Bongkar Perlakuan Buruk terhadap Jumhur, Pengacara Minta Hakim Tegur Polisi-Jaksa
loading...
Pengacara Jumhur Hidayat meminta hakim menegur polisi dan jaksa karena tidak memenuhi hak-hak kliennya sebagai tersangka maupun terdakwa. Foto: SINDOnews/Ari Sandita Murti
A
A
A
DEPOK - Tim pengacara Jumhur Hidayat memprotes perilaku polisi dan jaksa terhadap klien mereka. Sebagai tersangka, pengacara menilai Jumhur tidak memperoleh hak-haknya sejak masa penyidikan hingga penuntutan. Jumhur bahkan tak mendapatkan berkas perkara, surat dakwaan. Karena itu, pengacara meminta hakim menegur polisi dan jaksa.
Baca Juga: Dikenal Sederhana, Segini Kekayaan Joe Biden
"Kami baru mendapat surat dakwaan itu hari ini (setelah sidang) dan berkas perkara sampai sekarang kami belum dapatkan sama sekali, yang mana ini mencederai aturan hukum KUHAP," ujar Oky Wiratama dari LBH Jakarta pada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , Kamis (21/1/2021).
(Baca:Pengacara Sebut Cuitan Jumhur Hidayat Tak Berkaitan dengan Keonaran Demo UU Cipta Kerja)
Sesuai KUHAP, kata Okky, saat jaksa melimpahkan berkas kasusnya itu ke pengadilan, dakwaan dan berkas perkara juga diberikan kepada Jumhur serta pengacara. Akibatnya pengacara pun terhambat mempelajari materi dakwaan untuk menyusun argumen dan pembelaan untuk Jumhur.
"Faktanya sampai sekarang belum dapat berkas perkara, bagaimana kami bisa membela klien kami kalau belum mendapatkan berkas perkara," tuturnya.
Baca Juga: Tim DVI Sudah Periksa 324 Kantong Berisi Bagian Tubuh Korban Sriwijaya Air
Muhammad Isnur dari YLBHI menilai memang terjadi pelanggaran prosedur secara KUHAP dalam proses hukum Jumhur. Contohnya, tim pengacara dihalang-halangi polisi dan jaksa untuk bertemu.
"Kami dapat laporan, pendamping sebelum kami pun sampai berbulan-bulan itu tidak bisa bertemu tersangka, ini jelas melanggar Pasal 69 dan 70 KUHAP. Lalu, kami berupaya bertemu (Jumhur) di rutan pun dihalang halangi sehingga kami mendesak hakim memperingatkan Jaksa dan Polisi untuk memberikan akses bertemu kapanpun," jelasnya.
(Baca:Jumhur Hidayat Nyatakan Menolak Dakwaan Sebar Hoaks)
Dia berharap, melalui hakim tim pengacara tak lagi dihalang-halangi untuk bertemu Jumhur guna komunikasi dan koordinasi terkait kasus dan persidangan yang dijalaninya itu. Begitu juga dengan fasilitas pendukung untuk Jumhur, tampak tak sesuai standar sidang elektronik lantaran ruangan Jumhur saat zoom itu tak dipantau seluruhnya.
"Ini tak memenuhi sidang elektronik, harusnya terdakwa dipantau seluruh ruangannya, kita tak bisa memastikan Jumhur bicara bebas di sana, apakah disampingnya ada siapa, bagaimana keadaannya kita tak bisa memastikan," katanya.
Baca Juga: Jadi Superspreader, Pria China Tularkan COVID-19 ke 102 Orang!
Maka itu, dia pun meminta pada hakim Jumhur dihadirkan ke persidangan. Apalagi hakim, jaksa, dan pengacara pun semuanya hadir di persidangan. Dengan begitu, pengacara pun bisa langsung berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Jumhur saat ada yang harus dikomunikasikan terkait sidang.
"Kenapa terdakwa subjek utama dari persidangan malah tak hadir di ruang sidang, ini menjadi aneh. Akhirnya karena dia tak hadir, banyak prosedur yang bisa dikomunikasikan langsung, jadi tak bisa," katanya.
--
Baca Juga: Dikenal Sederhana, Segini Kekayaan Joe Biden
"Kami baru mendapat surat dakwaan itu hari ini (setelah sidang) dan berkas perkara sampai sekarang kami belum dapatkan sama sekali, yang mana ini mencederai aturan hukum KUHAP," ujar Oky Wiratama dari LBH Jakarta pada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , Kamis (21/1/2021).
(Baca:Pengacara Sebut Cuitan Jumhur Hidayat Tak Berkaitan dengan Keonaran Demo UU Cipta Kerja)
Sesuai KUHAP, kata Okky, saat jaksa melimpahkan berkas kasusnya itu ke pengadilan, dakwaan dan berkas perkara juga diberikan kepada Jumhur serta pengacara. Akibatnya pengacara pun terhambat mempelajari materi dakwaan untuk menyusun argumen dan pembelaan untuk Jumhur.
"Faktanya sampai sekarang belum dapat berkas perkara, bagaimana kami bisa membela klien kami kalau belum mendapatkan berkas perkara," tuturnya.
Baca Juga: Tim DVI Sudah Periksa 324 Kantong Berisi Bagian Tubuh Korban Sriwijaya Air
Muhammad Isnur dari YLBHI menilai memang terjadi pelanggaran prosedur secara KUHAP dalam proses hukum Jumhur. Contohnya, tim pengacara dihalang-halangi polisi dan jaksa untuk bertemu.
"Kami dapat laporan, pendamping sebelum kami pun sampai berbulan-bulan itu tidak bisa bertemu tersangka, ini jelas melanggar Pasal 69 dan 70 KUHAP. Lalu, kami berupaya bertemu (Jumhur) di rutan pun dihalang halangi sehingga kami mendesak hakim memperingatkan Jaksa dan Polisi untuk memberikan akses bertemu kapanpun," jelasnya.
(Baca:Jumhur Hidayat Nyatakan Menolak Dakwaan Sebar Hoaks)
Dia berharap, melalui hakim tim pengacara tak lagi dihalang-halangi untuk bertemu Jumhur guna komunikasi dan koordinasi terkait kasus dan persidangan yang dijalaninya itu. Begitu juga dengan fasilitas pendukung untuk Jumhur, tampak tak sesuai standar sidang elektronik lantaran ruangan Jumhur saat zoom itu tak dipantau seluruhnya.
"Ini tak memenuhi sidang elektronik, harusnya terdakwa dipantau seluruh ruangannya, kita tak bisa memastikan Jumhur bicara bebas di sana, apakah disampingnya ada siapa, bagaimana keadaannya kita tak bisa memastikan," katanya.
Baca Juga: Jadi Superspreader, Pria China Tularkan COVID-19 ke 102 Orang!
Maka itu, dia pun meminta pada hakim Jumhur dihadirkan ke persidangan. Apalagi hakim, jaksa, dan pengacara pun semuanya hadir di persidangan. Dengan begitu, pengacara pun bisa langsung berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Jumhur saat ada yang harus dikomunikasikan terkait sidang.
"Kenapa terdakwa subjek utama dari persidangan malah tak hadir di ruang sidang, ini menjadi aneh. Akhirnya karena dia tak hadir, banyak prosedur yang bisa dikomunikasikan langsung, jadi tak bisa," katanya.
--
(muh)
Explore More