Prabowo-Sandi Masuk Kabinet, Cuma Elite Politik yang Rekonsiliasi?
Sabtu, 26 Desember 2020 - 10:56 WIB
loading...
A
A
A
"Elitenya bersatu, sehingga akan dengan mudah mematahkan kepentingan-kepentingan rakyat," ujar Kunto kepada SINDOnews, Rabu 23 Desember 2020.(Baca juga: Gabung Kabinet Jokowi, Ini Plus Minus Sandiaga Uno untuk Pilpres 2024 )
![Prabowo-Sandi Masuk Kabinet, Cuma Elite Politik yang Rekonsiliasi?]()
Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno saat Pilpres 2019. Foto/SINDOnews
Menurut dia, konsolidasi elite itu sudah terlihat pasca Pilpres 2019, yakni dengan langkah Jokowi yang merangkul sebanyak-banyaknya partai politik. "Dan kemudian bahkan memasukkan Prabowo dari Gerindra ke dalam kabinet. Jadi, menurut saya yang terjadi adalah konsolidasi elite ini. Ini pasti akan melemahkan demokrasi tidak secara langsung, namun kepentingan-kepentingan warga atau kepentingan publik bisa jadi dinomorsekiankan dalam urusan politik untuk sampai 2024 ke depan," ungkapnya.
(Baca juga : Sisihkan Del Piero dan Buffon, Rossi Olahragawan Italia Paling Dicintai )
Dia melanjutkan, oposisi di parlemen yang seharusnya kuat dalam demokrasi pun kini menjadi melemah. Kata dia, kini tinggal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang secara terbuka memposisikan diri berhadap-hadapan dengan Pemerintahan Jokowi.
Namun, kata dia, suara PKS dan Demokrat kecil dan selalu kalah dalam voting pada keputusan-keputusan legislatif besar. "Tidak sehat juga untuk demokrasi, tidak ada diskursus publik yang memadai untuk kemudian bisa mendorong legislasi atau peraturan perundang-undangan yang sehat, contohnya adalah Omnibus Law kemarin, itu kan seakan-akan enggak terbendung dan akhirnya lolos walaupun publik banyak yang menentang," katanya.
![Prabowo-Sandi Masuk Kabinet, Cuma Elite Politik yang Rekonsiliasi?]()
Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berbincang di Istana. Foto/SINDOnews
Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno saat Pilpres 2019. Foto/SINDOnews
Menurut dia, konsolidasi elite itu sudah terlihat pasca Pilpres 2019, yakni dengan langkah Jokowi yang merangkul sebanyak-banyaknya partai politik. "Dan kemudian bahkan memasukkan Prabowo dari Gerindra ke dalam kabinet. Jadi, menurut saya yang terjadi adalah konsolidasi elite ini. Ini pasti akan melemahkan demokrasi tidak secara langsung, namun kepentingan-kepentingan warga atau kepentingan publik bisa jadi dinomorsekiankan dalam urusan politik untuk sampai 2024 ke depan," ungkapnya.
(Baca juga : Sisihkan Del Piero dan Buffon, Rossi Olahragawan Italia Paling Dicintai )
Dia melanjutkan, oposisi di parlemen yang seharusnya kuat dalam demokrasi pun kini menjadi melemah. Kata dia, kini tinggal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang secara terbuka memposisikan diri berhadap-hadapan dengan Pemerintahan Jokowi.
Namun, kata dia, suara PKS dan Demokrat kecil dan selalu kalah dalam voting pada keputusan-keputusan legislatif besar. "Tidak sehat juga untuk demokrasi, tidak ada diskursus publik yang memadai untuk kemudian bisa mendorong legislasi atau peraturan perundang-undangan yang sehat, contohnya adalah Omnibus Law kemarin, itu kan seakan-akan enggak terbendung dan akhirnya lolos walaupun publik banyak yang menentang," katanya.
Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berbincang di Istana. Foto/SINDOnews
