MK Diminta Tolak Gugatan Cagub Kalsel Denny Indrayana
Senin, 01 Februari 2021 - 17:00 WIB
loading...
Mahkamah Konstitusi (MK) diminta menolak gugatan Calon Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Denny Indrayana terhadap hasil Pilgub Kalsel 2020. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) diminta menolak gugatan Calon Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Denny Indrayana terhadap hasil Pilgub Kalsel 2020 . Pasalnya, bukti yang dimiliki Denny Indrayana dianggap tidak kuat.
Salah satu anggota Tim Kuasa Hukum Gubernur Paman Birinmu, Andi Syafrani menyatakan dalam eksepsi ditegaskan bahwa permohonan tidak sesuai ketentuan, yaitu Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020. Dengan membuat Pengantar dalam Permohonan, Denny Indrayana dianggap telah membuat penyelundupan dalil-dalil dan menghindari pembuktian. Baca juga: Denny Indrayana-Difriadi Ajukan Perbaikan Permohonan Perselisihan Hasil Pilgub Kalsel ke MK
Padahal, lanjut dia, pemohon dalam pendahuluan tersebut memuat tuduhan-tuduhan serius yang harusnya dibuktikan agar tidak jadi fitnah. “Dalam Eksepsi juga dinyatakan permohonan Denny Indrayana tidak jelas karena banyak kontradiksi baik dalam posita maupun petitumnya. Selain itu tuduhan-tuduhannya hanya membuat daftar TPS tanpa menjelaskan locus, tempus, dan modus secara jelas, serta tidak jelas juga korelasinya dengan perhitungan hasil perolehan suara pasangan calon,” ujar Andi di Jakarta, Senin (1/2/2021).
Menurut dia, tuduhan-tuduhan Pemohon hanya mengulang dari laporan-laporan yang sudah diperiksa dan diputuskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sehingga muncul kesan mengadu domba antara MK dengan Bawaslu.
“Hal yang aneh adalah adanya dalil Pemohon yang meminta perolehan suara Pemohon sendiri di Kabupaten Tapin untuk dinihilkan. Ini artinya demi berkuasa, Denny rela mengabaikan suara pendukungnya sendiri. Padahal jumlah pemilih tersebut cukup banyak, yaitu ribuan suara pemilihnya. Belum menjadi gubernur saja, suara pemilihnya sudah tidak diakui, apalagi kalau jadi penguasa,” jelas Andi.
Salah satu anggota Tim Kuasa Hukum Gubernur Paman Birinmu, Andi Syafrani menyatakan dalam eksepsi ditegaskan bahwa permohonan tidak sesuai ketentuan, yaitu Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020. Dengan membuat Pengantar dalam Permohonan, Denny Indrayana dianggap telah membuat penyelundupan dalil-dalil dan menghindari pembuktian. Baca juga: Denny Indrayana-Difriadi Ajukan Perbaikan Permohonan Perselisihan Hasil Pilgub Kalsel ke MK
Padahal, lanjut dia, pemohon dalam pendahuluan tersebut memuat tuduhan-tuduhan serius yang harusnya dibuktikan agar tidak jadi fitnah. “Dalam Eksepsi juga dinyatakan permohonan Denny Indrayana tidak jelas karena banyak kontradiksi baik dalam posita maupun petitumnya. Selain itu tuduhan-tuduhannya hanya membuat daftar TPS tanpa menjelaskan locus, tempus, dan modus secara jelas, serta tidak jelas juga korelasinya dengan perhitungan hasil perolehan suara pasangan calon,” ujar Andi di Jakarta, Senin (1/2/2021).
Menurut dia, tuduhan-tuduhan Pemohon hanya mengulang dari laporan-laporan yang sudah diperiksa dan diputuskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sehingga muncul kesan mengadu domba antara MK dengan Bawaslu.
“Hal yang aneh adalah adanya dalil Pemohon yang meminta perolehan suara Pemohon sendiri di Kabupaten Tapin untuk dinihilkan. Ini artinya demi berkuasa, Denny rela mengabaikan suara pendukungnya sendiri. Padahal jumlah pemilih tersebut cukup banyak, yaitu ribuan suara pemilihnya. Belum menjadi gubernur saja, suara pemilihnya sudah tidak diakui, apalagi kalau jadi penguasa,” jelas Andi.
Lihat Juga :
