APBN dan Keberlanjutan PEN
loading...
Lutfiana Nadzroh (Foto: Istimewa)
A
A
A
Lutfiana Nadzroh
Pemerhati Kebijakan Publik dan ASN pada Kementerian Keuangan
LANGKAH cepat dan luar biasa pemerintah untuk menghadapi pandemi korona (Covid-19) melalui instrumen APBN dan kebijakan fiskal extra-ordinary pada 2020 terbukti mampu menjaga ekonomi tidak mengalami kontraksi yang terlalu dalam. Kebijakan fiskal yang diimplementasikan pemerintah bergerak cepat dan dinamis merespons situasi pandemi. APBN 2020 sebagai instrumen countercyclical telah berperan optimal untuk mengatasi dampak Covid-19 pada masyarakat dan ekonomi akan terus diakselerasi.
Tahun 2020 ditutup dengan optimistis seiring dengan perkembangan vaksin yang memberikan harapan di tengah lonjakan kasus yang masih memerlukan penanganan serius. Momentum perbaikan ekonomi yang sedang berjalan perlu dijaga dan dilanjutkan pada 2021 dengan tetap fokus pada upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga kredibilitas pengelolaan APBN dan kepercayaan masyarakat.
Kinerja ekonomi pada tahun ini juga diperkirakan akan membaik karena ditopang vaksinasi, upaya penanganan pandemi, kebijakan pemulihan, dan agenda reformasi. Di tengah membaiknya perekonomian, pemerintah akan terus menyempurnakan desain kebijakan makro fiskal untuk mempercepat penyelesaian pandemi dan memperkuat struktur ekonomi.
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 menjadi andalan pemerintah sebagai bagian dari upaya menyelamatkan jiwa dan perekonomian dari dampak pandemi. Melalui payung hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi UU No 2 Tahun 2020, pemerintah mengalokasikan biaya penanganan dampak Covid-19 melalui program PEN sebesar Rp695,2 triliun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi sementara program PEN mencapai Rp579,78 triliun atau sebesar 83,4% dari pagu per 31 Desember 2020.
Program PEN yang diluncurkan sangat nyata memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha serta menjaga ekonomi tetap berjalan dan perlahan membaik di masa pandemi. Kinerja PEN 2020 terbukti mampu menjadi motor penggerak perekonomian. APBN 2021 akan terus mendukung keberlanjutan program PEN, terutama untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemda, dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pembiayaan korporasi dan insentif usaha. Pada tahun ini anggaran PEN diproyeksikan mencapai Rp403,9 triliun dan bersifat dinamis seiring dengan ketidakpastian Covid-19 yang masih tinggi. Program PEN 2021 diperlukan untuk terus memberikan daya dukung pada perekonomian baik di sisi demand maupun supply.
Keberlanjutan Program PEN
Kebijakan strategis Program PEN dalam APBN 2021 masih akan terus berlanjut dan diarahkan untuk enam kluster. Pertama, penanganan kesehatan yang diarahkan antara lain untuk program vaksinasi Covid-19, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan, serta bantuan iuran BPJS untuk pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP). Kedua, perlindungan sosial kepada masyarakat menengah ke bawah melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, serta Bantuan Sosial Tunai. Ketiga, sektoral K/L dan pemda yang ditujukan untuk mendukung sektor pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, padat karya K/L, pengembangan kawasan industri, dan pinjaman ke daerah serta antisipasi pemulihan ekonomi.
Keempat, dukungan pada UMKM melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan investasi kepada UMKM, penjaminan loss limit, penempatan dana di perbankan, serta antisipasi pemulihan ekonomi. Kelima, dukungan untuk pembiayaan korporasi yang diperuntukkan pada lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan dan penjaminan backstop loss limit. Keenam, pemberian insentif usaha melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor dan pengembalian pendahuluan PPN.
