Ancaman Serius Pertahanan RI

JAKARTA - Penemuan pesawat tanpa awak (drone) bawah laut atau seaglider di wilayah Selayar, Sulawesi Selatan, harus menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan TNI. Apalagi temuan ini merupakan kali ketiga.



Perlunya perhatian serius tersebut di antaranya disampaikan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding dan anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta. Sejumlah pengamat militer dan intelijen seperti Susaningtyas Kertopati dan Riefqi Muna juga menekankan hal sama.



Dalam pandangannya mereka, fakta adanya temuan seaglider tersebut mengindikasikan adanya kepentingan militer negara asing di wilayah Indonesia. Di sisi lain, itu berarti sistem pertahanan yang dimiliki TNI kebobolan sehingga alutsista asing bisa leluasa memasuki wilayah Indonesia. (Baca: Temuan Drone Bawah Laut Sudah Tiga Kali, Perlu Perhatian Serius)

Sebagai informasi, seaglider terakhir yang membuat geger ditemukan seorang nelayan di perairan Selayar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu 26 Desember lalu. Pihak TNI menyebut peranti itu ditujukan untuk kepentingan survei bawah laut atau oseanografi. Dugaan yang mengemuka, seaglider milik China.

"Penemuan drone bawah laut di wilayah Selayar, Sulawesi Selatan, harus menjadi catatan penting kita sebagai bangsa, terutama untuk pertahanan dan keamanan kita," ujar Abdul Kadir Karding.

Dia menilai penemuan itu mengindikasikan posisi pertahanan keamanan Indonesia belum mampu deteksi terhadap upaya pihak lain untuk menjebol pertahanan negeri ini. Karena itu, dia menekankan pentingnya pemerintah memperkuat dan mempercanggih sistem pertahanan yang mampu mendeteksi sekecil apa pun infiltrasi pihak asing. (Baca juga: Hindarkan Anak dari Celaan dan Cacian)

Karding juga menggarisbawahi, jika benar glider berasal dari China, Menteri Pertahanan atau TNI AL kita melakukan klarifikasi itu kepada mereka. Klarifikasi diperlukan agar negara mengetahui motif sesungguhnya.

"Di luar itu, harus ada upaya penyelidikan lebih lanjut di internal pertahanan kita untuk melakukan penyelidikan ini bahwa sesungguhnya apakah ini sengaja dipasang oleh negara lain atau ada faktor-faktor lain," ucapnya.

Sukamta juga meminta Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI mengungkap pemilik seaglider tersebut untuk mengambil tindakan selanjutnya. Dia menegaskan pihaknya juga perlu mengetahui isi dari benda tersebut dan aktivitas apa saja yang sudah dilakukan dengan melihat isi rekaman yang ada di dalamnya.

"Apa saja yang dilakukan (seaglider) dengan melihat record-nya? Semua itu perlu segera (bereskan), untuk kepentingan kita sendiri," kata Sukamta.

Juru Bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang dikonfirmasi kemarin meminta publik tidak berspekulasi atas temuan seaglider tersebut. “Kementerian Pertahanan mengajak publik tidak berpolemik yang kontraproduktif. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, khususnya Angkatan Laut, pasti akan menangani permasalahan tersebut,” kilahnya. (Baca juga: Guru di Jabar Mengaku Sedih, Perjuangan Bertahun-tahun untuk Jadi PNS Sirna)

Dahnil membenarkan seaglider digunakan untuk keperluan pendataan oseanografi melalui survei atau pengamatan bawah laut. Merespons temuan tersebut, Kemenhan bersama TNI, khususnya Pusat Hidrografi dan Oseanografi, akan menyelidiki lebih lanjut benda mirip rudal tersebut.

Apakah seaglider dari China? Dahnil menyebut Kemhan maupun TNI belum bisa memastikan kabar ini. Karena itu, dia berharap publik bisa memberikan kepercayaan kepada TNI dalam mengusut tuntas dari negara mana benda itu diproduksi.

Dahnil kemudian menuturkan, Menhan Prabowo Subianto sangat berkomitmen memperkuat pertahanan negara. Demi mewujudkan angan tersebut, banyak kunjungan dilakukan ke negara produsen alutsista terbaik demi menjalin kerja sama serta mendapatkan peralatan terbaik sesuai kebutuhan pertahanan dan keamanan negara.

“Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berharap rakyat Indonesia terus mendukung TNI bekerja keras untuk pertahanan Indonesia. Mari bersama memperkuat pertahanan rakyat semesta untuk memastikan NKRI yang lebih kuat,” ucapnya. (Baca juga: Awas! Kesepian Bikin Sistem Kekebalan Tubuh Melemah)

Sebelumnya Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono memastikan TNI AL akan terus bersikap waspada setelah ditemukannya seaglider di perairan Kepulauan Selayar. "Tentu kita patut dan harus waspada dengan adanya alat-alat ini, berarti ada yang mengendalikan dan ada yang kapal mengendalikan," tutur Yudo saat konferensi pers, Senin (4/1/2021).

