Punya Anggaran Cukup Besar, Sektor Pertahanan Dinilai Rawan Dikorupsi

JAKARTA - Indeks Antikorupsi dan Transparansi Perusahaan Pertahanan 2020 dari Transparency International (TII) mengungkapkan, hampir tiga perempat perusahaan pertahanan terbesar di dunia menunjukkan sedikit atau bahkan tidak ada komitmen dalam berantas korupsi.

(Baca juga: Geger Korupsi di Garuda, Erick Minta 18 Pesawat Bombardier Dikembalikan)

Penelitian ini merupakan satu-satunya indeks global yang mengukur komitmen transparansi dan anti-korupsi dari perusahaan pertahanan terkemuka dunia.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, J Danang Widoyoko mengungkapkan, bahwa Industri pertahanan merupakan target utama dari korupsi karena banyaknya uang yang terlibat (pengeluaran militer global pada 2019 diperkirakan lebih dari $1,9 triliun).

"Nilai kontrak pertahanan yang sangat besar akan terbuang percuma jika tidak dilaksanakan secara akuntabel untuk layanan yang esensial," kata Danang dalam keterangannya, Rabu (10/2/2021).

(Baca juga: Dalami Kasus Korupsi Proyek Jalan di Bengkalis, KPK Panggil 5 Saksi)

Hubungan erat antara kontrak pertahanan dan politik, dan pendekatan kerahasiaan yang seringkali menjadi dalih dalam melakukan pengadaan persenjataan. Dampak korupsi dalam perdagangan senjata juga sangat serius.

"Korupsi dapat melanggengkan konflik dan memakan korban jiwa ketika pasukan militer dilengkapi dengan peralatan yang tidak memadai dan pejabat yang korup menggunakan keuntungan dari kesepakatan pertahanan untuk memperkuat posisi pribadi dan merusak demokrasi," kata Danang.

Pt Dirgantara Indonesia menjadi salah satu perusahaan yang dinilai dan mendapatkan peringkat F. Hal tersebut berarti komitmen terhadap antikorupsi dan transparansi sangat rendah.

"Dari kesepuluh area risiko korupsi yang dipantau, hampir seluruh informasi milik PT Dirgantara Indonesia tidak dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat," jelasnya.