Ada Gesekan Ideologi, HMI Minta Jokowi Ambil Langkah Konsolidatif

JAKARTA - Dinamika geopolitik yang melibatkan Amerika dan China selalu memiliki dampak signifikan terhadap situasi nasional sosial dan politik bagi suatu negara.

Di Indonesia, konfrontasi geopolitik yang dimainkan oleh kedua negara pengusung dua ideologi besar dunia ini sangat terasa.

Ketua umum Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam ( PB HMI ) Arya Kharisma Hardy menilai, terpilihnya Joe Biden sebagai presiden Amerika serikat pada pemilu lalu memberikan efek psikologis yang signifikan terhadap situasi sosial politik Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

"Konflik sosial yang kian memanas hari-hari ini di Indonesia tentu tidak terlepas dari meningkatnya eskalasi geopolitik pasca terpilihnya Joe Biden diamerika yang sedang mesra dengan kelompok Islam dunia," kata Arya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/12/2020).

Menurut dia, fenomena penahanan terhadap imam Besar Habib Reziq Shihab dan penembakan enam orang laskar FPI, pelemparan bom molotov masjid, penikaman ulama dan imam masjid di beberapa wilayah, dan hari ini pemerintah secara sepihak melakukan pembubaran terhadap ormas Islam FPI mengindikasikan adanya gejolak global yang serius di Tanah Air.

"Harus diakui bahwa konflik antara negara versus kelompok Islam semakin meruncing di era Presiden Joko Widodo. Bahkan kualitas demokrasi Indonesia turut terseret dan tercederai", tambahnya. ( )

Dia melihat adanya diskriminasi hukum dan arogansi kekuasaan berujung pada aksi yang diduga pelanggaran HAM yang dialami tokoh Islam beserta pengikutnya.

"Anomali fenomena sosial politik ini, secara gamblang menerangkan bahwa sedang terjadi gesekan ideologi yang serius dalam pusaran kehidupan bangsa Indonesia, seperti yang pernah terjadi di masa-masa awal kemerdekaan, sebagai akibat gagalnya negara menunaikan amanah konstitusi dan cenderung menuruti kehendak oligarki global," tuturnya.( )

Oleh karena itu, kata Arya, PB HMI meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengambil langkah-langkah konsolidatif dan meniadakan kebijakan yang ofensif khususnya kepada kelompok Islam.

"Bagaimanapun segregasi sosial politik ini akan berdampak buruk jika diteruskan, dan pada akhirnya akan menimbulkan distrust publik yang berujung pada civil disobdient", tutup Arya.