Abaikan Protokol Kesehatan, Kepatuhan Physical Distancing Mulai Kendur

Di Jawa Timur, untuk memutus transmisi lokal Covid-19, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mulai menerapkan aturan ganjil-genap di pasar tradisional. Dengan langkah ini, maka diharapkan aturan jaga jarak (physical distancing)bisa ditaati.Teknisnya, setiap pedagang atau toko ditentukan ganjil atau genap. Mereka boleh menjajakan dagangannya secara bergantian. Jika hari ini pedagang dengan urutan ganjil yang buka, maka hari berikutnya mereka harus tutup. Giliran pedagang urutan genap yang boleh menjual dagangannya. “Kami juga akan menerapkan format pasar dengan model berjarak. Format tersebut mengadopsi seperti halnya pasar di Vietnam,” katanya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, kemarin.

Menurutnya, langkah mengatur kedisiplinan di pasar ini selain untuk memutar roda ekonomi rakyat, sekaligus memotong rantai penularan Covid-19 di pasar-pasar. Sebabnya, keberadaan fenomena kluster di Jatim harus segera ditangani. Satu di antaranya juga memutus rantainya di pasar-pasar. “Kalau dilihat munculnya kluster-kluster ini, kalau tidak segera dilakukan penanganan secara efektif terutama di pasar-pasar, maka lebih lama,” ucapnya.

Di Jawa Barat, Bank Indonesia (BI) meminta masyarakat tidak menukarkan uang ke inang pinggir jalan yang biasanya marak terjadi jelang Lebaran demi menghindari terjadi transmisi Covid-19. ”Kami tetap mengimbau kepada masyarakat agar menukar uang baru ke bank,” ujar Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang Rupiah (SP PUR) BI Jabar Syafii.

Menurut dia, menukar uang di pinggir jalan menimbulkan beberapa risiko. Risiko pertama soal keaslian uang atau menghindari ada uang palsu. Namun, yang paling penting adalah menghindari risiko terjadi transmisi virus korona melalui interaksi penukaran uang di pinggir jalan. “Menukar uang di pinggir jalan risikonya terpapar virus peluangnya lebih besar karena penukaran di pinggir jalan transaksinya berdekatan sekali. Beda dengan bank yang sudah terapkan protokol kesehatan,” terang Syafii.

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto berpandangan bahwa masyarakat sudah saatnya membangun kewaspadaan individu untuk melawan pandemi ini, khususnya saat mereka keluar rumah untuk mencari nafkah. “Sebenarnya begini, pemerintah gamang di satu sisi seolah-olah ingin dikatakan kuat untuk memutus rantai migrasi korona (atau) Covid-19, tapi di sisi lain tidak ada kesanggupan atau kemampuan untuk menangani PSBB itu misalkan begitu banyak kebutuhan pokok masyarakat yang akan dipenuhi,” kata wakil ketua umum DPP PAN ini. (Hasan Kurniawan/Lukman Hakim/Arif Budianto/Kiswondari)