Nurdin Abdullah Ditangkap KPK, Video Koalisi LSM soal Tambang Pasir Laut Viral Lagi
Minggu, 28 Februari 2021 - 00:10 WIB
loading...
A
A
A
Selain itu, ada juga nama yang sudah tak asing lagi yakni berinisial ST selaku Komisaris Utama PT BLI yang juga mantan Staf Khusus Pemprov DKI Jakarta dan sekretaris dewan pembina salah satu partai baru yang cukup familiar.
Namanya sudah cukup dikenal publik terkait kasus suap dan korupsi reklamasi teluk Jakarta. Saat Pilgub Sulsel, AN, AI dan FI berada dalam satu tim pemenangan Nurdin Abdullah yang disebut sebagai tim lebah.
Ketiganya memiliki hubungan dengan Nurdin Abdullah disebut-sebut melalui FFN anaknya. Ditambah lagi anak Nurdin Abdullah itu aktif di salah satu partai yang sekretaris dewan pembina partai baru itu dan kini menjabat sebagai salah satu organisasi sayap atau underbow partai dan Bendahara Umum di organisasi pemuda Sulsel.
Koalisi LSM menduga terjadi gratifikasi sebagai ijon politik dengan unsur konflik kepentingan, perdagangan pengaruh, monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Baca juga: Aktivis Antikorupsi Sulawesi Beberkan Kasus yang Terkait Nurdin Abdullah
Pihak KPK dan KPPU disebut bisa menggunakan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 16 UU nomor 5 tahun 1999 tentang larang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Dalam video itu tercantum nama-nama koalisi LSM seperti WALHI, LBH Makasar, JATAM, KIARA, KRUHA, WALHI Sulsel, Trend Asia, Kontras dan #BersihkanIndonesia.
Namanya sudah cukup dikenal publik terkait kasus suap dan korupsi reklamasi teluk Jakarta. Saat Pilgub Sulsel, AN, AI dan FI berada dalam satu tim pemenangan Nurdin Abdullah yang disebut sebagai tim lebah.
Ketiganya memiliki hubungan dengan Nurdin Abdullah disebut-sebut melalui FFN anaknya. Ditambah lagi anak Nurdin Abdullah itu aktif di salah satu partai yang sekretaris dewan pembina partai baru itu dan kini menjabat sebagai salah satu organisasi sayap atau underbow partai dan Bendahara Umum di organisasi pemuda Sulsel.
Koalisi LSM menduga terjadi gratifikasi sebagai ijon politik dengan unsur konflik kepentingan, perdagangan pengaruh, monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Baca juga: Aktivis Antikorupsi Sulawesi Beberkan Kasus yang Terkait Nurdin Abdullah
Pihak KPK dan KPPU disebut bisa menggunakan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 16 UU nomor 5 tahun 1999 tentang larang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Dalam video itu tercantum nama-nama koalisi LSM seperti WALHI, LBH Makasar, JATAM, KIARA, KRUHA, WALHI Sulsel, Trend Asia, Kontras dan #BersihkanIndonesia.
(mhd)
Lihat Juga :
