Ada Gesekan Ideologi, HMI Minta Jokowi Ambil Langkah Konsolidatif
Kamis, 31 Desember 2020 - 00:10 WIB
loading...
A
A
A
"Harus diakui bahwa konflik antara negara versus kelompok Islam semakin meruncing di era Presiden Joko Widodo. Bahkan kualitas demokrasi Indonesia turut terseret dan tercederai", tambahnya. (Baca juga: FPI Dibubarkan, Ini 7 Poin Pertimbangan Pemerintah )
Dia melihat adanya diskriminasi hukum dan arogansi kekuasaan berujung pada aksi yang diduga pelanggaran HAM yang dialami tokoh Islam beserta pengikutnya.
"Anomali fenomena sosial politik ini, secara gamblang menerangkan bahwa sedang terjadi gesekan ideologi yang serius dalam pusaran kehidupan bangsa Indonesia, seperti yang pernah terjadi di masa-masa awal kemerdekaan, sebagai akibat gagalnya negara menunaikan amanah konstitusi dan cenderung menuruti kehendak oligarki global," tuturnya.(Baca juga: FPI Dibubarkan, Atribut Habib Rizieq di Serang Dicopoti )
Oleh karena itu, kata Arya, PB HMI meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengambil langkah-langkah konsolidatif dan meniadakan kebijakan yang ofensif khususnya kepada kelompok Islam.
"Bagaimanapun segregasi sosial politik ini akan berdampak buruk jika diteruskan, dan pada akhirnya akan menimbulkan distrust publik yang berujung pada civil disobdient", tutup Arya.
Dia melihat adanya diskriminasi hukum dan arogansi kekuasaan berujung pada aksi yang diduga pelanggaran HAM yang dialami tokoh Islam beserta pengikutnya.
"Anomali fenomena sosial politik ini, secara gamblang menerangkan bahwa sedang terjadi gesekan ideologi yang serius dalam pusaran kehidupan bangsa Indonesia, seperti yang pernah terjadi di masa-masa awal kemerdekaan, sebagai akibat gagalnya negara menunaikan amanah konstitusi dan cenderung menuruti kehendak oligarki global," tuturnya.(Baca juga: FPI Dibubarkan, Atribut Habib Rizieq di Serang Dicopoti )
Oleh karena itu, kata Arya, PB HMI meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengambil langkah-langkah konsolidatif dan meniadakan kebijakan yang ofensif khususnya kepada kelompok Islam.
"Bagaimanapun segregasi sosial politik ini akan berdampak buruk jika diteruskan, dan pada akhirnya akan menimbulkan distrust publik yang berujung pada civil disobdient", tutup Arya.
(dam)
Lihat Juga :
