Menjaga Integrasi Masyarakat melalui Bela Negara
Minggu, 27 Desember 2020 - 19:15 WIB
loading...
Anang Puji Utama (Foto: Istimewa)
A
A
A
Anang Puji Utama
Dosen Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan
AKHIR-AKHIR ini masyarakat dihadapkan pada situasi yang berpotensi membahayakan integrasi sebagai suatu bangsa. Situasi tersebut terbentuk baik karena latar belakang perbedaan politik maupun ideologi yang berakibat pada tumbuhnya polarisasi masyarakat. Sudut pandang politik dan ideologi yang berbeda semakin mudah menimbulkan bibit permusuhan antarkelompok masyarakat.
Dinamika sosial masyarakat seperti ini perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Terlebih lagi konfigurasi masyarakat Indonesia yang sangat plural memberikan tantangan khusus dalam menangani berbagai dinamika sosial tersebut. Benturan perbedaan sudut pandang yang terjadi terus menerus dengan eskalasi yang semakin meningkat dapat membahayakan eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara dan bangsa. Situasi tersebut sering diperburuk dengan munculnya hoaks dan informasi menyesatkan sehingga memosisikan masyarakat pada dua kutub bersebarangan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
Dampak dinamika sosial yang merambah pada ancaman integrasi masyarakat merupakan bentuk ancaman terhadap eksistensi negara. Bagaimana pendekatan bela negara dalam menghadapi situasi seperti ini?
Kewajiban Bela Negara
Menjaga eksistensi negara merupakan tanggung jawab bersama setiap elemen negara baik institusi, kelompok masyarakat maupun individu warga negara. Upaya bela negara ini dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai kedudukan dan peran masing-masing. Dalam skala kecil taat terhadap aturan dan kebijakan pemerintahan yang berdaulat pun merupakan bentuk bela negara.
Berbagai perangkat regulasi telah mengatur sistem bela negara dalam kerangka mewujudkan sistem pertahanan negara untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. UUD NRI 1945 mengatur bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Norma bela negara dalam konstitusi tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai undang-undang antara lain UU Nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
Dosen Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan
AKHIR-AKHIR ini masyarakat dihadapkan pada situasi yang berpotensi membahayakan integrasi sebagai suatu bangsa. Situasi tersebut terbentuk baik karena latar belakang perbedaan politik maupun ideologi yang berakibat pada tumbuhnya polarisasi masyarakat. Sudut pandang politik dan ideologi yang berbeda semakin mudah menimbulkan bibit permusuhan antarkelompok masyarakat.
Dinamika sosial masyarakat seperti ini perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Terlebih lagi konfigurasi masyarakat Indonesia yang sangat plural memberikan tantangan khusus dalam menangani berbagai dinamika sosial tersebut. Benturan perbedaan sudut pandang yang terjadi terus menerus dengan eskalasi yang semakin meningkat dapat membahayakan eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara dan bangsa. Situasi tersebut sering diperburuk dengan munculnya hoaks dan informasi menyesatkan sehingga memosisikan masyarakat pada dua kutub bersebarangan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
Dampak dinamika sosial yang merambah pada ancaman integrasi masyarakat merupakan bentuk ancaman terhadap eksistensi negara. Bagaimana pendekatan bela negara dalam menghadapi situasi seperti ini?
Kewajiban Bela Negara
Menjaga eksistensi negara merupakan tanggung jawab bersama setiap elemen negara baik institusi, kelompok masyarakat maupun individu warga negara. Upaya bela negara ini dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai kedudukan dan peran masing-masing. Dalam skala kecil taat terhadap aturan dan kebijakan pemerintahan yang berdaulat pun merupakan bentuk bela negara.
Berbagai perangkat regulasi telah mengatur sistem bela negara dalam kerangka mewujudkan sistem pertahanan negara untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. UUD NRI 1945 mengatur bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Norma bela negara dalam konstitusi tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai undang-undang antara lain UU Nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
Lihat Juga :