Program PEN merupakan sebuah kebijakan yang sangat penting dalam rangka memberi support luar biasa untuk penyelesaian pandemi serta stimulasi ekonomi. PEN telah menjadi bantalan yang sangat penting khususnya bagi kelompok masyarakat yang paling rentan. Komitmen melanjutkan program PEN dalam APBN 2021 ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya penanganan pandemi dan akselerasi percepatan pemulihan ekonomi. Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan desain kebijakan, monitoring dan evaluasi secara berkala dan intensif serta melakukan langkah percepatan dan mengatasi berbagai kendala operasional dalam penyaluran anggaran PEN (debottlenecking).
Hal ini bertujuan agar program PEN 2021 nantinya dapat betul-betul terlaksana dengan efektif, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga memastikan akan terus menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan penyaluran dana PEN untuk mendorong perekonomian segera pulih dan bangkit dari pandemi.
Kebijakan Fiskal 2021: Akselerator Pemulihan
Tak dapat dimungkiri, peran kebijakan fiskal di masa pandemi menjadi sangat vital dan strategis. Kebijakan fiskal memberi dukungan luar biasa untuk menahan guncangan ekonomi yang kuat akibat pandemi. Kebijakan fiskal pada 2021 diarahkan tetap ekspansif tetapi konsolidatif dengan besaran defisit di angka 5,7% dari PDB dan akan diturunkan secara bertahap kembali di bawah 3% pada 2023.
APBN 2021 didesain terutama untuk meningkatkan efektivitas penanganan Covid-19 dan akselerasi pemulihan ekonomi serta momentum penguatan reformasi. Namun kita juga harus menyadari bahwa perkembangan pandemi membuat kondisi ekonomi dapat berubah dengan sangat cepat. Oleh karena itu APBN juga harus tetap fleksibel dan responsif terhadap dinamika ekonomi dan pandemi. Komitmen pemerintah menyediakan vaksin gratis bagi seluruh warga memberi secercah harapan penyelesaian pandemi dan optimisme perbaikan ekonomi. APBN 2021 akan terus mendukung penanganan Covid-19, termasuk pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional. Pemerintah memastikan bahwa upaya pemulihan ekonomi, perlindungan sosial terhadap masyarakat dan dunia usaha akan terus berjalan dengan dukungan APBN serta instrumen kebijakan moneter dan sektor keuangan.
Selain melanjutkan program PEN dalam APBN 2021, pemerintah juga memahami bahwa reformasi yang konsisten baik di sisi fiskal dan struktural akan menjadi modal yang sangat baik untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Pemerintah akan selalu memberi prioritas untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui belanja pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Di sisi reformasi struktural, Omnibus Law/Cipta Kerja menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dalam negeri yang selama ini cukup menjadi hambatan. Omnibus Law antara lain bertujuan untuk deregulasi dan penyederhanaan perizinan, memangkas birokrasi, serta mendukung penciptaan lapangan kerja maupun UMKM. Bersama dengan reformasi fiskal berkelanjutan, implementasi dari Omnibus Law ini akan menjadi kunci mendorong pemulihan yang lebih cepat serta tangga menuju cita-cita menjadi negara maju. Pada tahun ini pemerintah juga menginisiasi pembentukan sovereign wealth fund (SWF) bernama Indonesia Investment Authority (INA) yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan baru yang tidak berbasis pinjaman, tetapi dalam bentuk penyertaan modal atau ekuitas. SWF akan melengkapi seluruh instrumen kebijakan yang ada sehingga perekonomian nasional diharapkan bisa pulih secara sehat, sustainable, berkelanjutan.
Covid-19 masih menjadi tantangan bagi Indonesia. Keberhasilan pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis pada 2020 secara efektif, tepat, dan cepat dapat menjadi bekal untuk penanganan Covid-19 secara jauh lebih baik, lebih efektif. Dengan demikian pemulihan ekonomi tahun 2021 bisa terus diakselerasi. APBN akan menjadi instrumen yang penting di dalam mendorong dan membantu seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha untuk bisa kembali bangkit dan pulih. Indonesia masih harus terus berjuang melawan pandemi.
