Pandemi Corona, Legislator PKS Kritik Pemotongan Insentif Nakes

JAKARTA - Pemotongan insentif bagi tenaga kesehatan (Nakes) disayangkan oleh Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati. Sebab, pemotongan insentif dinilai sangat ironis di tengah angka kasus Covid-19 yang terus meningkat dan sudah tembus lebih dari 1 juta kasus.

(Baca juga: Para Nakes Tenang Ya! Pemotongan Insentif Belum Final, Kok)

"Inikah cara pemerintah berterimakasih kepada tenaga kesehatan yang selama pandemi menjadi pahlawan tanpa tanda jasa? Pembayaran untuk tenaga kesehatan daerah masih banyak tertunda dan tiba-tiba sekarang besaran insentif tenaga kesehatan diturunkan. Sungguh sangat tidak manusiawi," ujar Mufida dalam keteranganya, Kamis (4/2/2021).

(Baca juga: Sri Mulyani Sunat Insentif Nakes, Ini Besarannya)

Dia menilai beban kerja dari para tenaga kesehatan ini semakin berat. Sehingga, dianggap menjadi sangat ironis ketika beban kerja semakin tinggi, insentif bagi pejuang benteng terakhir penanggulangan Covid-19 itu justru dikurangi sangat besar.

Pemerintah, kata Mufida, seperti tidak punya kepekaan terhadap beban kerja para tenaga kesehaan hari-hari ini yang harus berjibaku dengan pasien yang membludak, bahkan Instalasi Gawat darurat (IGD) penuh dengan peralatan yang juga terbatas. Padahal dalam bekerja, para tenaga kesehatan ini mempertaruhkan nyawa mereka dengan risiko tinggi terpapar covid-19.

(Baca juga: Duh! Sri Mulyani Pangkas Insentif Nakes hingga 50%)

"Sampai 27 Januari sudah 647 tenaga kesehatan yang wafat terpapar covid-19 dan menjadi yang tertinggi di Asia. Paling banyak juga terjadi di bulan Desember ketika jumlah kasus positif sedang tinggi seperti juga di awal tahun ini," ujarnya.

Selain itu, pengorbanan para tenaga kesehatan untuk berpisah dengan keluarga sementara waktu untuk mengurangi risiko penularan. Sementara sarana perlindungan diri mereka dalam bertugas seperti ketersediaan APD juga seringkali kurang memadai.

"Bahkan tidak sedikit tenaga medis yang harus memproteksi diri dengan perlengkapan yang dibeli dengan uang sendiri karena masih terbatasnya APD. Banyak diantara tenaga medis yang tertular ini karena APD yang tidak memadai dan harus bertukar APD," ujar Legislator asal daerah pemilihan DKI Jakarta II ini.