi dan mengayomi Partai Demokrat yang sah dan melawan tindakan Moeldoko guna menjaga iklim demokrasi Indonesia serta menegakkan keadilan," ujar Herzaky melalui keterangan resminya, Minggu (7/3/2021). Baca juga: Kisruh Partai Demokrat, Jimly Asshiddiqie Usulkan 2 Hal Ini ke Pemerintah
Menurut Herzaky, saat ini hanya ada satu Ketum di Partai Demokrat yakni, AHY. Kepengurusan AHY, kata dia, sudah disahkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
"Jadi, sangat tidak adil jika pemerintah masih menerima hasil KLB abal-abal yang menetapkan Moeldoko, apalagi hanya menganggap ini isu internal," ucapnya.
Herzaky berharap pemerintah dapat menciptakan iklim demokrasi yang sehat dengan tidak mengesahkan hasil KLB di Deli Serdang. "Harapan kami, kita semua dapat menjaga iklim demokrasi ini dengan menegakkan aturan hukum yang ada, dan fokus membantu rakyat yang sedang susah karena pandemi serta bencana. Itulah komitmen Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketum AHY, yang saat ini sedang diganggu oleh para pelaku GPK-PD yang lekat sekali dengan oknum kekuasaan," bebernya.
Lihat Juga :
