Ekonomi Kedelai Bukan Masalah Kelas Tempe

Kamis, 14 Januari 2021 - 04:35 WIB
loading...
A A A
Berdasarkan Food and Agriculture Organization (FAO), AS merupakan negara penghasil kedelai dengan jumlah paling besar di dunia dengan produksi lebih dari 119,52 juta ton per tahun. Negara lain penghasil kedelai dengan jumlah yang besar lainnya adalah Brasil, Argentina, China dan India.

Aksi protes pengusaha tahu tempe dengan mogok berproduksi sangat mengagetkan bagi masyarakat apalagi jika ini dikaitkan dengan fakta kenaikan harga kedelai pada pasar global serta permasalahan stok nasional karena tidak adanya pasokan (supply) impor dari AS pada akhir 2020. Kenaikan harga yang cukup tinggi pada pasar global sebenarnya sudah terjadi semenjak awal tahun lalu, tapi mencapai puncak kenaikan pada Desember 2020, yaitu sebesar 37,65%. Lonjakan harga ini dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu penurunan produksi karena efek La Nina, pulihnya permintaan kedelai dari China dan dampak pandemi Covid-19.

Akan tetapi, faktor terbesar penyebab lonjakan harga kedelai pada akhir 2020 adalah lonjakan permintaan Negeri Tirai Bambu akibat program pemulihan peternakan babi setelah adanya bencana demam babi Afrika. Program pemulihan peternakan babi ini akan membutuhkan permintaan kedelai lebih dari 100 juta ton yang sebagian besar akan dipenuhi dari AS, meskipun di antara keduanya sering terlibat perang dagang. Konsumsi kedelai China membutuhkan sekitar 60% dari total produksi kedelai di dunia, sehingga tingginya permintaan kedelai oleh pasar China sangat memengaruhi kenaikan harga kedelai dunia.

Selain itu, faktor politik yang berpengaruh terhadap perjanjian perdagangan bilateral antara China dan AS yang membaik pascaterpilihnya Joe Biden sebagai Presiden AS sangat memengaruhi arus perdagangan kedelai di pasar global. Tingginya permintaan impor kedelai dari negara tersebut adalah upaya memperbaiki hubungan dagang yang sempat menurun di masa Presiden Donald Trump. Hal ini merupakan realisasi kesepakatan perjanjian dagang fase pertama antara China dan AS untuk pembelian barang, jasa dan energi dengan nilai total USD200 miliar dalam waktu dua tahun, termasuk di dalamnya tentang perjanjian pembelian komoditas pertanian Amerika Serikat sebesar USD80 miliar.

Perjanjian dagang antara China dan AS untuk komoditas pertanian yang sangat besar hingga 2021 tentu akan sangat berdampak pada harga komoditas pertanian yang selama ini banyak dipasok oleh negara adidaya itu ke pasar global. Oleh karena itu, kenaikan harga kedelai masih mungkin akan terus berlangsung hingga 2021 akibat dampak sangat tingginya impor kedelai dari AS ke China yang secara otomatis akan menguragi stok impor kedelai ke negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Pemerintah Indonesia yang sempat mengemukakan ide swasembada kedelai pada era Presiden Joko Widodo tentu bukan suatu janji politik yang populer dengan memperhatikan kondisi luas lahan, iklim serta tingginya ongkos produksi kedelai pada setiap satu hektare lahan yang mencapai lebih dari 88%. Mengharapkan pemenuhan kebutuhan kedelai dari pasar impor AS juga tidak dapat dilakukan karena produksi kedelai Amerika Serikat akan lebih banyak dikirim ke China.

Masa pandemi Covid-19 yang belum dapat diprediksikan kapan akan berakhir juga menjadi faktor keterbatasan pemenuhan kedelai impor karena keterbatasan pengapalan. Kenaikan harga kedelai impor menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari dengan berbagi kondisi tersebut. Pemerintah hendaknya melakukan impor dari negara lain, kecuali AS untuk memenuhi kebutuhan kedelai nasional agar dapat mengendalikan kenaikan harga bahan pangan berbasis kedelai untuk konsumsi masyarakat.

Kedelai impor yang masuk dalam pasar lokal sebesar 70% digunakan sebagai bahan baku tempe, 25% bahan baku tahu dan 5% lainnya untuk produk lainnya. Selama impor kedelai masih tinggi maka gejolak kenaikan harga kedelai di pasar dunia akan terus menghantui harga pasar kedelai di Indonesia. Kenaikan harga kedelai dunia pasti akan berdampak kenaikan harga tempe dan tahu yang menjadi makanan favorit masyarakat Indonesia.

Pemerintah hendaknya dapat menyiapkan kebijakan utnuk mengatasi gejolak harga kedelai dengan kebijakan impor dan juga dengan mempromosikan pola konsumsi baru agar masyarakat tidak tergantung pada tempe dan tahu sebagai makanan untuk memenuhi kebutuhan protein nabatinya. Perlu didorong inovasi untuk menciptakan produk pengganti atau makanan sumber protein nabati yang tidak berbahan baku kedelai impor. Selain itu, janji politik untuk melakukan swasembada kedelai adalah suatu retorika politik yang akan menjadikan kedelai sebagai keledai yang jatuh berkali-kali dalam kegagalan swasembada. Masalah kedelai bukan lagi masalah semurah tempe karena saat inilah tempe mengukuhkan posisinya sebagai makanan “bernilai” impor.
(bmm)
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1984 seconds (0.1#10.140)