Penjelasan Jaksa Tuntut Djoko Tjandra 4 Tahun Penjara

loading...
Penjelasan Jaksa Tuntut Djoko Tjandra 4 Tahun Penjara
Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra) dituntut empat tahun penjara oleh JPU pada Kejagung, Kamis (4/3/2021). Foto/SINDOnews
JAKARTA - Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra) dituntut empat tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung). Djoko Tjandra juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp100 juta subsidair enam bulan kurungan.

Baca juga: Jaksa Tuntut Djoko Tjandra 4 Tahun Bui Kasus Fatwa MA dan Penghapusan DPO

Jaksa Junaidi menjelaskan, pertimbangan pihaknya dalam mengajukan tuntutan empat tahun penjara terhadap Djokcan sapaan karib Djoko Tjandra. Hanya satu yang jadi pertimbangan pemberatan terhadap tuntutan Djokcan yakni, karena perbuatannya tidak mendukung program pemerintah yang bersih dari korupsi.

Baca juga: Jelang Sidang Tuntutan Djoko Tjandra, DPR: Jangan Sampai Tuntutan Rendah

"Hal-hal yang menjadi pertimbangan bagi terdakwa. Hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara bersih dan bebas dari korupsi," ujar Jaksa Junaidi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (4/3/2021).



Sementara pertimbangan yang meringankan jaksa dalam menuntut Djokcan yakni karena terdakwa dinilai bersikap sopan selama menjalani persidangan.

Baca juga: Hari Ini, Djoko Tjandra Jalani Sidang Tuntutan Kasus Dugaan Suap

Padahal, dalam surat tuntutannya jaksa meyakini Djoko Tjandra terbukti bersalah menyuap aparat penegak hukum untuk memuluskan kepentingannya, sesuai dengan fakta hukum di persidangan. Djoko Tjandra diyakini telah menyuap pejabat di Kejaksaan Agung (Kejagung) dan petinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Suap tersebut diberikan kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebesar 500.000 dolar AS melalui adik iparnya, Herriyadi Angga Kusuma, dan Andi Irfan Jaya sebagai uang muka rencana pengurusan hukum yang dihadapinya berupa fatwa MA melalui Kejaksaan Agung.

Selain itu, Jaksa juga meyakini Djoko Tjandra telah memberikan uang sebesar 100.000 dolar AS kepada mantan Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo, dan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte sejumlah 200.000 dolar Singapura dan 370.000 dolar AS.



Pemberian uang itu dilakukan melalui perantara pengusaha Tommy Sumardi. Usaha penghapusan status DPO Joko Tjandra dalam sistem ECS Ditjen Imigrasi dilakukan agar ia bisa masuk ke Indonesia dan mengajukan peninjauan kembali (PK) pada Juni 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan karena diperoleh keterangan saksi, terdakwa, serta barang bukti yang telah terbukti, bahwa terdakwa adalah orang terbukti bertanggung jawab artinya sehat jiwanya," beber Jaksa Junaidi.

"Kedua, terdakwa melakukan perbuatannya dengan penuh kesadaran, dengan kehendaknya serta mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatannya," imbuhnya.

Atas dasar itu, maka jaksa menyatakan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa Djoko Tjandra. Dengan demikian, terdakwa Djoko Tjandra dibebani pertanggungjawaban pidana atas pidana yang dilakukan karena kesalahannya

"Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut rumusan tindak pidana," ungkapnya.
(maf)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top