Vaksinasi di Tengah Ancaman dari Varian Baru Virus Corona

Sabtu, 09 Januari 2021 - 12:34 WIB
loading...
A A A
Hingga pekan kedua Januari 2021, persiapan vaksinasi di dalam negeri mencatat kemajuan setelah sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ( MUI) menyatakan vaksin Covid-19 produksi Sinovac dari Tiongkok yang dibeli pemerintah suci dan halal. Jutaan vaksin yang tersedia juga sudah didistribusikan ke sejumlah daerah. Jika Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) segera melengkapi fatwa MUI itu dengan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA), vaksinasi tahap awal sudah bisa dilaksanakan.

Demi tertib dan kelancaran vaksinasi, masyarakat diharapkan menyimak program atau jadual yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing. Tak perlu mencari atau membeli vaksin sendiri-sendiri, karena semuanya disediakan dan dikelola oleh pemerintah, serta tidak dipungut bayaran alias gratas. Hingga saat ini, pemerintah telah mengamankan tak kurang dari 660 juta dosis vaksin corona dari sejumlah produsen.

Sebanyak 330 juta dosis vaksin sudah terkonfirmasi, sementara 330 juta dosis lainnya berstatus opsi. Pemerintah harus all out mendapatkan 426 juta dosis vaksin corona untuk mewujudkan kekebalan komunitas atau herd immunity di dalam negeri. Jumlah vaksin sebanyak itu akan disuntikan kepada sedikitnya 188 juta penduduk dari total 269 juta penduduk Indonesia.

Realisasi vaksinasi yang menyeluruh atau mencakup 188 juta penduduk itu memang butuh waktu relatif lama karena faktor sulitnya mendapatkan vaksin. Pemerintah, sebagaimana dikemukakan Presiden Joko Widodo, berusaha agar vaksinasi bisa dituntaskan dalam waktu kurang dari setahun.

Walaupun target waktu ini tidak mudah, presiden tampaknya terus mendorong para pembantunya untuk tetap bekerja keras mereduksi dampak pandemi di dalam negeri. Apalagi, durasi ketidakpastian global akibat pandemi masih sulit diprediksi sebagai akibat dari munculnya varian baru virus corona itu.

Mereduksi dampak pandemi di dalam negeri terus diupayakan pemerintah dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang lebih ketat di pulau Jawa dan Bali pada periode 11 - 25 Januari 2021. PSBB ketat di Jawa harus diterapkan untuk merespons lonjakan kasus Covid-19 akhir-akhir ini. Konsekuensi dari tambahan puluhan ribu kasus Covid-19 sepanjang Desember 2020 hingga pekan pertama Januari 2021 tidak hanya memprihatinkan, tetapi juga mulai mencemaskan.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Asta Cita dan Reposisi...
Asta Cita dan Reposisi Peran Negara versus Pasar
Kasus dr Tifa dan Roy...
Kasus dr Tifa dan Roy Suryo P-21, Akankah Polemik Ijazah Berakhir di Pengadilan?
BI Rate Naik dan Rupiah...
BI Rate Naik dan Rupiah (tetap) Melemah
Bahaya Romantisasi Oligarki...
Bahaya Romantisasi Oligarki Putih
Ketika Bumi Berhenti...
Ketika Bumi Berhenti Bersabar
Rupiah, IHSG, dan Krisis...
Rupiah, IHSG, dan Krisis Kepercayaan
Dukung UMKM Naik Kelas,...
Dukung UMKM Naik Kelas, PBA Gelar Turnamen Golf dan Pameran
Bambang Soesatyo Berikan...
Bambang Soesatyo Berikan Surat Pencabutan Nama Soeharto dari TAP MPR RI
Buka Sidang Tahunan...
Buka Sidang Tahunan MPR, Bambang Soesatyo: HUT ke-79 Masih Banyak Pekerjaan Rumah
Rekomendasi
Lithuania Siap Luncurkan...
Lithuania Siap Luncurkan Mobil yang Bisa Berubah Jadi Robot
BCA Buka Pendaftaran...
BCA Buka Pendaftaran Beasiswa PPBP dan PPTI Tahun Ajaran 2027
Nakei Tampilkan Pendewasaan...
Nakei Tampilkan Pendewasaan Musik Lewat Single Kedua 'Setengah Hadir'
Berita Terkini
Pengacara Jokowi: Ada...
Pengacara Jokowi: Ada Dugaan Manipulasi Bukti Elektronik dalam Kasus Ijazah Jokowi
PKS Sebut Sinergi Pemerintah,...
PKS Sebut Sinergi Pemerintah, Dunia Usaha, hingga Masyarakat Kunci Jaga Stabilitas
GenIUS Expo 2026 Dorong...
GenIUS Expo 2026 Dorong Siswa Kembangkan Potensi Diri melalui Karya dan Inovasi
Kapolri: ASN Sipil Duduki...
Kapolri: ASN Sipil Duduki Jabatan di Polri Akan Diatur lewat PP atau Perpres
Kapolri Diminta Segera...
Kapolri Diminta Segera Lantik Kapolda Jabar, Kalbar, dan Sumbar
Tuduhan ke AHY terkait...
Tuduhan ke AHY terkait SPPG Dinilai Tak Proporsional, Pengamat: Publik Harus Rasional
Infografis
Profil Sarifah Suraidah...
Profil Sarifah Suraidah Istri Gubernur Kaltim yang Viral di Tengah Polemik Pengadaan Mobdin Rp8,5 Miliar
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved