Kasus Bansos Covid-19 Terus 'Digoreng', PDIP Bisa Senasib dengan Demokrat
Rabu, 10 Februari 2021 - 09:05 WIB
loading...
Juliari P Batubara, tersangka kasus suap bansos Covid-19. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kasus suap bansos Covid-19 yang menjerat eks Mensos Juliari Peter Batubara bisa saja memengaruhi elektabilitas PDIP pada Pemilu 2024 . Hal yang sama pernah dialami Partai Demokrat saat kasus korupsi menjerat Anas Urbaningrum .
Menurut Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS) Arman Salam, Pemilu 2024 memang masih lama. Namun, banyak partai mulai melakukan manuver politik baik untuk meningkatkan dukungan melalui dukungan kebijakan populer, maupun berlomba-lomba tampil di tengah masyarakat melakukan aneka kegiatan yang menarik simpati publik.
"Langkah ini biasa dalam tubuh partai dilakukan karena goal-nya adalah mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya sehingga bisa menjadi partai pemenang dan nantinya menguasai parlemen," tutur Arman saat dihubungi SINDOnews, Rabu (10/2/2021).
Baca juga: MUI Ungkap Alasan Mensos Juliari Bisa Diancam Hukuman Mati
Menurut Arman, selain langkah yang populis banyak juga partai yang melakukan manuver politik dengan jalan mengganjal saingan yang dianggapnya berpotensi menjadi lawan terberatnya, bisa saja dengan mengangkat kasus atau "borok" suatu partai sehingga timbul sentimen negatif dari masyarakat terhadap partai tersebut.
Menurutnya, terkadang langkah-langkah yang di luar nalar bahkan yang terkesan dibuat-buat juga acap kali dilakukan demi menurunkan popularitas lawannya. Sehingga, di sini penting bagi suatu partai "dekat" dengan penguasa atau menguasai lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hal tersebut semisal lembaga hukum, lembaga sosial masyarakat, dan lembaga sosial lainnya.
Baca juga: Elektabilitas Partainya Menurun, Politikus PDIP: Biasa Saja, Jangan Kaget
"Kemandulan partai dalam relasinya pada lembaga-lembaga tersebut akan rentan diobok-obok yang pada akhirnya lemah dan dengan mudah dikalahkan pada saat pertarungan pemilu," tuturnya.
Lebih lanjut Arman mengatakan, menurunnya dukungan partai selain disebabkan hal tadi juga bisa terjadi dari ulah para tokoh dalam partai tersebut misalnya terjerat kasus korupsi, asusila, narkoba, dan lain sebagainya. Dalam dunia politik, kasus tersebut sangat mudah membuat dukungan kepada tokoh maupun partai turun ke titik nadir. Ini biasanya diistilahkan sebagai sanksi politik yang diberikan masyarakat karena tindakan yang dilakukan tidak populer atau menyakiti hati rakyat.
Baca juga: Elektabilitas PDIP Turun karena Kasus Bansos Covid-19, Pengamat Bilang Masuk Akal
Dia mencontohkan kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) Covid-19. Menurutnya, jika kasus ini dikapitalisasi oleh lawan politik PDIP secara baik dan masif, tidak menutup kemungkinan nasib PDIP akan terjungkir saat Pemilu 2024 nanti. "Sama halnya dengan kasus pandawa lima (Anas Urbaningrum dkk) pada Partai Demokrat dulu," ungkap lulusan Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) ini.
Dia menambahkan, kasus korupsi yang diduga dilakukan Juliari Batubara ini cukup fantastis jika digoreng maksimal lawan politiknya. "Karena kondisi psikologis publik yang sedang bersedih akibat pandemi ini menambah kencang hukuman yang akan diterima PDIP," pungkasnya.
Menurut Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS) Arman Salam, Pemilu 2024 memang masih lama. Namun, banyak partai mulai melakukan manuver politik baik untuk meningkatkan dukungan melalui dukungan kebijakan populer, maupun berlomba-lomba tampil di tengah masyarakat melakukan aneka kegiatan yang menarik simpati publik.
"Langkah ini biasa dalam tubuh partai dilakukan karena goal-nya adalah mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya sehingga bisa menjadi partai pemenang dan nantinya menguasai parlemen," tutur Arman saat dihubungi SINDOnews, Rabu (10/2/2021).
Baca juga: MUI Ungkap Alasan Mensos Juliari Bisa Diancam Hukuman Mati
Menurut Arman, selain langkah yang populis banyak juga partai yang melakukan manuver politik dengan jalan mengganjal saingan yang dianggapnya berpotensi menjadi lawan terberatnya, bisa saja dengan mengangkat kasus atau "borok" suatu partai sehingga timbul sentimen negatif dari masyarakat terhadap partai tersebut.
Menurutnya, terkadang langkah-langkah yang di luar nalar bahkan yang terkesan dibuat-buat juga acap kali dilakukan demi menurunkan popularitas lawannya. Sehingga, di sini penting bagi suatu partai "dekat" dengan penguasa atau menguasai lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hal tersebut semisal lembaga hukum, lembaga sosial masyarakat, dan lembaga sosial lainnya.
Baca juga: Elektabilitas Partainya Menurun, Politikus PDIP: Biasa Saja, Jangan Kaget
"Kemandulan partai dalam relasinya pada lembaga-lembaga tersebut akan rentan diobok-obok yang pada akhirnya lemah dan dengan mudah dikalahkan pada saat pertarungan pemilu," tuturnya.
Lebih lanjut Arman mengatakan, menurunnya dukungan partai selain disebabkan hal tadi juga bisa terjadi dari ulah para tokoh dalam partai tersebut misalnya terjerat kasus korupsi, asusila, narkoba, dan lain sebagainya. Dalam dunia politik, kasus tersebut sangat mudah membuat dukungan kepada tokoh maupun partai turun ke titik nadir. Ini biasanya diistilahkan sebagai sanksi politik yang diberikan masyarakat karena tindakan yang dilakukan tidak populer atau menyakiti hati rakyat.
Baca juga: Elektabilitas PDIP Turun karena Kasus Bansos Covid-19, Pengamat Bilang Masuk Akal
Dia mencontohkan kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) Covid-19. Menurutnya, jika kasus ini dikapitalisasi oleh lawan politik PDIP secara baik dan masif, tidak menutup kemungkinan nasib PDIP akan terjungkir saat Pemilu 2024 nanti. "Sama halnya dengan kasus pandawa lima (Anas Urbaningrum dkk) pada Partai Demokrat dulu," ungkap lulusan Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) ini.
Dia menambahkan, kasus korupsi yang diduga dilakukan Juliari Batubara ini cukup fantastis jika digoreng maksimal lawan politiknya. "Karena kondisi psikologis publik yang sedang bersedih akibat pandemi ini menambah kencang hukuman yang akan diterima PDIP," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
