Masyarakat Takut Divaksin, Pemerintah Perlu Tingkatkan Sosialisasi
loading...
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang telah mengeluarkan emergency use authorization (EUA) atas vaksin Covid-19 (virus Corona) produksi Sinovac Biotech Ltd asal China.
(Baca juga: Gegara Virus Corona, Laga Villa vs Tottenham Terpaksa Ditunda)
Pihaknya memang mengingatkan sejak awal bahwa vaksin yang akan disuntikkan ke masyarkat harus layak dan teruji. "Kami memang sudah meminta jauh-jauh hari bahwa vaksin yang akan diedarkan dan akan disuntik kepada masyarakat itu harus melalui uji kelayakan di BPOM," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2021).
(Baca juga: Kasus Corona Bertambah 8.692, Berikut Sebaran Kasus di 34 Provinsi)
"Sejak saya sampaikan kemudian sampai dikeluarkannya kemarin sertifikasi dari BPOM. Saya pikir BPOM sudah melakukan uji kelayakan dari pada vaksin dan tanggal 13 insya Allah pak Presiden akan perdana disuntik," tambahnya.
(Baca juga: BPOM Ungkap Efek Samping Vaksin Corona Sinovac 0,1 Sampai 1%)
Namun Dasco mengingatkan, vaksin tersebut juga memiliki batasan-batasan yang secara medis sudah ditentukan peruntukannya. Yakni, untuk usia tertentu dan untuk orang dengan komorbid tertentu tidak diperkenankan. Jadi, batasan-batasan itu harus dipatuhi dan harus diawasi pelaksanaannya di daerah.
"Nah itu kita akan minta dipantau ke seluruh daerah untuk yang melakukan penyuntikan, bahwa batas-batas atau parameter-parameter itu harus dipatuhi. kan ada yang kemudian ada yang kemudian umur, penyakit bawaan yang boleh dan tidak boleh, kan itu begitu tetep harus diwaspadai," ucapnya.
Adapun masyarakat yang masih ragu dan takut untuk divaksinasi, Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini meminta kepada pemerintah untuk lebih menggencarkan sosialisasi dan melakukan vaksinasi dengan kehati-hatian penuh. Dan bagi masyarakat, silahkan memantau prosesnya sebelum menentukan.
"Kita minta pemerintah lebih melakukan sosialisasi dan kehati-hatian, bagi yang masih ragu mencermati terlebih dulu sebelum kemudian ikut melakukan vaksinasi," pungkas mantan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR itu.
Lihat Juga: Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Korupsi Dana Covid-19
(Baca juga: Gegara Virus Corona, Laga Villa vs Tottenham Terpaksa Ditunda)
Pihaknya memang mengingatkan sejak awal bahwa vaksin yang akan disuntikkan ke masyarkat harus layak dan teruji. "Kami memang sudah meminta jauh-jauh hari bahwa vaksin yang akan diedarkan dan akan disuntik kepada masyarakat itu harus melalui uji kelayakan di BPOM," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2021).
(Baca juga: Kasus Corona Bertambah 8.692, Berikut Sebaran Kasus di 34 Provinsi)
"Sejak saya sampaikan kemudian sampai dikeluarkannya kemarin sertifikasi dari BPOM. Saya pikir BPOM sudah melakukan uji kelayakan dari pada vaksin dan tanggal 13 insya Allah pak Presiden akan perdana disuntik," tambahnya.
(Baca juga: BPOM Ungkap Efek Samping Vaksin Corona Sinovac 0,1 Sampai 1%)
Namun Dasco mengingatkan, vaksin tersebut juga memiliki batasan-batasan yang secara medis sudah ditentukan peruntukannya. Yakni, untuk usia tertentu dan untuk orang dengan komorbid tertentu tidak diperkenankan. Jadi, batasan-batasan itu harus dipatuhi dan harus diawasi pelaksanaannya di daerah.
"Nah itu kita akan minta dipantau ke seluruh daerah untuk yang melakukan penyuntikan, bahwa batas-batas atau parameter-parameter itu harus dipatuhi. kan ada yang kemudian ada yang kemudian umur, penyakit bawaan yang boleh dan tidak boleh, kan itu begitu tetep harus diwaspadai," ucapnya.
Adapun masyarakat yang masih ragu dan takut untuk divaksinasi, Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini meminta kepada pemerintah untuk lebih menggencarkan sosialisasi dan melakukan vaksinasi dengan kehati-hatian penuh. Dan bagi masyarakat, silahkan memantau prosesnya sebelum menentukan.
"Kita minta pemerintah lebih melakukan sosialisasi dan kehati-hatian, bagi yang masih ragu mencermati terlebih dulu sebelum kemudian ikut melakukan vaksinasi," pungkas mantan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR itu.
Lihat Juga: Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Korupsi Dana Covid-19
(maf)