Ingin Transparan, Menkes Minta KPK Awasi Pengadaan Vaksin Corona

Jum'at, 08 Januari 2021 - 18:14 WIB
loading...
Ingin Transparan, Menkes...
Menkes Budi Gunadi Sadikin, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut serta dalam mengawasi pengadaan vaksin Sinovac untuk virus Corona (Covid-19). Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A A A
JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut serta dalam mengawasi pengadaan vaksin Sinovac untuk virus Corona (Covid-19), agar menghindari adanya praktik korupsi. Dia menginginkan proses pengadaan vaksin dapat dilakukan transparan.

(Baca juga: Ditanya Hari Pelaksanaan Vaksinasi, Jokowi: Tunggu Izin BPOM)

"Meminta bantuan KPK untuk mengawasi. Melihat risiko-risiko apa saja yang mungkin ada dan kalau bisa kita hindari sejak awal," kata Budi di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/1/2021).

(Baca juga: 9 Hal yang Perlu Diketahui Dokter dan Pasien Soal Vaksin Pfizer)

Budi memaparkan, risiko yang ada di depan mata antara lain terkait pembelian vaksin yang bersifat khusus. "Perusahaannya enggak banyak di duniadunia. Akibatnya proses pengadaan yang biasa dilakukan akan susah dan negosiasi mengenai harganya juga akan sulit dilakukan karena memang sifatnya yang terbatas di seluruh dunia," ujarnya.

(Baca juga: Dinas Kesehatan Gowa Lakukan Simulasi Vaksin Covid-19)

Selanjutnya dikatakan Budi, pembelian vaksin nantinya akan menggunakan dua mekanisme yakni membeli langsung ke produsennya dan menggunakan mekanisme multilateral melalui badan internasional.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
KPK Panggil Bupati Penajam...
KPK Panggil Bupati Penajam Paser Utara terkait Kasus Gratifikasi di Kukar
KPK Sebut OTT Bupati...
KPK Sebut OTT Bupati Lombok Barat Naik ke Tahap Penyidikan
Yusril Sebut KPK Bisa...
Yusril Sebut KPK Bisa Ambil Alih Perkara Febrie Adriansyah
Laporan Amplop Menhut...
Laporan Amplop Menhut Raja Juli, KPK: Yang Dilaporkan hanya Berita Acara Pengembalian, Nominalnya Tidak
Verifikasi Laporan Gratifikasi...
Verifikasi Laporan Gratifikasi Raja Juli Rampung, KPK: Kini Didalami di Tahap Penindakan
Tuntas Verifikasi Laporan...
Tuntas Verifikasi Laporan Gratifikasi Raja Juli, KPK: Hasil Hanya Disampaikan ke Pelapor
Bupati Lombok Barat...
Bupati Lombok Barat Terjaring OTT KPK, 7 Orang Langsung Diboyong ke Jakarta
5 Tips Atasi Craving...
5 Tips Atasi Craving ala Menkes, Tetap Makan Enak dan Sehat
PASTI Indonesia Minta...
PASTI Indonesia Minta KPK Soroti Pengelolaan PDRD Raja Ampat Tahun 2025
Rekomendasi
Bea Cukai Tak Jadi Dibubarkan...
Bea Cukai Tak Jadi Dibubarkan Prabowo, Ini Alasannya
PWI Laporkan Hotman...
PWI Laporkan Hotman Paris ke Polisi, Sahroni Yakin Diusut secara Transparan
Liburan Pertama Alyssa...
Liburan Pertama Alyssa Daguise Bareng Baby Soleil ke Bali, Potretnya Bikin Gemas
Berita Terkini
Anggaran Rehab-Rekon...
Anggaran Rehab-Rekon Mulai Didistribusikan, Tito Minta K/L Informasikan Rencana Program pada Kepala Daerah
Roy Suryo: Rismon Tak...
Roy Suryo: Rismon Tak Layak Jadi Saksi di Kasus Ijazah Jokowi
Menteri Dody Ungkap...
Menteri Dody Ungkap Masalah Internal Kementerian PU Sangat Serius, Bongkar Berbagai Kasus termasuk Korupsi
OTT di Lombok Barat,...
OTT di Lombok Barat, KPK Sita Barang Bukti Rp9,06 Miliar
Kemendagri Kawal Penanganan...
Kemendagri Kawal Penanganan Tuberkulosis dalam RPJMD, RKPD, hingga APBD
Sangkal Isu Reshuffle,...
Sangkal Isu Reshuffle, Mensesneg: Evaluasi Tak Selalu Berujung Pergantian Menteri
Infografis
Profil Abdul Wahid yang...
Profil Abdul Wahid yang Terjaring OTT KPK, Baru 8 Bulan Jadi Gubernur Riau
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved