CSIPP: Buka Ruang Agar Kontestan Capres Lebih Banyak
Senin, 01 Maret 2021 - 12:42 WIB
loading...
A
A
A
Terkait dengan pilkada, menurut Jamil, ketika ada norma yang mengatur pilkada akan dilaksanakan pada 2024, seharusnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dikarenakan Pilkada Serentak 2024 berpotensi menimbulkan begitu banyak dampak negatif terhadap pemerintah daerah.
Baca juga: PKS Sangat Mungkin Menjagokan Anies Baswedan di Pilpres 2024
Jamil pun mempertanyakan bagaimana mungkin, sebagian besar daerah-daerah baik di provinsi, kabupaten dan kota yang kepala daerahnya akan habis masa jabatannya, akan diisi oleh pelaksana tugas yang kecenderungannya bagian dari partai tertentu.
"Saya kira kemudian orang akan tidak begitu mudah bahwa penunjukan nanti itu tidak berbasis pada kebijakan. Artinya ada semacam memiliki kedekatan politik dengan parpol tertentu. Saya kira perlu dibawa ke MK untuk uji materi (judicial review) tentang keserentakan pilkada," tegas Jamil.
Baca juga: PKS Sangat Mungkin Menjagokan Anies Baswedan di Pilpres 2024
Jamil pun mempertanyakan bagaimana mungkin, sebagian besar daerah-daerah baik di provinsi, kabupaten dan kota yang kepala daerahnya akan habis masa jabatannya, akan diisi oleh pelaksana tugas yang kecenderungannya bagian dari partai tertentu.
"Saya kira kemudian orang akan tidak begitu mudah bahwa penunjukan nanti itu tidak berbasis pada kebijakan. Artinya ada semacam memiliki kedekatan politik dengan parpol tertentu. Saya kira perlu dibawa ke MK untuk uji materi (judicial review) tentang keserentakan pilkada," tegas Jamil.
(zik)
Lihat Juga :
