Kebijakan Swasembada Kedelai

Ketika pandemi Covid-19 mengacaukan rantai pasok global, masalah muncul. Plus permintaan kedelai dari China yang melonjak dua kali dari situasi normal, pasar jadi terguncang. Sesuai hukum besi supply-demand, harga terpantik tinggi dan langsung ditransmisikan ke pasar Indonesia. Produsen tahu-tempe mogok, konsumen pun menjerit karena harga tahu-tempe melonjak tinggi. Dininabobokan harga kedelai impor murah, kita terlena membangun kedaulatan dan kemandirian kedelai berbasis domestik.

Seperti pahlawan kesiangan, elite dan pejabat negara berlomba-lomba membela produsen dan konsumen tahu-tempe. Sebaliknya, mereka sama sekali tak bersuara kala petani merugi karena serbuan kedelai impor murah. Mereka justru menuding petani domestik tidak efisien. Mereka menunjuk indikator harga murah kedelai di pasar dunia. Mereka lupa, harga murah kedelai di pasar dunia bukan cermin daya saing dan efisiensi karena terdistorsi oleh subsidi, langsung maupun tidak langsung, di negara produsen.

Daftar inkonsistensi ini tidak perlu dibuat berpanjang-panjang. Apa yang hendak penulis sampaikan bahwa swasembada kedelai tidak mungkin dicapai lewat kebijakan yang parsial. Kebijakan harus padu dan komprehensif. Mulai dari kebijakan anggaran, tata niaga, perdagangan, infrastruktur dan sarana produksi hingga riset. Kala swasembada jadi program pemerintah, semua kementerian/lembaga harus bersatu mewujudkannya. Caranya dengan mengeroyok lewat kebijakan pendukung sesuai tupoksi masing-masing.

Mustahil menyerahkan pencapaian swasembada pada satu kementerian, apalagi kementerian teknis seperti Kementerian Pertanian. Karena kewenangan Kementan amat terbatas: hanya bertanggung jawab urusan on-farm. Sementara sisi anggaran, tata niaga, perdagangan, infrastruktur, dan riset diurus K/L lain. Tanda-tanda swasembada kedelai kian menjauh tak lain karena kebijakan yang parsial. Dipandu Kemenko Perekonomian atau Presiden langsung, orkestra kebijakan swasembada kedelai bisa dimulai ditabuh.