Punya Anggaran Cukup Besar, Sektor Pertahanan Dinilai Rawan Dikorupsi
Kamis, 11 Februari 2021 - 04:38 WIB
loading...
A
A
A
Sementara 73% perusahaan pertahanan lainnya mendapatkan peringkat ‘D’ atau lebih rendah, yang menunjukkan komitmen yang rendah terhadap antikorupsi dan transparansi. Sedangkan dari 36 perusahaan yang mendapat nilai ‘C’ atau lebih tinggi, 21 perusahaan diantaranya berbasis di Eropa dan 13 berkantor pusat di Amerika Utara.
Hasil dari indeks ini menegaskan bahwa sebagian besar perusahaan yang mendapat skor terendah tidak memiliki langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko korupsi. Selain itu hanya sedikit perusahaan yang mengambil tindakan untuk mencegah korupsi dan manajemen antisuap yang terkait dengan penggunaan agen dan perantara untuk melakukan transaksi persenjataan atas nama mereka.
Di sisi lain, banyak perusahaan mendapat skor tinggi dalam kualitas tindakan antikorupsi internal, seperti komitmen publik untuk memerangi korupsi dan proses untuk mencegah karyawan terlibat dalam penyuapan. Namun, karena sebagian besar perusahaan tidak mempublikasikan bukti tentang bagaimana kebijakan tersebut bekerja dalam praktiknya, sangat sulit mengetahui apakah kebijakan tersebut benar-benar efektif.
Natalie Hogg, Direktur Transparency International’s Defence & Security Programme menuturkan hasil DCI 2020 membuktikan, sektor pertahanan masih terperosok dalam kerahasiaan atas informasi mengenai kebijakan dan prosedur perusahaan yang tidak memadai untuk melindungi dari korupsi.
"Dengan hampir tiga perempat perusahaan gagal mencapai peringkat ‘C’, jelas lebih banyak yang harus dilakukan. Mengingat adanya hubungan yang kuat antara korupsi dan konflik, kegagalan untuk melakukan hal ini akan menelan korban jiwa," ujar Hogg.
Hogg menambahkan, meskipun hasil indeks secara keseluruhan nampak suram, namun terdapat beberapa tanda kemajuan yang ditemukan.
"Transparansi yang lebih besar dapat berkontribusi untuk mengurangi korupsi di sektor pertahanan. Perusahaan-perusahaan yang meningkatkan kualitas dan transparansi upaya antikorupsinya, akan menyadari bahwa mereka tidak hanya membantu mengurangi penderitaan manusia, tetapi juga akan membantu mempromosikan supremasi hukum yang akan menguntungkan perusahaan yang ingin menjalankan bisnisnya dengan cara yang bersih," ungkap Hogg.
Hasil dari indeks ini menegaskan bahwa sebagian besar perusahaan yang mendapat skor terendah tidak memiliki langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko korupsi. Selain itu hanya sedikit perusahaan yang mengambil tindakan untuk mencegah korupsi dan manajemen antisuap yang terkait dengan penggunaan agen dan perantara untuk melakukan transaksi persenjataan atas nama mereka.
Di sisi lain, banyak perusahaan mendapat skor tinggi dalam kualitas tindakan antikorupsi internal, seperti komitmen publik untuk memerangi korupsi dan proses untuk mencegah karyawan terlibat dalam penyuapan. Namun, karena sebagian besar perusahaan tidak mempublikasikan bukti tentang bagaimana kebijakan tersebut bekerja dalam praktiknya, sangat sulit mengetahui apakah kebijakan tersebut benar-benar efektif.
Natalie Hogg, Direktur Transparency International’s Defence & Security Programme menuturkan hasil DCI 2020 membuktikan, sektor pertahanan masih terperosok dalam kerahasiaan atas informasi mengenai kebijakan dan prosedur perusahaan yang tidak memadai untuk melindungi dari korupsi.
"Dengan hampir tiga perempat perusahaan gagal mencapai peringkat ‘C’, jelas lebih banyak yang harus dilakukan. Mengingat adanya hubungan yang kuat antara korupsi dan konflik, kegagalan untuk melakukan hal ini akan menelan korban jiwa," ujar Hogg.
Hogg menambahkan, meskipun hasil indeks secara keseluruhan nampak suram, namun terdapat beberapa tanda kemajuan yang ditemukan.
"Transparansi yang lebih besar dapat berkontribusi untuk mengurangi korupsi di sektor pertahanan. Perusahaan-perusahaan yang meningkatkan kualitas dan transparansi upaya antikorupsinya, akan menyadari bahwa mereka tidak hanya membantu mengurangi penderitaan manusia, tetapi juga akan membantu mempromosikan supremasi hukum yang akan menguntungkan perusahaan yang ingin menjalankan bisnisnya dengan cara yang bersih," ungkap Hogg.
(maf)
Lihat Juga :
