ABK Indonesia Terus Jadi Korban, Mekanisme Rekrutmen Mendesak Diperbaiki
Minggu, 07 Februari 2021 - 11:07 WIB
loading...
A
A
A
Selanjutnya, diperlukan pendataan dan pembinaan ship manning agency. Maksudnya, agency harus dibina dan diawasi agar hanya memberangkatan ABK yang tersertifikasi, sediakan kontrak kerja yang jelas, asuransi, dan lain-lain.
Jika ada ship manning agency yang terlibat TPPO perlu dibina, jika perlu dicabut izin operasionalnya. "Data ship manning agency yang terindikasi terlibat TPPO, antara lain ada di LPSK dan pengadilan," kata Anton.
Baca juga: Serikat Buruh Demo Kedubes China, Desak Buka Hasil Investigasi Kasus ABK Indonesia
Selain itu, Anton juga mengingatkan persoalan pemenuhan hak ABK WNI yang menjadi korban TPPO, khususnya restitusi atau ganti kerugian dari pelaku kepada korban. "(Restitusi) ini harus menjadi perhatian semua stakeholder," imbuh dia.
Sebab, lanjut Anton, dengan restitusi korban bisa mendapatkan hak-hak ketenagakerjaannya karena salah satu komponen dalam perhitungan restitusi adalah gaji yang belum dibayarkan.
Jika ada ship manning agency yang terlibat TPPO perlu dibina, jika perlu dicabut izin operasionalnya. "Data ship manning agency yang terindikasi terlibat TPPO, antara lain ada di LPSK dan pengadilan," kata Anton.
Baca juga: Serikat Buruh Demo Kedubes China, Desak Buka Hasil Investigasi Kasus ABK Indonesia
Selain itu, Anton juga mengingatkan persoalan pemenuhan hak ABK WNI yang menjadi korban TPPO, khususnya restitusi atau ganti kerugian dari pelaku kepada korban. "(Restitusi) ini harus menjadi perhatian semua stakeholder," imbuh dia.
Sebab, lanjut Anton, dengan restitusi korban bisa mendapatkan hak-hak ketenagakerjaannya karena salah satu komponen dalam perhitungan restitusi adalah gaji yang belum dibayarkan.
Lihat Juga :
