Vaksin Sinovac Halal, Fatwa MUI Tunggu BPOM
Sabtu, 09 Januari 2021 - 05:59 WIB
loading...
A
A
A
Berdasarkan hasil survei internal yang dilakukan secara acak oleh PPNI sejak Desember 2020 dan disebarkan secara online, sebanyak 82,04% dari total 1.700 responden tenaga kesehatan menyatakan bersedia menerima vaksin sebagai kelompok pertama yang diprioritaskan oleh Pemerintah.
“Tenaga kesehatan, termasuk di antaranya perawat, merupakan kelompok berisiko tinggi terinfeksi virus Covid-19 karena bertugas di lingkungan yang kondisinya lebih rentan dibanding kelompok masyarakat lain. Karena itu perlindungan kepada tenaga kesehatan harus ditingkatkan, salah satunya dengan vaksinasi,” ungkap Ketua Umum PPNI Harif Fadhillah.
Dia menegaskan pentingnya partisipasi tenaga kesehatan dalam program vaksinasi Covid-19. Terlebih lagi ada banyak disinformasi terkait vaksin di tengah masyarakat sehingga mendorong PPNI untuk berinisiatif melakukan survei internal kepada seluruh perawat di Indonesia.
Harif juga mengatakan bahwa menurut hasil survei tersebut, respons dari perawat sangat positif. Dengan 82,04% responden menyatakan bersedia menerima vaksin sebagai kelompok pertama yang diprioritaskan oleh Pemerintah. Pada survei tersebut juga terungkap sekitar 65,99% responden bersedia menjadi relawan pemberi vaksin atau vaksinator.
“Berdasarkan dialog-dialog yang kami lakukan dengan anggota PPNI di 34 provinsi di Indonesia, kami juga tidak menemukan adanya penolakan terhadap program vaksinasi bertahap ini,” tambah Harif.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, masyarakat tidak perlu terlalu khawatir akan keamanan vaksin. Menurutnya, jika Presiden Jokowi telah menyatakan siap untuk menjadi orang pertama yang divaksin, artinya vaksin Covid-19 aman. "Kalau Presiden saja menjadi orang pertama yang divaksinasi, saya yakin vaksin ini aman," katanya.
Kendati begitu, Jazilul meminta agar BPOM tetap menjalankan tugasnya secara profesional dan proporsional dan tidak terpengaruh atas kemungkinan adanya desakan agar vaksin segera dikeluarkan.
"Jadi jangan karena desakan, tetapi memang karena profesionalisme. Jika vaksin ini sudah layak untuk mendapatkan izin edar maka saya BPOM untuk segera mengeluarkan izin edar karena vaksin sudah sampai di sini dan bahkan sudah diedarkan ke daerah," katanya.
Jazilul juga meminta masyarakat untuk menghentikan penyebaran informasi yang tidak benar (hoaks) terkait vaksin karena hal ini justru membuat masyarakat menjadi bingung. "Berita hoaks yang tidak benar terkait efek vaksin yang katanya ada orang meninggal karena divaksin, padahal itu berita lama, 2018," tuturnya.
“Tenaga kesehatan, termasuk di antaranya perawat, merupakan kelompok berisiko tinggi terinfeksi virus Covid-19 karena bertugas di lingkungan yang kondisinya lebih rentan dibanding kelompok masyarakat lain. Karena itu perlindungan kepada tenaga kesehatan harus ditingkatkan, salah satunya dengan vaksinasi,” ungkap Ketua Umum PPNI Harif Fadhillah.
Dia menegaskan pentingnya partisipasi tenaga kesehatan dalam program vaksinasi Covid-19. Terlebih lagi ada banyak disinformasi terkait vaksin di tengah masyarakat sehingga mendorong PPNI untuk berinisiatif melakukan survei internal kepada seluruh perawat di Indonesia.
Harif juga mengatakan bahwa menurut hasil survei tersebut, respons dari perawat sangat positif. Dengan 82,04% responden menyatakan bersedia menerima vaksin sebagai kelompok pertama yang diprioritaskan oleh Pemerintah. Pada survei tersebut juga terungkap sekitar 65,99% responden bersedia menjadi relawan pemberi vaksin atau vaksinator.
“Berdasarkan dialog-dialog yang kami lakukan dengan anggota PPNI di 34 provinsi di Indonesia, kami juga tidak menemukan adanya penolakan terhadap program vaksinasi bertahap ini,” tambah Harif.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, masyarakat tidak perlu terlalu khawatir akan keamanan vaksin. Menurutnya, jika Presiden Jokowi telah menyatakan siap untuk menjadi orang pertama yang divaksin, artinya vaksin Covid-19 aman. "Kalau Presiden saja menjadi orang pertama yang divaksinasi, saya yakin vaksin ini aman," katanya.
Kendati begitu, Jazilul meminta agar BPOM tetap menjalankan tugasnya secara profesional dan proporsional dan tidak terpengaruh atas kemungkinan adanya desakan agar vaksin segera dikeluarkan.
"Jadi jangan karena desakan, tetapi memang karena profesionalisme. Jika vaksin ini sudah layak untuk mendapatkan izin edar maka saya BPOM untuk segera mengeluarkan izin edar karena vaksin sudah sampai di sini dan bahkan sudah diedarkan ke daerah," katanya.
Jazilul juga meminta masyarakat untuk menghentikan penyebaran informasi yang tidak benar (hoaks) terkait vaksin karena hal ini justru membuat masyarakat menjadi bingung. "Berita hoaks yang tidak benar terkait efek vaksin yang katanya ada orang meninggal karena divaksin, padahal itu berita lama, 2018," tuturnya.
(ynt)
Lihat Juga :
