Ketum PBNU Jadi Komisaris, Kultur Politik Balas Budi Dinilai Masih Kuat
Rabu, 03 Maret 2021 - 18:49 WIB
loading...
Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Menanggapi hal ini, Analis Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai kultur politik di Indonesia masih memegang prinsip politik balas budi, siapa pun rezim yang berkuasa. Baca juga: Said Aqil Sirodj Jadi Komisaris PT KAI, Andre Rosiade: Kami Awasi Performanya Selama 6 Bulan
"Begitulah polanya. Mungkin-mungkin saja seperti itu (ada kecenderungan balas budi)," ujarnya saat dihubungi, Rabu (3/3/2021).
Ujang mengatakan bagi-bagi jabatan dalam politik sebagai sesuatu yang sah karena memang tak ada aturan yang mengikat. Hanya saja ia melihat bagi-bagi jabatan itu tampak terlihat jelas oleh publik.
"Namun bagi publik, terlalu terlihat bagi-bagi jabatannya. Kasihan ke kiyainya. Mudah-mudahan paham tentang perkeretaapian," ucap Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu.
Menanggapi hal ini, Analis Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai kultur politik di Indonesia masih memegang prinsip politik balas budi, siapa pun rezim yang berkuasa. Baca juga: Said Aqil Sirodj Jadi Komisaris PT KAI, Andre Rosiade: Kami Awasi Performanya Selama 6 Bulan
"Begitulah polanya. Mungkin-mungkin saja seperti itu (ada kecenderungan balas budi)," ujarnya saat dihubungi, Rabu (3/3/2021).
Ujang mengatakan bagi-bagi jabatan dalam politik sebagai sesuatu yang sah karena memang tak ada aturan yang mengikat. Hanya saja ia melihat bagi-bagi jabatan itu tampak terlihat jelas oleh publik.
"Namun bagi publik, terlalu terlihat bagi-bagi jabatannya. Kasihan ke kiyainya. Mudah-mudahan paham tentang perkeretaapian," ucap Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu.
Lihat Juga :
