Revisi UU ASN, DPR Usulkan Penangkatan Honorer hingga Pembubaran KASN
Senin, 18 Januari 2021 - 14:47 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi II DPR, Syamsurizal mengatakan Komisi II DPR mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Komisi II DPR mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( RUU ASN ). Dalam draf revisi tersebut, DPR menjelaskan beberapa usulan di hadapan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan perwakilan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
"Secara sosiologis dan yuridis, ternyata memiliki banyak persoalan yang justru menjauhkan dari tujuan hukum itu sendiri. UU ASN ternyata tidak berpihak kepada cita-cita nasional yanf tertuang di dala. pembukaan UUD 1945 yang menjadi tujuan dari negara hukum itu sendiri," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal dalam Rapat Kerja (Raker) tentang penjelasan RUU ASN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/1/2021). Baca juga: Miris! Jadi Guru Honorer Puluhan Tahun, Tapi Ini yang Didapat?
Syamsurizal memaparkan UU ASN telah melakukan perubahan mendasar dalam aturan tentang pegawai ASN yang selanjutnya disebut pegawai ASN. Beberapa perubahan tersebut antara lain, pertama, pembagian menajemen kepegawaian ASN, UU ASN tidak hanya mengenal pegawai pemerintah sebagai pegawai tetap yaitu PNS, akan tetapi juga mulai memperkenalkan sebuah sistem kepegawaian baru berdasarkan perjanjian waktu kerja tertentu atau kontrak yaitu P3K. Namun demikian, UU ASN sama sekali tidak menjelaskan alasan dan kriteria mengenai pembagian manajemen kepegawaian yang menjadi manajemen PNS dan P3K.
Dia melanjutkan seharusnya terdapat pembedaan bedasarkan sifat dan jenis pekerjaan jika dikatikan dengan Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di mana, menyatakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap atau bersifat sementara. Sifat sementara tersebut diperjelas dengan adanya batas waktu bagi pegawai kontrak dalam Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.
Dalam hal ini mengatur perjanjian kerja waktu terntu yg didasrkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh dipepanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Sehingga maksimal kontrak hanya 3 tahun.
"Bisa saja orang dengan status P3K nantinya menjadi pegawai kontrak, namun untuk pekerjaan yang sebenarnya bersifat tetap karena sama saja dapat diterapkan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap atau tidak sementara maka yang menentukan apakah seorang akan menjadi pegawai PNS atau P3K tergantung kepada peruntungan mereka, jika bernasib baik dia dapat menjadi PNS jika tidak akan menjadi P3K, tentu saja hal demikian bukan sistem yang baik," paparnya.
"Secara sosiologis dan yuridis, ternyata memiliki banyak persoalan yang justru menjauhkan dari tujuan hukum itu sendiri. UU ASN ternyata tidak berpihak kepada cita-cita nasional yanf tertuang di dala. pembukaan UUD 1945 yang menjadi tujuan dari negara hukum itu sendiri," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal dalam Rapat Kerja (Raker) tentang penjelasan RUU ASN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/1/2021). Baca juga: Miris! Jadi Guru Honorer Puluhan Tahun, Tapi Ini yang Didapat?
Syamsurizal memaparkan UU ASN telah melakukan perubahan mendasar dalam aturan tentang pegawai ASN yang selanjutnya disebut pegawai ASN. Beberapa perubahan tersebut antara lain, pertama, pembagian menajemen kepegawaian ASN, UU ASN tidak hanya mengenal pegawai pemerintah sebagai pegawai tetap yaitu PNS, akan tetapi juga mulai memperkenalkan sebuah sistem kepegawaian baru berdasarkan perjanjian waktu kerja tertentu atau kontrak yaitu P3K. Namun demikian, UU ASN sama sekali tidak menjelaskan alasan dan kriteria mengenai pembagian manajemen kepegawaian yang menjadi manajemen PNS dan P3K.
Dia melanjutkan seharusnya terdapat pembedaan bedasarkan sifat dan jenis pekerjaan jika dikatikan dengan Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di mana, menyatakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap atau bersifat sementara. Sifat sementara tersebut diperjelas dengan adanya batas waktu bagi pegawai kontrak dalam Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.
Dalam hal ini mengatur perjanjian kerja waktu terntu yg didasrkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh dipepanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Sehingga maksimal kontrak hanya 3 tahun.
"Bisa saja orang dengan status P3K nantinya menjadi pegawai kontrak, namun untuk pekerjaan yang sebenarnya bersifat tetap karena sama saja dapat diterapkan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap atau tidak sementara maka yang menentukan apakah seorang akan menjadi pegawai PNS atau P3K tergantung kepada peruntungan mereka, jika bernasib baik dia dapat menjadi PNS jika tidak akan menjadi P3K, tentu saja hal demikian bukan sistem yang baik," paparnya.
Lihat Juga :
