Surati Jokowi, AHY Tak Bisa Bedakan Kepentingan Pribadi dan Negara

Jum'at, 05 Februari 2021 - 19:39 WIB
loading...
Surati Jokowi, AHY Tak Bisa Bedakan Kepentingan Pribadi dan Negara
Langkah Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyurati Surati Presiden Jokowi terkait dugaan kudeta di parpol yang dia pimpin tidak tepat. AHY dinilai tidak bisa membedakan mana urusan pribadi dan negara. Foto/Dok. SINDOnews
A A A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan kudeta di Demokrat . Dengan langkah yang diambilnya tersebut, AHY dinilai tidak bisa membedakan mana urusan pribadi dan negara.

Baca Juga: Berkas Perkara Pelanggaran Prokes Lengkap, Habib Rizieq Segera Disidangkan

Aktivis milenial Indonesia Hengky Primana berpandangan, perseteruan itu seharusnya merupakan urusan pribadi yang tak perlu melibatkan jabatan Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) bahkan hingga Presiden. Lihat video: AHY Surati Jokowi, Begini Tanggapan Istana

"Perseteruan antara Mas AHY dan Pak Moeldoko harusnya tidak dilibatkan sampai ke Presiden. Karena jikapun Pak Moeldoko memang ikut andil di sana, itu urusan pribadi beliau dan tidak bisa digabungkan dengan urusan antara Presiden dan KSP," kata Hengky kepada wartawan, Jumat (5/2/2021).

Baca Juga: Pakai AI, Kamera Google Pixel Bakal Bisa Baca Detak Jantung

Menurut Hengky, jika memang ada beberapa kader ataupun simpatisan yang ingin menggulingkan AHY , ini harys jadi bahan evaluasi kinerja putra sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). AHY selaku ketua umum harus lebih bijak menanggapi isu ini. Baca juga: Politikus Demokrat: Kami Urus Internal, Pak Jokowi Urus Pak Moeldoko

“Ini beritanya sudah heboh ke mana-mana. Berarti Mas AHY kurang bisa meredam sampai orang awam tau urusan internal partai. Dan reaksi yang berlebihan tersebut malah memperlihatkan kelemahan dari Demokrat di bawah Mas AHY,” ujarnya.

Hengky pun berharap seluruh kader partai di Tanah Air tidak melibatkan urusan internal partai dengan urusan kenegaraan. "Saya mengimbau kepada para kader partai agar tetap bijak membedakan urusan internal partai dan kenegaraan," tutup alumnus Universitas Islam Riau ini.
(poe)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1629 seconds (0.1#10.140)