Iuran BPJS Kesehatan Naik, Bukti Kebijakan Putus Asa dari Penguasa

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Demond J Mahesa mengkritisi kebijakan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang kembali menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

(Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Pemerintah Dinilai Tak Paham Esensi Putusan MA)

Desmond menilai, kebijakan menaikkan iuran BPJS kesehatan yang dilakukan pemerintah melanggar hukum dan mencerminkan keputusasaan penguasa dalam kondisi pandemi Corona atau Covid-19 ini.

"Pada akhirnya, kami membaca bahwa kenekatan Presiden Jokowi yang tetap menaikkan iuran BPJS melawan keputusan MA (Mahkamah Agung) merupakan suatu bentuk kebijakan penguasa yang sudah berputus asa," kata Desmond di Jakarta, Sabtu (16/5/2020).

"Karena dalam kondisi normal, seharusnya kebijakan itu tidak dilakukannya apalagi sekarang ini rakyat sedang mengalami kesusahan karena sedang dilanda pandemi virus Corona," tambahnya.

(Baca juga: Polemik BPJS Kesehatan karena Pemerintah Tak Berani Naikkan Iuran Sebelum Pemilu 2019)

Desmond mengatakan, kebijakan yang melanggar hukum itu seolah-olah juga ingin memperlihatkan bahwa presiden mempunyai kekuasaan luar biasa dimana tidak ada kekuatan yang bisa menentangnya sehingga ia bisa bertindak semau-maunya.

Tetapi lanjut Desmond, hakikatnya hal ini justru memperlihatkan sosok pemimpin yang sebenarnya. Pemimpin yang tidak bisa merasakan kesusahan yang sedang dirasakan oleh rakyat yang sekarang sedang tertimpa bencana.

"Pemimpin yang kehilangan simpati dan empatinya sehingga hilang rasa. Pemimpin yang terang terangan melanggar hukum tanpa ada rasa bersalah atau menyesali perbuatannya," tegasnya.

"Padahal yang namanya pemimpin itu seharusnya menjadi tauladan bagi rakyatnya. Perilakunya menjadi acuan alias contoh untuk ditiru oleh rakyat yang dipimpinnya. Presiden Jokowi seharusnya memberikan contoh kepada rakyatnya untuk taat dan tunduk pada konstitusi negara," sambung politikus Partai Gerindra ini.

Desmond prihatin, di tengah kondisi mendesak ini, orang-orang di sekitar penguasa sepertinya justru diam saja menyaksikan itu semua, atau bahkan mungkin ada agenda untuk menjerumuskan Presiden.

Dia bahkan menyebut sosok seperti Menko Polhukam Mahfud MD misalnya, sesungguhnya bisa menjadi konsultan hukum bagi Presiden untuk mengingat langkah-langkah presiden dalam menjalankan kebijakannya yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang ada.

"Tetapi kita tidak tahu mengapa hal itu tidak dilakukannya," ucap Desmond.

Dari sisi Presiden sendiri, lanjut Desmond, nampaknya saat ini sudah pada tahapan tingkat kejenuhan yang tinggi dalam mengelola negara. "Utang yang bertambah terus, ekonomi yang melambat, banyaknya rakyat yang terkena PHK serta pandemi virus Corona yang tidak jelas kapan berakhirnya, barangkali telah membuat Presiden lelah pikirannya," ucap Desmond.

Dalam kondisi seperti ini ucap Desmond, barangkali patut juga dipertimbangkan saran dari MS Kaban, mantan menteri ketika SBY berkuasa. Dalam konferensi pers Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia (PN MPBI) di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/20) lalu, ia menyarankan agar Presiden Jokowi meniru langkah Presiden Soeharto jika tidak sanggup mengelola negara.

"Tetapi mungkinkah itu berani dilakukannya?" sindir Desmond.