Begini Antisipasi Pemerintah Hadapi Gerakan Antivaksin

Selasa, 16 Februari 2021 - 19:49 WIB
loading...
Begini Antisipasi Pemerintah...
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta masyarakat tak ragu disuntik vaksin Covid-19. Foto/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito memberikan tanggapannya terkait adanya kemungkinan gerakan antivaksin di masyarakat. Wiku mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Dalam setiap kesempatan pemerintah selalu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya vaksin sebagai upaya penanganan covid-19,” katanya dalam keterangan persnya, Selasa (16/2/2021).

Dia kembali meminta agar masyarakat tidak perlu ragu terhadap vaksin Covid-19. Apalagi vaksin covid-19 yang digunakan sudah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use of authorization (EUA) dari BPOM dan sertifikat halal dari MUI. “Hal ini menunjukan bahwa vaksin Covid-19 yang digunakan saat ini aman dan halal untuk digunakan,” ujarnya .

(Baca: Besaran Sanksi Vaksin Dianggap Tak Manusiawi, Ini Kata DPRD DKI)

“Penting untuk diketahui masyarakat bahwa vaksin covid-19 telah digunakan presiden dan tenaga kesehatan. Hingga saat ini belum ditemukan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI yang serius. Efek samping yang terjadi umumnya bersifat ringan dan tidak serius serta dapat segera hilang. Oleh karena masyarakat tidak perlu khawatir akan efek samping dari vaksin covid-19,” lanjutnya.

Wiku meminta masyarakat agar dapat menyadari makna penting dari program vaksinasi dalam membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity.

“Oleh karena itu saya meminta agar masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi dalam program vaksinasi sehingga herd immunity ini dapat segera tercapai,” tuturnya.

(Baca: RI Akan Terima Tambahan Bahan Baku Vaksin Sinovac, Total Capai 140 Juta)

Dia mengingatkan agar diperhatikan Perpres No.14/2021 yang mengatur kewajiban vaksinasi bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan. Seperti diketahui di dalam perpres tersebut diatur sanksi bagi masyarakat yang menolak atau menghalangi vaksinasi.

“Harap diperhatikan juga bahwa peraturan terkait kewajiban untuk mengikuti program vaksinasi bagi yg memenuhi kriteria juga sudah tertuang perpres 14/2021,” pungkasnya. Dita angga
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
AstraZeneca Tuai Polemik...
AstraZeneca Tuai Polemik Usai Kasus Pembekuan Darah, BPOM: Sudah Tak Beredar di Indonesia
Mulai 2024 Vaksin Covid-19...
Mulai 2024 Vaksin Covid-19 Tak Gratis, Yerry Tawalujan Berharap Harganya Terjangkau Peserta BPJS
Subvarian Arcturus Muncul,...
Subvarian Arcturus Muncul, Masyarakat Diminta Segera Vaksin Booster
Wacana Vaksin Covid-19...
Wacana Vaksin Covid-19 Berbayar, Ini Penjelasan Wapres
Komisi IX DPR Minta...
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan Vaksin Covid-19 untuk Anak
PPKM Akan Dihentikan,...
PPKM Akan Dihentikan, Satgas Covid-19 Minta Tetap Jaga Prokes dan Vaksinasi
Negara Bagian AS Gugat...
Negara Bagian AS Gugat Pfizer atas Klaim Vaksin Covid-19 yang Dianggap Menyesatkan
Pria Ini Disuntik Vaksin...
Pria Ini Disuntik Vaksin Covid-19 Sebanyak 217 Kali, Ini yang Terjadi Padanya
Sekolah Cendekia Harapan...
Sekolah Cendekia Harapan Kenalkan Siswanya dengan Ilmuwan Indonesia yang Mendunia
Rekomendasi
Serangan Pakistan Hancurkan...
Serangan Pakistan Hancurkan Gudang Rudal BrahMos Kebanggaan India
Hamas Berharap Paus...
Hamas Berharap Paus Leo XIV Perkuat Dukungan pada Mereka yang Tertindas
10 Ayat Al-Quran tentang...
10 Ayat Al-Qur'an tentang Cinta dan Kasih Sayang, dari Ar Rum hingga Al Insan
Berita Terkini
DPR Apresiasi Kinerja...
DPR Apresiasi Kinerja Polri Ungkap Ribuan Kasus Premanisme
Satria Arta Kumbara,...
Satria Arta Kumbara, Dipecat dari Marinir TNI AL, Kini Jadi Militer Rusia Lawan Ukraina
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Jadi Juru Damai Konflik India-Pakistan
5 Kesamaan Jokowi dan...
5 Kesamaan Jokowi dan Dedi Mulyadi, Nomor 2 Kedepankan Hal-hal Populis Demi Simpati Rakyat
Penyidik KPK Rossa Purbo...
Penyidik KPK Rossa Purbo Akui Tidak Ada Perintah Langsung Hasto Menghalangi Penyidikan di PTIK
4 Perwira Tinggi TNI...
4 Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut Naik Pangkat dan 7 Pensiun
Infografis
Mel Gibson Serukan Pemerintah...
Mel Gibson Serukan Pemerintah AS Bongkar Kebenaran Serangan 9/11
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved