Vaksin Sinovac Halal, Fatwa MUI Tunggu BPOM

JAKARTA - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan vaksin Covid-19 produksi Sinovac halal dan suci. Akan tetapi, fatwa kehalalan vaksin ini belum final karena masih menunggu izin keamanan dan efektivitas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) .

Di Indonesia, vaksin yang diproduksi perusahaan asal China itu didaftarkan sebanyak tiga jenis yakni Coronavac, Vaccine Covid-19, dan Vac2 Bio. Ketiganya dinyatakan halal setelah Komisi Fatwa menggelar rapat pleno secara tertutup di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (8/1/21).

"Yang terkait aspek kehalalan, setelah dilakukan diskusi panjang penjelasan auditor, rapat Komisi Fatwa menyepakati bahwa vaksin Covid-19 yang diproduksi Sinovac Lifescience yang sertifikasinya diajukan Biofarma suci dan halal," kata Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh seusai rapat pleno.

(Baca juga: China Akan Produksi Vaksin Sputnik V Rusia )

Menurut Asrorun, meskipun sudah halal dan suci, namun fatwa MUI belum final karena masih menunggu keputusan BPOM terkait keamanan (safety), kualitas (quality), dan kemanjuran (efficacy).

“Ini akan menunggu hasil final kethoyibannya. Fatwa utuhnya akan disampaikan setelah BPOM menyampaikan mengenai aspek keamanan untuk digunakan, apakah aman atau tidak, maka fatwa akan melihat," ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan MUI yang akan menerbitkan fatwa halal. Menurut Penny, BPOM melakukan audit bersama terkait kehalalan dan memberikan data mutu mengenai bahan baku yang sifatnya tidak halal.

(Baca juga: Kehalalan Vaksin Covid-19 Dipertanyakan, Begini Kata BPOM )

BPOM, kata Penny, tengah mengumpulkan data untuk melihat efektivitas vaksin virus korona Covid-19 buatan Sinovac. Dia berjanji segera memproses Emergency Used Authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat vaksin.

Asrorun menambahkan, pada rapat yang diikuti pimpinan dan anggota Komisi Fatwa MUI Pusat tersebut, membahas penetapan kesesuaian syariah Vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac Lifescience. Dia menegaskan, yang dibahas pada rapat pleno tersebut adalah produk vaksin Covid-19 khusus dari Sinovac dan bukan yang lain. “Pembahasan diawali dari audit dari auditor," ungkapnya.

Komisi Fatwa MUI menetapkan, kehalalan vaksin tersebut dipastikan setelah mengkaji secara mendalam laporan hasil audit dari tim MUI. Tim tersebut terdiri atas Komisi Fatwa MUI Pusat dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Tim tersebut sebelumnya berpengalaman dalam proses audit Vaksin MR. Mereka sebelumnya tergabung dalam tim Kementerian Kesehatan, Biofarma, dan BPOM sejak Oktober 2020.

(Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Hingga 2022, Erick Thohir Rapikan Data Penerima Vaksin )

Tim juga telah mengunjungi pabrik Sinovac dan mengaudit kehalalan vaksin di sana. Sepulang ke Indonesia, tim sempat menunggu beberapa dokumen yang kurang dan akhirnya diterima secara lengkap oleh tim MUI pada Selasa (05/01) melalui surat elektronik. Pada hari yang sama, tim merampungkan audit lapangan di Biofarma yang nantinya akan memproduksi vaksin ini secara masal. Kemudian, tim ini melaporkan hasil audit tersebut kepada Komisi Fatwa MUI Pusat untuk dilakukan kajian keagamaan menentukan kehalalan vaksin.

Di bagian lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap masyarakat mau divaksinasi Covid-19. Menurutnya, jika menolak maka akan merugikan diri sendiri dan orang lain.

“Kalau ada yang tidak mau divaksin tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga merugikan orang lain,” katanya saat penyaluran bantuan modal kerja di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin.
Dia mengatakan, target vaksinasi mencapai 70% dari penduduk Indonesia atau sekitar 182 juta orang. Hal ini bertujuan untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana mulai menyuntikkan vaksin Covid-19 pada 13 Januari 2020, pekan depan. Vaksin Sinovac yang berasal dari China itu telah didistribusikan ke sejumlah daerah.

