Mendagri Apresiasi Langkah Menkes Gunakan Data KPU untuk Program Vaksinasi
loading...
Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi langkah Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam penggunaan data KPU sebagai basis data program vaksinasi Covid-19. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi langkah Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam penggunaan data KPU sebagai basis data program vaksinasi Covid-19. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
“Pak Menkes saya memberikan hormat betul, karena beliau mengambil data mengenai penduduk yang usia 17 ke atas itu dari data KPU. Awalnya data mentahnya dari Dukcapil Kemendagri dan kemudian diverifikasi oleh KPU door to door, verifikasi faktual coklit, sehingga datanya valid,” katanya dikutip dari pers rilis Puspen Kemendagri, Senin (25/2/2021).
Terkait hal tersebut Tito meminta agar pemerintah daerah (pemda) melakukan pendataan dan inventarisasi data penerima vaksin yang akan mendapatkan skala prioritas. Hal ini sehubungan dengan jumlah dosis vaksin yang masih terbatas dan tidak memenuhi kebutuhan seluruh populasi di daerah. “Menkes sudah membuat skala prioritas, daerah pun tidak ada salah membuat skala prioritas by name by address. Dukcapil ada data,” ungkapnya.
Mantan Kapolri itu mengungkapkan daerah dapat menggunakan data Pilkada 2020 lalu untuk basis data. Sementara bagi daerah yang tidak ada pilkada serentak dapat mengambil data KPU dari hasil pemilu 2019. Dia mengatakan harapannya adalah program vaksinasi dapat berjalan sukses, aman, dan lancar, serta tertib.
“Yang tidak ada Pilkada, bisa di-cross checking data dukcapil dari provinsi, kabupaten/kota data Pemilu 2019, karena mereka juga melakukan coklit manual. Nah ini, dengan demikian bisa dibuat target by name by address, mirip seperti kita mengatur pilkada,” ujarnya.
“Pak Menkes saya memberikan hormat betul, karena beliau mengambil data mengenai penduduk yang usia 17 ke atas itu dari data KPU. Awalnya data mentahnya dari Dukcapil Kemendagri dan kemudian diverifikasi oleh KPU door to door, verifikasi faktual coklit, sehingga datanya valid,” katanya dikutip dari pers rilis Puspen Kemendagri, Senin (25/2/2021).
Terkait hal tersebut Tito meminta agar pemerintah daerah (pemda) melakukan pendataan dan inventarisasi data penerima vaksin yang akan mendapatkan skala prioritas. Hal ini sehubungan dengan jumlah dosis vaksin yang masih terbatas dan tidak memenuhi kebutuhan seluruh populasi di daerah. “Menkes sudah membuat skala prioritas, daerah pun tidak ada salah membuat skala prioritas by name by address. Dukcapil ada data,” ungkapnya.
Baca Juga :
Rekor! Sehari 10.678 Pasien Sembuh dari Covid-19
Mantan Kapolri itu mengungkapkan daerah dapat menggunakan data Pilkada 2020 lalu untuk basis data. Sementara bagi daerah yang tidak ada pilkada serentak dapat mengambil data KPU dari hasil pemilu 2019. Dia mengatakan harapannya adalah program vaksinasi dapat berjalan sukses, aman, dan lancar, serta tertib.
“Yang tidak ada Pilkada, bisa di-cross checking data dukcapil dari provinsi, kabupaten/kota data Pemilu 2019, karena mereka juga melakukan coklit manual. Nah ini, dengan demikian bisa dibuat target by name by address, mirip seperti kita mengatur pilkada,” ujarnya.
(cip)
Lihat Juga :
