Deforestasi Disebut Penyebab Banjir Kalsel, Moeldoko: Presiden Jokowi Tak Obral Izin
loading...
Kepala KSP Moeldoko mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi tidak mengobral izin pemanfaatan hutan untuk perkebunan. Foto/sindonews
A
A
A
JAKARTA - Banjir Kalimantan Selatan disebut-sebut akibat deforestasi untuk pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Namun menurut Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko bahwa izin yang dikeluarkan oleh pemerintah jumlahnya sangat kecil.
“Ya saya pikir jamannya pak Jokowi itu, mungkin kita lihat lah. Tidak mengeluarkan izin-izin baru. Jadi mungkin perlu kita lihat lebih dalam seberapa banyak sih, izin-izin yang sudah diberikan dalam kepemimpinan beliau? Menurut saya bisa dikatakan sangat kecil,”katanya di Bina Graha, Rabu (20/1/2021).
(Baca: Raksasa Sawit Disebut Dukung Praktik Deforestasi lewat RUU Cipta Kerja)
Moeldoko mengaku tidak tahu persis berapa jumlah izin pertambangan maupun perkebunan sawit yang dikeluarkan. Namun menurutnya Presiden Jokowi tidak obral izin.
“Saya nggak tahu persis ya. Saya akan cari ya. Namun intinya bahwa selama pemerintahan Presiden Jokowi tidak obral dengan izin-izin. Poinnya di situ. Seberapa atau ada atau tidak, akan kita dalami. Jadi tidak ada obral, nggak,” ungkapnya.
(Baca: Jokowi Minta Perbaikan Jembatan Rusak Akibat Banjir Kalsel dalam Waktu 4 Hari)
Lebih lanjut Mantan Panglima TNI ini mengungkapkan bahwa dalam hal penanggulangan bencana secara umum telah melakukan langkah-langkah mitigasi yang . Hal ini karena kondisi Indonesia yang rawan terjadi bencana
“Pemerintah telah menyiapkan perangkatnya, instrumennya berupa soft instrumen atau ketersiapan dari suprastrukturnya. Karena ada BNPB, ada BASARNAS dan seterusnya. Itu semuanya diperkuat sampai dengan daerah,” pungkasnya. Dita angga
“Ya saya pikir jamannya pak Jokowi itu, mungkin kita lihat lah. Tidak mengeluarkan izin-izin baru. Jadi mungkin perlu kita lihat lebih dalam seberapa banyak sih, izin-izin yang sudah diberikan dalam kepemimpinan beliau? Menurut saya bisa dikatakan sangat kecil,”katanya di Bina Graha, Rabu (20/1/2021).
(Baca: Raksasa Sawit Disebut Dukung Praktik Deforestasi lewat RUU Cipta Kerja)
Moeldoko mengaku tidak tahu persis berapa jumlah izin pertambangan maupun perkebunan sawit yang dikeluarkan. Namun menurutnya Presiden Jokowi tidak obral izin.
“Saya nggak tahu persis ya. Saya akan cari ya. Namun intinya bahwa selama pemerintahan Presiden Jokowi tidak obral dengan izin-izin. Poinnya di situ. Seberapa atau ada atau tidak, akan kita dalami. Jadi tidak ada obral, nggak,” ungkapnya.
(Baca: Jokowi Minta Perbaikan Jembatan Rusak Akibat Banjir Kalsel dalam Waktu 4 Hari)
Lebih lanjut Mantan Panglima TNI ini mengungkapkan bahwa dalam hal penanggulangan bencana secara umum telah melakukan langkah-langkah mitigasi yang . Hal ini karena kondisi Indonesia yang rawan terjadi bencana
“Pemerintah telah menyiapkan perangkatnya, instrumennya berupa soft instrumen atau ketersiapan dari suprastrukturnya. Karena ada BNPB, ada BASARNAS dan seterusnya. Itu semuanya diperkuat sampai dengan daerah,” pungkasnya. Dita angga
(muh)
Explore More