(Baca juga: Soal Vaksinasi Covid-19, Jokowi: Jangan Dibayangkan yang Enggak-Enggak )

Presiden Jokowi sendiri menyatakan siap menjadi orang pertama yang mendapatkan vaksin Covid-19. Hal itu untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin tersebut aman dan halal digunakan.
Selain Jokowi, kelompok masyarakat yang akan mendapatkan vaksin pada gelompang pertama adalah tenaga kesehatan, pejabat publik di pusat dan daerah serta tokoh agama.

Untuk memenuhi vaksinasi Covid-19, Pemerintah telah mendatangkan 3 juta vaksin Sinovac yang dikirim dalam dua penerbangan. Pertama pada 6 Desember 2020 sebanyak 1,2 juta vaksin dan pada 31 Desember 2020 sebanyak 1,8 juta dosis.

Jokowi menjelaskan, dalam pelaksanannya setiap orang akan disuntik vaksin dua kali. Pertama pada Januari ini sebanyak 5,8 juta orang.

“Total nantinya yang disuntik 182 juta. Disuntik dua kali. Berarti vaksinnya butuhnya dua kali 182 juta,” ucap Jokowi.

Perawat Siap Divaksin Pertama
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menyatakan kesiapannya dalam mendukung dan mensukseskan program vaksinasi bertahap yang akan mulai dijalankan Pemerintah dalam waktu dekat.

Berdasarkan hasil survei internal yang dilakukan secara acak oleh PPNI sejak Desember 2020 dan disebarkan secara online, sebanyak 82,04% dari total 1.700 responden tenaga kesehatan menyatakan bersedia menerima vaksin sebagai kelompok pertama yang diprioritaskan oleh Pemerintah.

“Tenaga kesehatan, termasuk di antaranya perawat, merupakan kelompok berisiko tinggi terinfeksi virus Covid-19 karena bertugas di lingkungan yang kondisinya lebih rentan dibanding kelompok masyarakat lain. Karena itu perlindungan kepada tenaga kesehatan harus ditingkatkan, salah satunya dengan vaksinasi,” ungkap Ketua Umum PPNI Harif Fadhillah.

Dia menegaskan pentingnya partisipasi tenaga kesehatan dalam program vaksinasi Covid-19. Terlebih lagi ada banyak disinformasi terkait vaksin di tengah masyarakat sehingga mendorong PPNI untuk berinisiatif melakukan survei internal kepada seluruh perawat di Indonesia.

Harif juga mengatakan bahwa menurut hasil survei tersebut, respons dari perawat sangat positif. Dengan 82,04% responden menyatakan bersedia menerima vaksin sebagai kelompok pertama yang diprioritaskan oleh Pemerintah. Pada survei tersebut juga terungkap sekitar 65,99% responden bersedia menjadi relawan pemberi vaksin atau vaksinator.

“Berdasarkan dialog-dialog yang kami lakukan dengan anggota PPNI di 34 provinsi di Indonesia, kami juga tidak menemukan adanya penolakan terhadap program vaksinasi bertahap ini,” tambah Harif.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, masyarakat tidak perlu terlalu khawatir akan keamanan vaksin. Menurutnya, jika Presiden Jokowi telah menyatakan siap untuk menjadi orang pertama yang divaksin, artinya vaksin Covid-19 aman. "Kalau Presiden saja menjadi orang pertama yang divaksinasi, saya yakin vaksin ini aman," katanya.

Kendati begitu, Jazilul meminta agar BPOM tetap menjalankan tugasnya secara profesional dan proporsional dan tidak terpengaruh atas kemungkinan adanya desakan agar vaksin segera dikeluarkan.

"Jadi jangan karena desakan, tetapi memang karena profesionalisme. Jika vaksin ini sudah layak untuk mendapatkan izin edar maka saya BPOM untuk segera mengeluarkan izin edar karena vaksin sudah sampai di sini dan bahkan sudah diedarkan ke daerah," katanya.

Jazilul juga meminta masyarakat untuk menghentikan penyebaran informasi yang tidak benar (hoaks) terkait vaksin karena hal ini justru membuat masyarakat menjadi bingung. "Berita hoaks yang tidak benar terkait efek vaksin yang katanya ada orang meninggal karena divaksin, padahal itu berita lama, 2018," tuturnya.