Suksesnya PSBB Jawa-Bali Tergantung Masyarakat
Jum'at, 08 Januari 2021 - 10:14 WIB
loading...
Warga berjalan dengan latar mural terkait Covid-19 di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Kamis (7/1/2021). Foto/SINDOnews/Adam Erlangga
A
A
A
JAKARTA - Masyarakat dianggap paling berperan dalam suksesnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau PSBB Jawa-Bali dalam menekan kasus Covid-19. Diketahui, pemerintah telah memutuskan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali mulai 11-25 Januari 2021.
"Masyarakat merupakan komponen yang paling berperan dalam suksesnya PSBB Jawa-Bali dalam menekan kasus Covid-19," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK) dr. Ardiansyah Bahar kepada SINDOnews, Jumat (8/1/2021).
Ardiansyah mengatakan, kebijakan apa pun yang dibuat oleh pemerintah tidak akan sukses tanpa peran serta masyarakat. "Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah tidak akan bisa mengontrol secara penuh apa yang terjadi di lapangan dikarenakan begitu luasnya wilayah dan banyaknya penduduk yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Bali," ujarnya.
(Baca juga: PPKM Jawa-Bali, Polda Metro: Yang Perlu Diawasi Adalah Kantor-kantor ).
Dia menambahkan, penurunan kasus yang terjadi akibat PSBB tentu tergantung dengan seberapa besar pergerakan manusia dapat ditekan. Dia menuturkan semakin berkurang pergerakan manusia yang terjadi, maka semakin berkurang pula angka kasus Covid-19 di masyarakat. "Ini yang dapat kita pelajari dari berbulan-bulan pemberlakuan PSBB di berbagai daerah," katanya.
Menurut dia, selain melakukan PSBB, tracing, testing, dan treatment tetap harus dimasifkan. "Jika PSBB dilakukan untuk mencegah peningkatan kasus, maka 3T ini dilakukan untuk menangani kasus-kasus yang terlanjur sudah terjadi," ungkapnya.
Dia mengatakan, masyarakat hendaknya melihat kebijakan pemerintah itu sebagai salah satu ikhtiar dalam penanganan Covid-19. "Mari kita support dengan menjalankannya secara bertanggung jawab dan tetap konsisten melakukan 3 M. Budaya gotong royong kita juga diuji pada masa pandemi ini agar dapat saling membantu mereka yang membutuhkan secara ekonomi, selain berbagai bantuan dari pemerintah yang tentu kita harapkan dapat tersampaikan pada mereka yang membutuhkan," pungkasnya.
Sementara, Direktur Eksekutif Center for Budjet Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyatakan kebijakan pembatasan kegiatan ini, untuk sebagian kalangan sangat mengejutkan. Biasanya pemerintah lebih fokus ke ekonomi, namun tiba-tiba saat ini ingin fokus pada kesehatan masyarakat.
(Baca juga: Haedar Nashir: Roda Kehidupan Memang Harus Berjalan, tapi Jangan Pakai Standar Normal ).
Meskipun begitu, Uchok menilai, perubahaan kebijakan pembatasan kegiatan ini bukan alasan kemanusiaan. Lebih dari itu, disebutnya karena hitung-hitungan ekonomi. Ketika pemerintah fokus pada ekonomi, ternyata banyak ruginya daripada untungnya. "Padahal, pada awal awal Covid-19, pemerintah masih ngotot fokus ekonomi daripada kesehatan masyarakat dan masih berharap pertumbuhan ekonomi positif," ujar dia.
Ditambah lagi, kata Uchok, ada harapan bahwa para investor akan masuk deras ke Indonesia, karena banyak negara melakukan lockdown, tidak mau melakukan kegiatan ekonomi. Akan tetapi, ternyata jauh dari harapan. Pertumbuhan ekonomi negatif dan investor tidak berani masuk ke Indonesia.
Akibat kebijakan ini, APBN kita tekor. Dan kebijakan fokus ekonomi yang sedang diterapkan pemerintah rugi. Hal ini berdampak pada kondisi negara yang tidak bisa membayar anggaran untuk program pencegahan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
(Baca juga: PSBB Jawa-Bali, Bima Arya: Kita Akan Jalankan dan Evaluasi Jam Operasional Mal ).
Padahal, sambung dia, harapan pemerintah dengan kebijakan ekonomi atau mengejar pertumbuhan ekonomi adalah agar bisa menggenjot penerimaan negara, dan memberikan alokasi anggaran lebih kepada pemulihan ekonomi dan mengendalikan Covid-19.
