Pembatasan Jawa-Bali Disebut Kontraproduktif, Kenapa?
Jum'at, 08 Januari 2021 - 11:26 WIB
loading...
Jika ingin menurunkan angka positif covid-19, pemerintah disarankan merumuskan protokol kesehatan baru. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Di penghujung tahun 2020 perekonomian Indonesia mulai bergeliat. Di tengah pandemi Covid-19, PDB mencapai angka -3,49%, membaik dibadingkan periode sebelumnya sebesar -5,32%. Tren positif kembali berlanjut dengan penguatan IHSG dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, sebagai reaksi atas berita kehadiran vaksin di Tanah Air.
(Baca juga : Jokowi Pilih Calon Kapolri yang Manut, Bukan Polisi Reformis )
Direktur Riset dan Program Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Surya Vandiantara mengatakan, dengan tren tersebut seharusnya pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif seperti pembatasan PSBB Jawa-Bali.
”Pemerintah seharusnya terus melanjutkan tren positif hingga APBN 2021 sehingga momentum pertumbuhan di 2021 bisa terus terjaga,” ujarnya kepada SINDOnews, Jumat (8/1/2021).
(Baca: Suksesnya PSBB Jawa-Bali Tergantung Masyarakat)
(Baca juga : Jokowi Pilih Calon Kapolri yang Manut, Bukan Polisi Reformis )
Direktur Riset dan Program Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Surya Vandiantara mengatakan, dengan tren tersebut seharusnya pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif seperti pembatasan PSBB Jawa-Bali.
”Pemerintah seharusnya terus melanjutkan tren positif hingga APBN 2021 sehingga momentum pertumbuhan di 2021 bisa terus terjaga,” ujarnya kepada SINDOnews, Jumat (8/1/2021).
(Baca: Suksesnya PSBB Jawa-Bali Tergantung Masyarakat)
