Dukung Kementerian BUMN, Komisi VI DPR Ingatkan Sosialisasi Vaksinasi

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR mendukung kinerja dan pencapaian Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat tanggung jawab besar untuk pengadaan vaksin Covid-19 dalam program vaksinasi nasional.

Ketersediaan vaksin yang dipesan pemerintah Indonesia dari berbagai pengembang vaksin ternama di dunia, kesiapan kapasitas PT Bio Farma untuk memproduksi 250 juta vaksin pertahun, serta rencana distribusi vaksin terintegrasi ke seluruh Tanah Air dinilai para anggota dewan sebagai indikator pemerintah solid dan siap untuk memerangi pandemi Covid-19.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN, Erick Thohir dan juga Direktur PT Bio Farma, Honesti Basyir yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 20 Januari 2021.

Selain membahas pengadaan total 329 juta dosis vaksin Covid-19 yang dibutuhkan untuk memvaksin 70% penduduk Indonesia agar terbentuk herd immunity, Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VI, Faisol Reza ini juga menyinggung kinerja Kementerian dalam meningkatkan performa perusahaan-perusahaan BUMN sepanjang 2020.

"Hari ini kami mendengar penjelasan lengkap program vaksinasi nasional. Baik dari Menteri BUMN dan juga Direktur PT Bio Farma. Karena soal vaksin ini identik dengan Menteri Erick Thohir, maka Komisi VI memberikan dukungan politik yang kuat kepada Menteri BUMN untuk terus menjalankan agenda dan program vaksinasi nasional, mulai dari pengadaan, lalu produksi di Bio Farma yang merupakan BUMN, serta distribusi, hingga penyimpanan," tutur Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima.

Hal sama diungkapkan Andre Rosadie. Politikus Gerindra ini mengapresiasi kerja keras yang dilakukan Menteri BUMN dalam membuka kerja sama dengan berbagai pengembang vaksin dan dunia internasional demi ketersediaan vaksin bagi Indonesia.

“Saya hargai dan percaya atas usaha keras pemerintah untuk menyelamatkan Indonesia melalui pandemi. Hanya saja, selain fokus pada usaha vaksinasi nasional, Menteri BUMN dan Bio Farma juga harus gencarkan sosialisasi agar segala informasi hoaks tentang vaksin bisa dilawan. Itu tantangan program ini," tuturnya.

Dukungan serupa juga disampaikan anggota Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Jaffar yang meminta penerima vaksin diperluas untuk bisa diberikan kepada para pelajar, terutama yang berada di pesantren, jemaah haji, dan lingkungan beresiko tinggi.

Nevi Zuariana anggota Dewan dari PKS meminta agar program vaksin mandiri yang dikomersialisasikan baru dijalankan setelah program vaksin gratis berjalan lancar dan tuntas.

Apresiasi terhadap kinerja Kementerian BUMN juga ditujukan kepada penyerapan anggaran tahun 2020 yang mencapai Rp260,1 miliar, atau 97,74% dari seluruh alokasi anggaran sebesar Rp 266 miliar.

"Hal ini positif karena Kementerian mencapai realisasi di atas 90 persen untuk tiga kelompok, belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang," kata anggota Fraksi PDIP Deddi Sitorus.Baca juga: Airlangga Bongkar Sasaran Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama, Lansia Capai 21,5 Juta