"Tapi harapan ini hanya mimpi di siang bolong, dan masyarakat yang kena Covid-19 semakin naik tidak terkendali. Tentu hal ini membutuhkan alokasi anggaran yang semakin besar untuk mengobati masyarakat yang kena Covid-19," tandasnya.
"Masyarakat merupakan komponen yang paling berperan dalam suksesnya PSBB Jawa-Bali dalam menekan kasus Covid-19," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK) dr. Ardiansyah Bahar kepada SINDOnews, Jumat (8/1/2021).
Ardiansyah mengatakan, kebijakan apa pun yang dibuat oleh pemerintah tidak akan sukses tanpa peran serta masyarakat. "Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah tidak akan bisa mengontrol secara penuh apa yang terjadi di lapangan dikarenakan begitu luasnya wilayah dan banyaknya penduduk yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Bali," ujarnya.
(Baca juga: PPKM Jawa-Bali, Polda Metro: Yang Perlu Diawasi Adalah Kantor-kantor ).
Dia menambahkan, penurunan kasus yang terjadi akibat PSBB tentu tergantung dengan seberapa besar pergerakan manusia dapat ditekan. Dia menuturkan semakin berkurang pergerakan manusia yang terjadi, maka semakin berkurang pula angka kasus Covid-19 di masyarakat. "Ini yang dapat kita pelajari dari berbulan-bulan pemberlakuan PSBB di berbagai daerah," katanya.
Menurut dia, selain melakukan PSBB, tracing, testing, dan treatment tetap harus dimasifkan. "Jika PSBB dilakukan untuk mencegah peningkatan kasus, maka 3T ini dilakukan untuk menangani kasus-kasus yang terlanjur sudah terjadi," ungkapnya.
Dia mengatakan, masyarakat hendaknya melihat kebijakan pemerintah itu sebagai salah satu ikhtiar dalam penanganan Covid-19. "Mari kita support dengan menjalankannya secara bertanggung jawab dan tetap konsisten melakukan 3 M. Budaya gotong royong kita juga diuji pada masa pandemi ini agar dapat saling membantu mereka yang membutuhkan secara ekonomi, selain berbagai bantuan dari pemerintah yang tentu kita harapkan dapat tersampaikan pada mereka yang membutuhkan," pungkasnya.
Sementara, Direktur Eksekutif Center for Budjet Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyatakan kebijakan pembatasan kegiatan ini, untuk sebagian kalangan sangat mengejutkan. Biasanya pemerintah lebih fokus ke ekonomi, namun tiba-tiba saat ini ingin fokus pada kesehatan masyarakat.
(Baca juga: Haedar Nashir: Roda Kehidupan Memang Harus Berjalan, tapi Jangan Pakai Standar Normal ).
Meskipun begitu, Uchok menilai, perubahaan kebijakan pembatasan kegiatan ini bukan alasan kemanusiaan. Lebih dari itu, disebutnya karena hitung-hitungan ekonomi. Ketika pemerintah fokus pada ekonomi, ternyata banyak ruginya daripada untungnya. "Padahal, pada awal awal Covid-19, pemerintah masih ngotot fokus ekonomi daripada kesehatan masyarakat dan masih berharap pertumbuhan ekonomi positif," ujar dia.
Ditambah lagi, kata Uchok, ada harapan bahwa para investor akan masuk deras ke Indonesia, karena banyak negara melakukan lockdown, tidak mau melakukan kegiatan ekonomi. Akan tetapi, ternyata jauh dari harapan. Pertumbuhan ekonomi negatif dan investor tidak berani masuk ke Indonesia.
Akibat kebijakan ini, APBN kita tekor. Dan kebijakan fokus ekonomi yang sedang diterapkan pemerintah rugi. Hal ini berdampak pada kondisi negara yang tidak bisa membayar anggaran untuk program pencegahan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
(Baca juga: PSBB Jawa-Bali, Bima Arya: Kita Akan Jalankan dan Evaluasi Jam Operasional Mal ).
Padahal, sambung dia, harapan pemerintah dengan kebijakan ekonomi atau mengejar pertumbuhan ekonomi adalah agar bisa menggenjot penerimaan negara, dan memberikan alokasi anggaran lebih kepada pemulihan ekonomi dan mengendalikan Covid-19.
"Tapi harapan ini hanya mimpi di siang bolong, dan masyarakat yang kena Covid-19 semakin naik tidak terkendali. Tentu hal ini membutuhkan alokasi anggaran yang semakin besar untuk mengobati masyarakat yang kena Covid-19," tandasnya.
(zik)
Lihat Juga :
