Kepatuhan Prokes Belum Merata, DPR: Perlu Ada Reward dan Punishment

JAKARTA - Saat ini kasus virus Corona (Covid-19) masih terus mengalami kenaikan. Bahkan, penambahan kasus Covid-19 dari data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 per 8 Januari 2021 mengalami kenaikan yang signifikan. Dalam sehari bertambah sebanyak 10.617 kasus.

(Baca juga: Beredar Video Istri Wabup Wajo Joget Tanpa Prokes, Aktivis: Preseden Buruk)

Anggota Komisi IX DPR, Muchamad Nabil Haroen pun mengatakan, jika salah satu kenaikan kasus Corona ini dikarenakan karena tingkat kepatuhan protokol kesehatan ( prokes ) belum merata.

(Baca juga: Disiplin Prokes Menurun, Pengamat: Sosialisasi Jangan Kendor)

"Saya ingin sampaikan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan ini belum merata," ungkap Nabil dalam 'Polemik MNC Trijaya: Kesiapan Daerah Hadapi PPKM' secara virtual, Sabtu (9/1/2021).

(Baca juga: Banyak WNA Bandel Prokes Jadi Sorotan Jelang Pembatasan di Bali)

Bahkan, kata Nabil, hingga saat ini masih ada masyarakat di daerah-daerah yang tidak percaya dengan Covid-19. "Di daerah-daerah yang saya lihat sendiri, bahkan tidak hanya taat protokol kesehatan bahkan masih ada yang tidak percaya Covid sampai hari ini. Ini sungguh menyedihkan sekali," katanya.

Oleh karena itu, Nabil mengatakan ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah. "Nah apa yang kemudian diperlukan oleh bangsa kita saat ini? Yang pertama dan kebijakan yang konsisten itu penting. Yang kedua bagaimana implementasi dari aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang dibuat itu benar betul-betul berjalan di lapangan," ujarnya.

Kemudian, Nabil menjelaskan, jika perlu mekanisme reward dan punishment bagi yang taat dan melanggar protokol kesehatan. "Saya berkali-kali menyampaikan perlu ada mekanisme-mekanisme reward dan punishment bagi mereka yang apa namanya taat maupun yang melanggar," jelasnya.

"Begitu juga dengan daerah-daerah yang apa namanya betul-betul bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik maka pemerintah juga wajib memberikan reward dan punishment itu," tambah Nabil.

Nabil mengatakan jangan sampai aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak berjalan. "Saya kira itu menjadi salah satu itu apa namanya cara supaya betul-betul kebijakan itu berjalan. Jangan sampai apa namanya aturan, aturan, aturan, aturan dibuat di hulu tapi di hilirnya tidak jalan ya. Itu sama saja bohong," tutupnya.