Angin Segar Amerika Serikat di Asia?
Senin, 04 Januari 2021 - 06:05 WIB
loading...
Tirta Nugraha Mursitama (Foto: Istimewa)
A
A
A
Tirta Nugraha Mursitama
Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Transfer Teknologi Universitas Bina Nusantara dan Direktur Eksekutif Centre for Business and Diplomatic Studies Departemen Hubungan Internasional, Universitas Bina Nusantara
WALAU drama Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) belum resmi berakhir, sepertinya semakin jelas bahwa Joe Biden-Kamala Harris akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden AS ke-59 pada 20 Januari 2021. Kalangan akademisi, praktisi hingga pimpinan pemerintah mulai mendiskusikan bagaimana arah kebijakan luar negeri AS di forum internasional ke depan. Tulisan ini membahas bagaimana kemungkinan AS akan berhubungan secara internasional, khususnya di Asia, dan bagaimana Indonesia bisa menyikapinya.
Empat Faktor
Untuk melihat kemungkinan kebijakan AS khususnya di kawasan Asia ke depan, ada empat faktor yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menganalisis. Pertama, platform partai politik Partai Demokrat. Sebagai parpol yang berideologi tengah kiri Demokrat percaya bahwa penghormatan nilai individu, hak-hak minoritas adalah hal yang utama. Negara cenderung lebih berperan melindungi warga negaranya dari cengkeraman kekuatan modal dan keserakahan perusahaan multinasional. Misalnya terkait dengan produk-produk yang ramah lingkungan dan mengikuti standar kesehatan tertentu.
Pemerintah juga berusaha untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dengan memberikan asuransi. Sementara dari sisi pengenaan pajak, pemerintah Partai Demokrat menerapkan kebijakan pajak progresif sesuai dengan pendapatan masyarakat. Masyarakat yang lebih kaya harus membayar pajak lebih banyak.
Dari sisi pengeluaran militer sepertinya juga akan dikurangi dan mengandalkan burden sharing dari para partner tradisionalnya di berbagai kawasan. Untuk kawasan Asia, hubungan dengan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan akan menjadi jangkar dan menjadi semakin penting. Termasuk dalam menghadapi China di sengketa Laut Natuna Utara hingga hubungan AS dengan Asia Tenggara.
Adapun dari sisi kebijakan militer dengan situasi krisis akibat pandemi ini kemungkinan pemerintah terpilih akan meminta negara mitra tradisionalnya untuk berbagi dengan mengeluarkan dana lebih. Pendekatan terhadap negara yang berkonflik tidak akan secara konfrontatif terbuka, tetapi lebih dialogis melalui meja perundingan. Demikian juga untuk kebijakan luar negerinya akan lebih mengedepankan cara-cara persuasif, menghargai berbagai pandangan walau tetap memperjuangkan kepentingannya melalui kompromi di arena multilateral.
Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Transfer Teknologi Universitas Bina Nusantara dan Direktur Eksekutif Centre for Business and Diplomatic Studies Departemen Hubungan Internasional, Universitas Bina Nusantara
WALAU drama Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) belum resmi berakhir, sepertinya semakin jelas bahwa Joe Biden-Kamala Harris akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden AS ke-59 pada 20 Januari 2021. Kalangan akademisi, praktisi hingga pimpinan pemerintah mulai mendiskusikan bagaimana arah kebijakan luar negeri AS di forum internasional ke depan. Tulisan ini membahas bagaimana kemungkinan AS akan berhubungan secara internasional, khususnya di Asia, dan bagaimana Indonesia bisa menyikapinya.
Empat Faktor
Untuk melihat kemungkinan kebijakan AS khususnya di kawasan Asia ke depan, ada empat faktor yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menganalisis. Pertama, platform partai politik Partai Demokrat. Sebagai parpol yang berideologi tengah kiri Demokrat percaya bahwa penghormatan nilai individu, hak-hak minoritas adalah hal yang utama. Negara cenderung lebih berperan melindungi warga negaranya dari cengkeraman kekuatan modal dan keserakahan perusahaan multinasional. Misalnya terkait dengan produk-produk yang ramah lingkungan dan mengikuti standar kesehatan tertentu.
Pemerintah juga berusaha untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dengan memberikan asuransi. Sementara dari sisi pengenaan pajak, pemerintah Partai Demokrat menerapkan kebijakan pajak progresif sesuai dengan pendapatan masyarakat. Masyarakat yang lebih kaya harus membayar pajak lebih banyak.
Dari sisi pengeluaran militer sepertinya juga akan dikurangi dan mengandalkan burden sharing dari para partner tradisionalnya di berbagai kawasan. Untuk kawasan Asia, hubungan dengan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan akan menjadi jangkar dan menjadi semakin penting. Termasuk dalam menghadapi China di sengketa Laut Natuna Utara hingga hubungan AS dengan Asia Tenggara.
Adapun dari sisi kebijakan militer dengan situasi krisis akibat pandemi ini kemungkinan pemerintah terpilih akan meminta negara mitra tradisionalnya untuk berbagi dengan mengeluarkan dana lebih. Pendekatan terhadap negara yang berkonflik tidak akan secara konfrontatif terbuka, tetapi lebih dialogis melalui meja perundingan. Demikian juga untuk kebijakan luar negerinya akan lebih mengedepankan cara-cara persuasif, menghargai berbagai pandangan walau tetap memperjuangkan kepentingannya melalui kompromi di arena multilateral.
Lihat Juga :
