Tenaga Pengajar Layak Prioritas Vaksin Covid-19

Kemendikbud menyadari output dari PTM dengan PJJ bakal berpengaruh terhadap nilai akademis siswa. Sebab, saat bertemu saja, kata Jumeri, pemahaman siswa itu masih banyak kurang. Disebutkan, PJJ sebetulnya butuh peran aktif orang tua, keluarga, masyarakat setempat. Tapi hal sulit terwujud karena keterbatasan pihak-pihak dimaksud.

Kekhawatiran adanya penurunan kenurunan kualitas pendidikan akibat pandemi Covid-19 pernah disampaikan Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar. Sebagai solusi sementara, dia pun menginisiasi Gerakan Bangkit Belajar (GBB) untuk membantu siswa, guru, maupun wali murid yang kesulitan mengikuti proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama masa pandemi.

Apa yang disampaikan ketua umum DPP PKB ini tidak berlebihan. Mengutip kajian Bank Dunia yang dirilis 18 Juni 2020, telah terjadi penurunan kualitas Pendidikan dari para peserta didik di seluruh dunia akibat pandemi Covid-19.

Penutupan sekolah telah memicu penurunan nilai ujian rata-rata hingga 25%. Pandemi ini juga menurunkan efektivitas tahun sekolah dasar yang dicapai anak-anak dari 7,9 tahun menjadi 7,3 tahun. Akibat penutupan sekolah, banyak anak-anak kita yang gagal mempelajari berbagai materi baru dan melupakan banyak hal yang telah mereka ketahui sebelumnya.

Muhaimin juga mengutip laporan Unicef. Berdasarkan pernyataan posisi berjudul COVID-19 dan Anak-anak di Indonesia pada Mei 2020, lembaga di bawah PBB itu juga menyajikan bukti bahwa virus Corona telah secara luas mengganggu kestabilan pendapatan keluarga-keluarga Indonesia. Kondisi ini berdampak pada tiga hal penting yakni terganggunya kinerja gizi, pendidikan, dan perlindungan anak.

Vaksin Mandiri Gratis
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tidak ada komersialisasi vaksinasi Covid-19. Termasuk vaksinasi mandiri untuk karyawan perusahaan di seluruh Indonesia. Menurut Airlangga, baik vaksin dari pemerintah maupun mandiri, disediakan gratis untuk masyarakat.

“Tidak ada komersialisasi pada vaksin mandiri. Baik mandiri maupun dari pemerintah, semua gratis. Perusahaan yang akan membeli vaksin mandiri untuk karyawannya, dan itu tidak boleh potong gaji karyawan,” tegas Airlangga, kemarin.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, pelaksanaan vaksinasi mandiri masih menunggu prioritas. Saat ini, pemerintah masih pada tahap pemberian vaksin pada pihak yang masuk dalam prioritas vaksinasi, yakni vaksinasi untuk tenaga kesehatan.

Dia pun mengimbau masyarakat untuk bersedia melaporkan jika ada pelanggaran terhadap program vaksinasi Covid-19 ini. “Silakan lapor ke pihak berwenang jika diminta membayar. Siapapun masyarakatnya, vaksin Covid-19 tetap gratis,” tuturnya.

Kapan vaksinasi mandiri dimulai? Dia mengakui pemerintah juga masih belum mengetahui kapan vaksinasi mandiri dimulai. Menurutnya, saat ini Kementerian Kesehatan masih menyusun regulasi vaksinasi ini. ‘’Yang pasti, pemerintah menegaskan, merek vaksin antara program vaksin gratis pemerintah dengan vaksin mandiri harus berbeda. Namun, pemerintah masih belum memutuskan merek vaksin apa yang yang akan digunakan untuk vaksin mandiri,’’ katanya.

Sementara itu, laporan terakhbir menyebutkan sejauh ini sudah lebih 132.000 tenaga kesehatan (nakes) yang telah divaksinasi sejak pertama kali vaksinasi pada 14 Januari 2021. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi menjelaskan, para nakes yang telah divaksin itu berasal dari 13.535 fasilitas kesehatan yang ada di 92 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Sebagai informasi, total jumlah tenaga kesehatan yang akan divaksin Covid-19 di seluruh Indonesia adalah 1,4 juta orang. Pada vaksinasi tahap I, vaksinasi akan diberikan kepada 598.483 nakes. Selanjutnya pada tahap II diberikan kepada 888.282 nakes.