Bongkar Kejahatan Luar Biasa, LPSK dan Penegak Hukum Harus Serius Gunakan Justice Collaborator
Jum'at, 15 Januari 2021 - 21:58 WIB
loading...
LPSK. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ) dan para penegak hukum seharusnya menggunakan saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum atau justice collaborator (JC) untuk membongkar sejumlah kasus kejahatan luar biasa .
Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda menyatakan, perlindungan saksi dan korban telah menggeser paradigma Sistem Peradilan Pidana (SPP) dari yang semula 'offender oriented' atau berorientasi pada pelaku menjadi juga 'victim oriented' atau berorientasi kepada korban. Karena itu, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) LPSK seharusnya non-derogable services atau pelayanan yang tidak dikurangi sedikit pun dalam keadaan apa pun, termasuk ketika pandemi Covid-19 yang melanda seluruh masyarakat dunia.
Chairul mengungkapkan, sangat disayangkan jika di masa pandemi Covid-19 LPSK terkena kebijakan pemerintah memperketat anggaran dengan memotong anggaran LPSK . Akibat dari kebijakan tersebut, terdapat pembatasan layanan LPSK termasuk program perlindungan kepada yang 'terpaksa' harus dihentikan.
Chairul memaparkan, dalam konteks permohonan perlindungan bagi saksi pelaku dengan pemberian status saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak atau justice collaborator (JC), pada "Laporan Kinerja LPSK 2020" dalam banyak bagian menyebutkan adanya perbedaan persepsi antara LPSK, aparat penegak hukum (APH), dan pengadilan dalam memahami JC.
"Padahal kalau ada kesamaan persepsi atau pandangan atas JC ini, maka bisa mengungkap pelaku lebih besar," ujar Chairul dalam acara "Refleksi Awal Tahun 2021, Laporan Kinerja 2020" yang diselenggarakan secara fisik dan virtual di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (15/1/2021).
Baca juga: LPSK Inisiasi Penerbitan Perpres Perlindungan Justice Collaborator
Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda menyatakan, perlindungan saksi dan korban telah menggeser paradigma Sistem Peradilan Pidana (SPP) dari yang semula 'offender oriented' atau berorientasi pada pelaku menjadi juga 'victim oriented' atau berorientasi kepada korban. Karena itu, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) LPSK seharusnya non-derogable services atau pelayanan yang tidak dikurangi sedikit pun dalam keadaan apa pun, termasuk ketika pandemi Covid-19 yang melanda seluruh masyarakat dunia.
Chairul mengungkapkan, sangat disayangkan jika di masa pandemi Covid-19 LPSK terkena kebijakan pemerintah memperketat anggaran dengan memotong anggaran LPSK . Akibat dari kebijakan tersebut, terdapat pembatasan layanan LPSK termasuk program perlindungan kepada yang 'terpaksa' harus dihentikan.
Chairul memaparkan, dalam konteks permohonan perlindungan bagi saksi pelaku dengan pemberian status saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak atau justice collaborator (JC), pada "Laporan Kinerja LPSK 2020" dalam banyak bagian menyebutkan adanya perbedaan persepsi antara LPSK, aparat penegak hukum (APH), dan pengadilan dalam memahami JC.
"Padahal kalau ada kesamaan persepsi atau pandangan atas JC ini, maka bisa mengungkap pelaku lebih besar," ujar Chairul dalam acara "Refleksi Awal Tahun 2021, Laporan Kinerja 2020" yang diselenggarakan secara fisik dan virtual di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (15/1/2021).
Baca juga: LPSK Inisiasi Penerbitan Perpres Perlindungan Justice Collaborator
Lihat Juga :
