APBN dan Keberlanjutan PEN

Kebijakan Fiskal 2021: Akselerator Pemulihan
Tak dapat dimungkiri, peran kebijakan fiskal di masa pandemi menjadi sangat vital dan strategis. Kebijakan fiskal memberi dukungan luar biasa untuk menahan guncangan ekonomi yang kuat akibat pandemi. Kebijakan fiskal pada 2021 diarahkan tetap ekspansif tetapi konsolidatif dengan besaran defisit di angka 5,7% dari PDB dan akan diturunkan secara bertahap kembali di bawah 3% pada 2023.

APBN 2021 didesain terutama untuk meningkatkan efektivitas penanganan Covid-19 dan akselerasi pemulihan ekonomi serta momentum penguatan reformasi. Namun kita juga harus menyadari bahwa perkembangan pandemi membuat kondisi ekonomi dapat berubah dengan sangat cepat. Oleh karena itu APBN juga harus tetap fleksibel dan responsif terhadap dinamika ekonomi dan pandemi. Komitmen pemerintah menyediakan vaksin gratis bagi seluruh warga memberi secercah harapan penyelesaian pandemi dan optimisme perbaikan ekonomi. APBN 2021 akan terus mendukung penanganan Covid-19, termasuk pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional. Pemerintah memastikan bahwa upaya pemulihan ekonomi, perlindungan sosial terhadap masyarakat dan dunia usaha akan terus berjalan dengan dukungan APBN serta instrumen kebijakan moneter dan sektor keuangan.

Selain melanjutkan program PEN dalam APBN 2021, pemerintah juga memahami bahwa reformasi yang konsisten baik di sisi fiskal dan struktural akan menjadi modal yang sangat baik untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Pemerintah akan selalu memberi prioritas untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui belanja pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Di sisi reformasi struktural, Omnibus Law/Cipta Kerja menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dalam negeri yang selama ini cukup menjadi hambatan. Omnibus Law antara lain bertujuan untuk deregulasi dan penyederhanaan perizinan, memangkas birokrasi, serta mendukung penciptaan lapangan kerja maupun UMKM. Bersama dengan reformasi fiskal berkelanjutan, implementasi dari Omnibus Law ini akan menjadi kunci mendorong pemulihan yang lebih cepat serta tangga menuju cita-cita menjadi negara maju. Pada tahun ini pemerintah juga menginisiasi pembentukan sovereign wealth fund (SWF) bernama Indonesia Investment Authority (INA) yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan baru yang tidak berbasis pinjaman, tetapi dalam bentuk penyertaan modal atau ekuitas. SWF akan melengkapi seluruh instrumen kebijakan yang ada sehingga perekonomian nasional diharapkan bisa pulih secara sehat, sustainable, berkelanjutan.

Covid-19 masih menjadi tantangan bagi Indonesia. Keberhasilan pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis pada 2020 secara efektif, tepat, dan cepat dapat menjadi bekal untuk penanganan Covid-19 secara jauh lebih baik, lebih efektif. Dengan demikian pemulihan ekonomi tahun 2021 bisa terus diakselerasi. APBN akan menjadi instrumen yang penting di dalam mendorong dan membantu seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha untuk bisa kembali bangkit dan pulih. Indonesia masih harus terus berjuang melawan pandemi.

Optimisme, kontribusi, dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) akan menjadi modal penting penyelesaian pandemi dan perbaikan ekonomi ke depan.