Anggaran Besar, Perlu Perbaikan Manajemen Tekan Angka Stunting
Rabu, 17 Februari 2021 - 17:45 WIB
loading...
Pemerintah akan mengonsolidasikan anggaran untuk penanganan stunting di Indonesia. Selama ini, anggaran yang ada tersebar di berbagai kementerian dan lembaga sehingga membuat penanganan stunting terhambat. Foto/Ilustrasi/Pexel
A
A
A
JAKARTA - Anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk melakukan upaya percepatan penanganan stunting atau kekerdilan pada bayi cukup besar.
Pada 2020 lalu, misalnya, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp27,5 triliun guna menekan angka stunting. Anggaran tersebut tersebar di 20 instansi pemerintah yang mengurusi stunting.
Kendati demikian, kasus stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Bahkan, pada 2019, ada sebanyak 6,3 juta balita dari populasi 23 juta. Artinya, 27,3% balita di Indonesia mengalami stunting.
Berdasarkan data Bank Dunia, angka stunting angkatan kerja yang waktu masa bayi atau masih dalam kandungannya terjangkit atau mengalami stunting mencapai 54%.
Menurut Ketua Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, pemerintah akan mengonsolidasikan anggaran untuk penanganan stunting di Indonesia. Selama ini, anggaran yang ada tersebar di berbagai kementerian dan lembaga sehingga membuat penanganan stunting terhambat.
Pada 2020 lalu, misalnya, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp27,5 triliun guna menekan angka stunting. Anggaran tersebut tersebar di 20 instansi pemerintah yang mengurusi stunting.
Kendati demikian, kasus stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Bahkan, pada 2019, ada sebanyak 6,3 juta balita dari populasi 23 juta. Artinya, 27,3% balita di Indonesia mengalami stunting.
Berdasarkan data Bank Dunia, angka stunting angkatan kerja yang waktu masa bayi atau masih dalam kandungannya terjangkit atau mengalami stunting mencapai 54%.
Menurut Ketua Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, pemerintah akan mengonsolidasikan anggaran untuk penanganan stunting di Indonesia. Selama ini, anggaran yang ada tersebar di berbagai kementerian dan lembaga sehingga membuat penanganan stunting terhambat.
Lihat Juga :