Optimisme, kontribusi, dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) akan menjadi modal penting penyelesaian pandemi dan perbaikan ekonomi ke depan.
Pemerhati Kebijakan Publik dan ASN pada Kementerian Keuangan
LANGKAH cepat dan luar biasa pemerintah untuk menghadapi pandemi korona (Covid-19) melalui instrumen APBN dan kebijakan fiskal extra-ordinary pada 2020 terbukti mampu menjaga ekonomi tidak mengalami kontraksi yang terlalu dalam. Kebijakan fiskal yang diimplementasikan pemerintah bergerak cepat dan dinamis merespons situasi pandemi. APBN 2020 sebagai instrumen countercyclical telah berperan optimal untuk mengatasi dampak Covid-19 pada masyarakat dan ekonomi akan terus diakselerasi.
Tahun 2020 ditutup dengan optimistis seiring dengan perkembangan vaksin yang memberikan harapan di tengah lonjakan kasus yang masih memerlukan penanganan serius. Momentum perbaikan ekonomi yang sedang berjalan perlu dijaga dan dilanjutkan pada 2021 dengan tetap fokus pada upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga kredibilitas pengelolaan APBN dan kepercayaan masyarakat.
Kinerja ekonomi pada tahun ini juga diperkirakan akan membaik karena ditopang vaksinasi, upaya penanganan pandemi, kebijakan pemulihan, dan agenda reformasi. Di tengah membaiknya perekonomian, pemerintah akan terus menyempurnakan desain kebijakan makro fiskal untuk mempercepat penyelesaian pandemi dan memperkuat struktur ekonomi.
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 menjadi andalan pemerintah sebagai bagian dari upaya menyelamatkan jiwa dan perekonomian dari dampak pandemi. Melalui payung hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi UU No 2 Tahun 2020, pemerintah mengalokasikan biaya penanganan dampak Covid-19 melalui program PEN sebesar Rp695,2 triliun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi sementara program PEN mencapai Rp579,78 triliun atau sebesar 83,4% dari pagu per 31 Desember 2020.
Program PEN yang diluncurkan sangat nyata memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha serta menjaga ekonomi tetap berjalan dan perlahan membaik di masa pandemi. Kinerja PEN 2020 terbukti mampu menjadi motor penggerak perekonomian. APBN 2021 akan terus mendukung keberlanjutan program PEN, terutama untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemda, dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pembiayaan korporasi dan insentif usaha. Pada tahun ini anggaran PEN diproyeksikan mencapai Rp403,9 triliun dan bersifat dinamis seiring dengan ketidakpastian Covid-19 yang masih tinggi. Program PEN 2021 diperlukan untuk terus memberikan daya dukung pada perekonomian baik di sisi demand maupun supply.
Keberlanjutan Program PEN
Kebijakan strategis Program PEN dalam APBN 2021 masih akan terus berlanjut dan diarahkan untuk enam kluster. Pertama, penanganan kesehatan yang diarahkan antara lain untuk program vaksinasi Covid-19, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan, serta bantuan iuran BPJS untuk pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP). Kedua, perlindungan sosial kepada masyarakat menengah ke bawah melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, serta Bantuan Sosial Tunai. Ketiga, sektoral K/L dan pemda yang ditujukan untuk mendukung sektor pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, padat karya K/L, pengembangan kawasan industri, dan pinjaman ke daerah serta antisipasi pemulihan ekonomi.
Keempat, dukungan pada UMKM melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan investasi kepada UMKM, penjaminan loss limit, penempatan dana di perbankan, serta antisipasi pemulihan ekonomi. Kelima, dukungan untuk pembiayaan korporasi yang diperuntukkan pada lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan dan penjaminan backstop loss limit. Keenam, pemberian insentif usaha melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor dan pengembalian pendahuluan PPN.
