MUI Ungkap Alasan Mensos Juliari Bisa Diancam Hukuman Mati
loading...
Wasekjen MUI bidang Hukum, Ikhsan Abdullah mengatakan Mensos Juliari Batubara bisa diancam hukuman mati karena melakukan korupsi di saat negara dalam bahaya pandemi COVID-19. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kasus dugaan suap terkait bantuan sosial ( Bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020 yang menjerat Menteri Sosial ( Mensos) Juliari Batubara menyita perhatian banyak pihak. Kali ini, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) bidang Hukum, Ikhsan Abdullah yang angkat bicara.
"Kami apresiasi KPK atas upaya yang keras sangat tepat dan berani. Mensos Juliari Batubara bisa diancam hukuman mati karena melakukan korupsi di saat negara dalam bahaya pandemi COVID-19," ujar Ikhsan Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/12/2020). (Baca juga: Suap Bansos COVID-19, Mensos Juliari Dinilai Pantas Dijatuhi Hukuman Mati)
Ikhsan berpendapat Juliari Batubara dapat disangkakan melanggar Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
(Baca juga : Mensos Tersangka Kasus Suap Bansos, Jajarannya Merasa Terpukul )
"Kami sangat mengapresiasi upaya KPK atas OTT terhadap beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Sosial. Ini kerja keras yang sangat tepat dan berani," tandasnya.
![MUI Ungkap Alasan Mensos Juliari Bisa Diancam Hukuman Mati]()
Dia melanjutkan publik harus mengapresiasi KPK dalam memberantas korupsi. "Selain dapat diancam hukuman mati, karena melakukan perbuatan korupsi di saat negara dalam kegentingan karena pandemi COVID-19 dan juga melakukan kejahatan bagi kemanusiaan di saat masyarakat sedang berjuang melawan bahaya virus Corona yang mematikan, Juliari Batubara malah mengkorupsi bantuan sosial tersebut," jelasnya. (Baca juga: Ketua Komisi VIII DPR Doakan Mensos Juliari Batubara Sabar dan Tabah)
Di samping itu, dia menilai penangkapan Juliari Batubara oleh KPK sebagai bukti komitmen Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam pemberantasan korupsi yang tidak pandang bulu. Diketahui, KPK telah menetapkan Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait bantuan sosial (Bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020.
"Kami apresiasi KPK atas upaya yang keras sangat tepat dan berani. Mensos Juliari Batubara bisa diancam hukuman mati karena melakukan korupsi di saat negara dalam bahaya pandemi COVID-19," ujar Ikhsan Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/12/2020). (Baca juga: Suap Bansos COVID-19, Mensos Juliari Dinilai Pantas Dijatuhi Hukuman Mati)
Ikhsan berpendapat Juliari Batubara dapat disangkakan melanggar Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
(Baca juga : Mensos Tersangka Kasus Suap Bansos, Jajarannya Merasa Terpukul )
"Kami sangat mengapresiasi upaya KPK atas OTT terhadap beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Sosial. Ini kerja keras yang sangat tepat dan berani," tandasnya.
%20OK.jpg)
Dia melanjutkan publik harus mengapresiasi KPK dalam memberantas korupsi. "Selain dapat diancam hukuman mati, karena melakukan perbuatan korupsi di saat negara dalam kegentingan karena pandemi COVID-19 dan juga melakukan kejahatan bagi kemanusiaan di saat masyarakat sedang berjuang melawan bahaya virus Corona yang mematikan, Juliari Batubara malah mengkorupsi bantuan sosial tersebut," jelasnya. (Baca juga: Ketua Komisi VIII DPR Doakan Mensos Juliari Batubara Sabar dan Tabah)
Di samping itu, dia menilai penangkapan Juliari Batubara oleh KPK sebagai bukti komitmen Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam pemberantasan korupsi yang tidak pandang bulu. Diketahui, KPK telah menetapkan Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait bantuan sosial (Bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020.
(kri)
Lihat Juga :