Yudo memaparkan, seaglider merupakan alat yang dapat dikendalikan dengan dua metode, baik dikontrol secara otomatis atau pun manual. Pihaknya akan mengecek terlebih dulu seaglider tersebut kepunyaan siapa. "Akan kami cek apakah dalam mengoperasikan ini ada kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait. Nanti kalau tidak ada berarti legal di wilayah kita tapi kalau dia mengoperasikannya di perairan internasional. Nah ini kami enggak mengklaim," tuturnya.

Yudo memaparkan, di dalam seaglider bisanya turut dipasangkan GPS. Hal tersebut akan didalami TNI AL, termasuk di mana saja alat itu disebar dan akan mengarah ke wilayah mana saja.’’Tentu nanti bisa kita cek untuk itu karena, mohon maaf, belum kami bongkar ini. Masih utuh," ujarnya. (Baca juga: Mentok di Jalan Buntu, Bagaimana Nasib Merger Gojek dan Grab?)

Dalam rangka penyelidikan lebih lanjut, TNI AL membawanya ke Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut yang terletak di Ancol, Jakarta Utara. Dia memastikan pihaknya tidak mau menduga-duga motif yang sebenarnya dari seaglider tersebut. ‘’Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka menghilangkan asumsi negatif yang tersebar luas di kalangan masyarakat,’’ tegasnya.

Perlu Langkah Strategis

Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menilai, UUV yang ditemukan oleh nelayan dan diamankan prajurit TNI AL berlabel Shenyang Institute of Automation Chinese Academic of Sciences merupakan platform khusus yang dirancang untuk mendeteksi kapal-kapal selam non-Chinese dan merekam semua kapal-kapal yang beroperasi di perairan Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan.

”Penemuan UUV ini juga menunjukkan bukti bahwa perairan Indonesia menjadi spill over adu kekuatan militer antara China dan Amerika Serikat berikut sekutunya,” katanya. (Baca juga: Inggris Lockdown Lagi, Liga Primer Pantang Berhenti)

Untuk menghadapi persoalan tersebut, mantan anggota Komisi I DPR ini menyarankan agar Pemerintah Indonesia menetapkan langkah-langkah strategis. Dari aspek hukum, misalnya, perlu segera ditetapkan peraturan penggunaan semua jenis unmanned system di wilayah Indonesia baik UAV di udara, USV di permukaan laut, maupun UUV di bawa permukaan laut.

”Sejalan dengan itu, dibutuhkan peraturan pemerintah yang menentukan tata cara menghadapi illegal research di perairan Indonesia, mulai dari perairan kepulauan hingga ZEE,” ucapnya.

Selain itu, Kemhan dapat mengajak Kementerian Perhubungan untuk segera memasang underwater detection device (UDD) di seluruh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan semua selat strategis untuk memantau semua lalu lintas bawah laut, utamanya di Selat Malaka, Laut Natuna, Selat Makassar, Selat Sunda, dan Selat Lombok.

”TNI AL harus segera melengkapi Puskodal-nya dengan sistem pemantauan bawah laut diperkuat dengan smart mines yang dapat dikendalikan secara otomatis atau manual. Kapal-kapal perang TNI AL juga harus dilengkapi anti-USSV system yang dapat menghadapi serangan USSV,” katanya. (Lihat videonya: Warga Hancurkan Bangunan Milik Salahsatu ormas di Bogor)

Riefqi Muna menilai temuan seaglider mengindikasikan adanya intrusi oleh asing atas wilayah kedaulatan negara Indonesia. Langkah tersebut menggunakan teknologi modern bawah laut untuk mendapatkan berbagai informasi sesuai yang diprogramkan oleh user-nya. "Artinya adanya sebuah kegiatan pengumpulan data intelijen, baik untuk tujuan militer maupun tujuan lainnya," jelasnya.

Peneliti pada ROOTS Research and Operations on Technology & Society (ROOTS) itu menilai temuan fakta tersebut menjadi semakin menantang bagi Indonesia. Sebab, sebagai archipelagic state yang tunduk aturan dalam UNCLOS, telah mengizinkan tiga ALKI untuk jalur internasional baik kapal perdagangan maupun militer sesuai digariskan oleh UNCLOS.

Kondisi tersebut dalam perkembangan wacana teknologi otonom bawah laut atau autonomous underwater vehicles (AUVs), menjadikan wilayah laut Nusantara menjadi semakin vulnerable bagi operasi teknologi bawah laut. "Ke depan perlu peningkatan perhatian untuk memperkuat pertahanan dan keamanan laut. Untuk itu, langkah penting adalah menguasai dan pengembangan teknologi terkait," katanya. (Sucipto/Faorick Pakpahan/Kiswondari)