Program PEN merupakan sebuah kebijakan yang sangat penting dalam rangka memberi support luar biasa untuk penyelesaian pandemi serta stimulasi ekonomi. PEN telah menjadi bantalan yang sangat penting khususnya bagi kelompok masyarakat yang paling rentan. Komitmen melanjutkan program PEN dalam APBN 2021 ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya penanganan pandemi dan akselerasi percepatan pemulihan ekonomi. Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan desain kebijakan, monitoring dan evaluasi secara berkala dan intensif serta melakukan langkah percepatan dan mengatasi berbagai kendala operasional dalam penyaluran anggaran PEN (debottlenecking).
Hal ini bertujuan agar program PEN 2021 nantinya dapat betul-betul terlaksana dengan efektif, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga memastikan akan terus menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan penyaluran dana PEN untuk mendorong perekonomian segera pulih dan bangkit dari pandemi.
Kebijakan Fiskal 2021: Akselerator Pemulihan
Tak dapat dimungkiri, peran kebijakan fiskal di masa pandemi menjadi sangat vital dan strategis. Kebijakan fiskal memberi dukungan luar biasa untuk menahan guncangan ekonomi yang kuat akibat pandemi. Kebijakan fiskal pada 2021 diarahkan tetap ekspansif tetapi konsolidatif dengan besaran defisit di angka 5,7% dari PDB dan akan diturunkan secara bertahap kembali di bawah 3% pada 2023.
APBN 2021 didesain terutama untuk meningkatkan efektivitas penanganan Covid-19 dan akselerasi pemulihan ekonomi serta momentum penguatan reformasi. Namun kita juga harus menyadari bahwa perkembangan pandemi membuat kondisi ekonomi dapat berubah dengan sangat cepat. Oleh karena itu APBN juga harus tetap fleksibel dan responsif terhadap dinamika ekonomi dan pandemi. Komitmen pemerintah menyediakan vaksin gratis bagi seluruh warga memberi secercah harapan penyelesaian pandemi dan optimisme perbaikan ekonomi. APBN 2021 akan terus mendukung penanganan Covid-19, termasuk pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional. Pemerintah memastikan bahwa upaya pemulihan ekonomi, perlindungan sosial terhadap masyarakat dan dunia usaha akan terus berjalan dengan dukungan APBN serta instrumen kebijakan moneter dan sektor keuangan.
Selain melanjutkan program PEN dalam APBN 2021, pemerintah juga memahami bahwa reformasi yang konsisten baik di sisi fiskal dan struktural akan menjadi modal yang sangat baik untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Pemerintah akan selalu memberi prioritas untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui belanja pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Di sisi reformasi struktural, Omnibus Law/Cipta Kerja menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dalam negeri yang selama ini cukup menjadi hambatan. Omnibus Law antara lain bertujuan untuk deregulasi dan penyederhanaan perizinan, memangkas birokrasi, serta mendukung penciptaan lapangan kerja maupun UMKM. Bersama dengan reformasi fiskal berkelanjutan, implementasi dari Omnibus Law ini akan menjadi kunci mendorong pemulihan yang lebih cepat serta tangga menuju cita-cita menjadi negara maju. Pada tahun ini pemerintah juga menginisiasi pembentukan sovereign wealth fund (SWF) bernama Indonesia Investment Authority (INA) yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan baru yang tidak berbasis pinjaman, tetapi dalam bentuk penyertaan modal atau ekuitas. SWF akan melengkapi seluruh instrumen kebijakan yang ada sehingga perekonomian nasional diharapkan bisa pulih secara sehat, sustainable, berkelanjutan.
Covid-19 masih menjadi tantangan bagi Indonesia. Keberhasilan pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis pada 2020 secara efektif, tepat, dan cepat dapat menjadi bekal untuk penanganan Covid-19 secara jauh lebih baik, lebih efektif. Dengan demikian pemulihan ekonomi tahun 2021 bisa terus diakselerasi. APBN akan menjadi instrumen yang penting di dalam mendorong dan membantu seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha untuk bisa kembali bangkit dan pulih. Indonesia masih harus terus berjuang melawan pandemi.
Optimisme, kontribusi, dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) akan menjadi modal penting penyelesaian pandemi dan perbaikan ekonomi ke depan.
(bmm)
Explore More